PADANG, KLIKPOSITIF – Puluhan jembatan pascabencana di Sumatera Barat telah rampung. Pembangunan jembatan terus dilakukan melalui sinergi TNI dan Korps Brigade Mobil (Brimob). Sejumlah jembatan Bailey dan jembatan perintis telah rampung dibangun, sementara beberapa proyek lainnya masih dalam tahap pemasangan maupun perencanaan.
Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam Sumatra, Tito Karnavian, mengatakan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat membutuhkan sinergi lintas kementerian dan lembaga.
“Saat ini, sebanyak 33 kementerian dan lembaga terlibat dalam Satgas tersebut, dengan rincian 23 kementerian dan lembaga sebagai pelaksana langsung dan 10 lainnya sebagai pendukung,” katanya di Jakarta.
Berdasarkan data Sterad dan Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol, untuk Sumbar, sebanyak 13 dari total 16 unit jembatan Bailey telah selesai dibangun. Sementara itu, tiga unit lainnya masih dalam proses pemasangan.
Ketiga jembatan yang masih dikerjakan tersebut berada di Silabuak, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar; Berok, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar; serta Kelurahan Pampangan Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang. Masing-masing jembatan tercatat memiliki progres pengerjaan sebesar 5 persen.
Bagian Operasi Korbrimob Rorenminops mencatat pembangunan 14 unit jembatan perintis di Sumbar. Dari jumlah tersebut, 10 unit telah selesai dibangun, sedangkan empat unit lainnya masih dalam tahap perencanaan.
Sementara itu, empat jembatan perintis yang masuk dalam tahap perencanaan tersebut yakni Jembatan Koto Buruak di Kecamatan Lubuk Alung, Jembatan Sungai Sirah di Nagari Pilubang, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, Jembatan Gunung Nago di kawasan Koto Luar, Kecamatan Pauh, Kota Padang, serta Jembatan Masjid Raya Saniang Bakar di Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok.
Korbrimob juga mencatat pembangunan empat unit jembatan Bailey di Sumbar. Sebanyak dua unit telah selesai dibangun, sedangkan dua unit lainnya masih dalam tahap perencanaan. Kedua jembatan tersebut berlokasi di Anduriang, Kabupaten Padang Pariaman, dan Dua Koto, Kabupaten Tanah Datar.
Pembangunan jembatan ini menjadi bagian penting dalam upaya pemulihan infrastruktur pascabencana. Keberadaan jembatan diharapkan dapat memulihkan akses transportasi masyarakat, memperlancar mobilitas warga, serta mendukung distribusi barang dan aktivitas ekonomi di wilayah terdampak.
Dikoordinasikan Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Percepatan pembangunan infrastruktur pascabencana tersebut menjadi bagian dari agenda rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah Sumatra yang meliputi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Koordinasi lintas kementerian dan lembaga dilakukan untuk memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan secara terarah. Pemerintah juga menggelar rapat koordinasi dan konferensi pers secara rutin untuk menyampaikan perkembangan penanganan bencana kepada publik serta pemerintah daerah,” tambah Tito.
Dari sisi pendanaan, pemerintah menyiapkan dukungan anggaran untuk membantu daerah terdampak bencana, antara lain melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) tanggap darurat sebesar Rp268 miliar dan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2025 sebesar Rp10,6 triliun yang telah disalurkan sepenuhnya.
“Pemerintah juga mengalokasikan tambahan belanja pegawai sebesar Rp1,4 triliun untuk daerah terdampak, dengan rincian Rp960 miliar untuk Aceh, Rp295 miliar untuk Sumatera Utara, dan Rp186 miliar untuk Sumatera Barat,” terangnya.
Adapun total alokasi anggaran pemerintah pusat untuk penanganan bencana selama periode 2026–2028 mencapai Rp100,1 triliun. Pada 2026, alokasi anggaran yang semula ditargetkan sebesar Rp38,9 triliun hingga Rp39,1 triliun disesuaikan menjadi Rp29,9 triliun.
Selisih sekitar Rp9 triliun direncanakan dialihkan ke 2027, sehingga alokasi anggaran penanganan bencana pada tahun tersebut diproyeksikan mencapai Rp42 triliun.
Disisi lain, dukungan anggaran dan koordinasi lintas sektor tersebut diharapkan mempercepat pemulihan infrastruktur pascabencana, termasuk penyelesaian pembangunan jembatan yang dibutuhkan masyarakat untuk kembali menjalankan aktivitas sehari-hari.
Dari sisi dukungan anggaran, pemerintah telah menyalurkan bantuan untuk penanganan bencana daerah melalui beberapa skema. Di antaranya, Belanja Tidak Terduga (BTT) tanggap darurat sebesar Rp268 miliar, tambahan Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2025 sebesar Rp10,6 triliun yang telah disalurkan sepenuhnya, serta tambahan belanja pegawai sebesar Rp1,4 triliun. Dana tambahan belanja pegawai tersebut terdiri atas Rp960 miliar untuk Aceh, Rp295 miliar untuk Sumatera Utara, dan Rp186 miliar untuk Sumatera Barat.
Tito menjelaskan, total alokasi anggaran pemerintah pusat untuk penanganan bencana Sumatra selama periode 2026–2028 mencapai Rp100,1 triliun. Khusus pada 2026, alokasi yang semula ditargetkan sebesar Rp38,9 triliun hingga Rp39,1 triliun disesuaikan menjadi Rp29,9 triliun, antara lain karena keterbatasan waktu dalam proses persetujuan anggaran.
Adapun selisih sekitar Rp9 triliun direncanakan dialihkan ke tahun anggaran 2027. Dengan demikian, alokasi anggaran penanganan bencana pada 2027 diproyeksikan meningkat menjadi Rp42 triliun, dari alokasi awal Rp33 triliun ditambah anggaran yang dialihkan dari 2026.
