KLIKPOSITIF – Pemerintah Kabupaten Solok sedang menggenjot pengerjaan pembangunan ruas jalan Simpang Kantor Camat-Kantor Wali Nagari Paninggahan di Kecamatan Junjung Sirih.
Pembangunan jalan itu menggunakan alokasi dana TKD 2026 senilai Rp1,68 miliar. Proyek ini dikerjakan kontraktor pelaksana PT. Pratama Putra Sejahtera dan diawasi konsultan CV. Tata Karya Engineer.
Menurut Nanda selaku konsultan pengawas pembangunan ruas jalan simpang kantor Camat-kantor Walinagari Paninggahan, jalan yang dibangun ini panjangnya 1,5 kilometer dengan lebar 3,5 meter.
Nagari Paninggahan merupakan nagari tua di pesisir Danau Singkarak dan kaki Bukit Barisan, Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Daerah itu punya kerentanan tinggi terhadap bencana galodo (banjir bandang). Jika banjir terjadi, infrastruktur jalan dan jembatan pun kerap rusak.
Posisi Nagari Paninggahan yang diapit perbukitan terjal Bukit Barisan dan pesisir Danau Singkarak membuatnya rawan bencana hidrometeorologi. Saat curah hujan tinggi mengguyur kawasan hulu, aliran sungai yang bermuara ke danau seperti Batang Gawan kerap meluap dan memicu banjir bandang
Wilayah itu tercatat beberapa kali dilanda galodo yang membawa material lumpur, bebatuan, dan kayu gelondongan berukuran besar dari arah perbukitan.
Pada kejadian banjir bandang besar akhir November hingga Desember 2025 yang disusul banjir susulan pada awal Januari 2026, puluhan rumah warga di Paninggahan rusak berat dan area persawahan produktif tertimbun material banjir.
Setiap kali banjir bandang terjadi, arus air berwarna cokelat pekat sering kali meluap hingga menutupi badan jalan utama penghubung antarjorong maupun jalan lintas pesisir Singkarak dengan tumpukan kayu besar dan lumpur tebal.
Derasnya aliran air juga menyebabkan sejumlah titik badan jalan mengalami ambles dan tergerus di bagian tepinya.
Kabupaten Solok merupakan salah satu daerah di Sumatera Barat yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor akibat badai tropis Senyar tahun lalu.
Berdasarkan SK Gubernur Sumatera Barat Nomor 360-17-2026 tanggal 9 Januari 2026 tentang Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sumatara Barat yang dikutip dalam Rencana Induk (Renduk) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, total kerusakan dan kerugian Sumatera Barat dalam bencana pada November 2025 itu mencapai Rp33,343 triliun.
Sementara perkiraan kebutuhan rehabilitasi wilayah itu yang didasarkan pada Kajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) per tanggal 8 Januari 2026 berjumlah Rp21,449 triliun.
Khusus di Kabupaten Solok, nilai kerusakan dan kerugian diperkirakan mencapai Rp1,9 triliun. Namun dalam laporan terbaru Pemerintah Kabupaten Solok pada Oktober 2026, total nilai kerusakan dan kerugian telah terkoreksi menjadi Rp3,721 triliun.
Koreksi itu muncul setelah ada bencana susulan yang melanda wilayah itu pada September 2026. Perkiraan kebutuhan anggaran untuk rehabilitasi dan rekonstruksi di Kabupaten Solok mencapai Rp2,212 triliun.
Rehabilitasi Bencana Butuh Waktu
Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera sekaligus Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, mengakui pemulihan permanen di sejumlah wilayah terdampak banjir dan longsor masih membutuhkan waktu, saking luas dan masifnya bencana yang tejadi pada akhir 2025 itu.
“Yang mengungsi 2,1 juta orang lebih. Kemudian rumah yang rusak itu 184 ribu lebih, rusak berat 45.000 lebih. Kemudian ada fasilitas pendidikan sekolah, TK, SD, SMP, SMA 4.922 fasilitas, kesehatan 954, fasilitas ibadah yang rusak 1.563, jembatan 1.193 yang terdampak. Kemudian jalan 2.485 titik dengan sungai bahkan ada yang berubah aliran, itu 137 ruas. Jadi kita melihat bahwa skalanya luas sekali dan dampak kerusakannya sangat tinggi sekali,” kata Tito dalam konferensi pers seusai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Terkait dengan infrastruktur jalan dan jembatan terdampak bencana, jalan nasional di Aceh, Sumut dan Sumbar 100% sudah fungsional atau bisa dilalui. Jalan daerah masih 94% di Aceh, jadi ada 6% yang belum diperbaiki. Sumut 98% sudah diperbaiki, masih sisa 20%. Sumbar ada 83% dan ada 17% yang perlu diselesaikan agar bisa dilalui.
“Untuk jembatan daerah baru 30% yang diperbaiki. Sumut ada 93% lebih, Sumut, Sumbar 38% jalan daerah yang terkena banjir dan longsor perlu perbaikan. Sedangkan jembatan yang sudah fungsional itu totalnya ada 43. Kemudian jembatan daerah itu totalnya sudah fungsional 604, jadi cukup banyak,” ujar Tito.
Upaya tersebut sejalan dengan arah Rencana Induk (Renduk) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, terutama pemulihan infrastruktur dasar dan mata pencaharian masyarakat. Karena itu, Tito juga meminta percepatan pemulihan sungai, tanggul, jembatan, bendungan dan irigasi karena berkaitan langsung dengan sawah, permukiman, serta risiko banjir susulan menjelang musim hujan.
Melalui Renduk PRRP Sumatera, pembangunan kembali infrastruktur permanen menjadi bagian dari agenda pemulihan pascabencana dengan prinsip build back better, safer and sustainable atau membangun kembali dengan lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan.
Renduk PRRP adalah dokumen kebijakan nasional yang disahkan melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2026. Dokumen ini berfungsi untuk memandu pemulihan wilayah terdampak bencana hidrometeorologi di Sumatera.














