KLIKPOSITIF – Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025 menyebutkan, tingkat konsumsi beras masyarakat Kabupaten Tanah Datar sebesar 1,5 kg per kapita per minggu, atau sekitar 6,87 kg per kapita per bulan.
Berdasarkan angka itu, total kebutuhan konsumsi beras rumah tangga penduduk Tanah Datar sekitar 2,7 juta kg atau setara 2.976 ton per bulan. Jumlah penduduk Tanah Datar tahun 2025 adalah 392.740 jiwa.
Luas lahan baku sawah (LBS) di Tanah Datar tercatat 19 juta hektare. LBS adalah total luas lahan (sawah) yang siap ditanami padi tanpa melihat frekuensi tanam dalam setahun. Dari total luas sawah itu, sekitar empat juta hektare berupa sawah tadah hujan. Pengerjaan lahannya sangat tergantung pada kondisi musim.
Lahan hanya bisa ditanami jika hujan. Lahan sisanya, 15 juta hektare, ditunjang sistem irigasi. Dengan luas sawah seperti itu, total produksi beras daerah per tahun berkisar 90.280 hingga 105.087 ton. Sektor pertanian menyumbang porsi terbesar pada perekonomian Tanah Datar, dengan kontribusi mencapai 37% hingga 38% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
Lebih dari 70% penduduk bekerja di sektor pertanian. Sektor ini mencakup pertanian tanaman pangan (padi, ubi kayu, sayur-sayuran), perkebunan (karet, kopi, tebu), peternakan (sapi potong), serta perikanan darat (budi daya ikan nila dan mas).
Tanah Datar merupakan salah satu lumbung pangan di Sumatera Barat dengan neraca beras yang selalu surplus. Pola panen padi yang merata setiap bulan membuat produksi beras daerah ini jauh melampaui kebutuhan lokal sehingga rutin dipasok ke wilayah lain.
Walau menjadi daerah lumbung pangan, pada saat bencana seperti ketika terjadi banjir bandang dan tanah longsor pada November tahun lalu, persedian beras serta distribusinya menjadi persoalan krusial.
Bencana itu merusak berbagai jenis infrastruktur, mulai dari jalan, jembatan, irigasi, hingga sawah. Tantangan terbesar yang dihadapi pemerintah daerah saat terjadi bencana adalah kecepatan distribusi dan ketersediaan stok pangan pokok.
Belajar dari pengalaman kebencanaan beberapa tahun terakhir, Pemkab Tanah Datar lalu menjalin bekerja sama dengan Bulog untuk memastikan ketersediaan beras saat terjadi bencana. Hal itu merupakan langkah maju dalam memperkuat ketahanan pangan dan memitigasi bencana.
Melalui Dinas Pangan dan Perikanan, pemda mengalokasikan anggaran yang bersumber dari dana Transfer ke Daerah (TKD) secara khusus untuk pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD).
Berdasarkan SK Gubernur Sumatera Barat Nomor 360 -17-2026 tanggal 9 Januari 2026 tentang Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sumatera Barat yang dikutip dalam Rencana Induk (Renduk) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, total kerusakan dan kerugian di Sumatera Barat dalam bencana pada November 2025 itu mencapai Rp 33,343 triliun.
Sementara perkiraan kebutuhan rehabilitasi wilayah itu yang didasarkan pada Kajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) per tanggal 8 Januari 2026 berjumlah Rp21,449 triliun.
Khusus di Kabupaten Tanah Datar, nilai kerusakan dan kerugian diperkirakan mencapai Rp2,93 triliun dan kebutuhan rehabilitasi mencapai Rp2,25 trilun.
Rehabilitasi Bencana Butuh Waktu
Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera sekaligus Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, mengakui pemulihan permanen di sejumlah wilayah terdampak banjir dan longsor masih membutuhkan waktu, saking luas dan masifnya bencana yang tejadi pada akhir 2025 itu.
“Yang mengungsi 2,1 juta orang lebih. Kemudian rumah yang rusak itu 184 ribu lebih, rusak berat 45.000 lebih. Kemudian ada fasilitas pendidikan sekolah, TK, SD, SMP, SMA 4.922 fasilitas, kesehatan 954, fasilitas ibadah yang rusak 1.563, jembatan 1.193 yang terdampak. Kemudian jalan 2.485 titik dengan sungai bahkan ada yang berubah aliran, itu 137 ruas. Jadi kita melihat bahwa skalanya luas sekali dan dampak kerusakannya sangat tinggi sekali,” kata Tito dalam konferensi pers seusai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Khusus untuk sektor pertanian, Tito mengatakan yang paling luas terdampak adalah Aceh dengan 31.464 hectare. Sedangkan di Sumbar ada 3.902 hektare lahan pertanian yang terdampak, di mana menurut laporan dari Menteri Pertanian 100% sudah difungsikan kembali.
“Perbaikan yang dilakukan di bidang pertanian atau persawahan. Sementara masalah perikanan terutama tambak yang terdampak kena lumpur dan lain-lain di Sumbar ada 255 hektare dan ini sedang dikerjakan oleh Menteri KKP,” jelas Tito.
Upaya tersebut sejalan dengan arah Rencana Induk (Renduk) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, terutama pemulihan infrastruktur dasar dan mata pencaharian masyarakat. Karena itu, Tito juga meminta percepatan pemulihan sungai, tanggul, jembatan dan irigasi karena berkaitan langsung dengan sawah, permukiman, serta risiko banjir susulan menjelang musim hujan.
Melalui Renduk PRRP Sumatera, pembangunan kembali infrastruktur permanen menjadi bagian dari agenda pemulihan pascabencana dengan prinsip build back better, safer and sustainable atau membangun Kembali dengan lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan.
Renduk PRRP adalah dokumen kebijakan nasional yang disahkan melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2026. Dokumen ini berfungsi untuk memandu pemulihan wilayah terdampak bencana hidrometeorologi di Sumatera. (*)







