KLIKPOSITIF – Pembangunan Jembatan Usaha Tani (JUT) di Bukik Siriah Nagari Matua Hilia, Kecamatan Matua, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, melibatkan masyarakat lokal. Menurut Wali Jorong Bukik Siriah, Ahmad Rizki, keterlibatan masyarakat dalam pembangunan jembatan ini karena pembangunannya dilaksanakan secara swakelola.
“Seluruh tenaga kerja yang terlibat berasal dari masyarakat nagari sendiri. Karena pembangunannya dilaksanakan secara swakelola, kami ingin sekaligus memberdayakan masyarakat setempat,” ujar Ahmad Rizki, Kamis (12/11/2026).
Ia mengatakan, jumlah pekerja dari warga lokal yang terlibat berjumlah 11 orang. Sementara jembatan yang sedang dibangun ini memiliki panjang sekitar 11 meter dan lebar 2,5 meter. Tingginya sekitar enam meter jika diukur dari dasar sungai. Untuk bagian oprit atau sayap di sisi kiri dan kanan, panjangnya diperkirakan sekitar empat meter.
Menurut Ahmad Rizki, saat ini satu bagian abutment sudah selesai dikerjakan. Selanjutnya, tim akan memasang kerangka baja untuk abutment kedua.
“Selain itu, kami juga melakukan pekerjaan pengedaman. Kebutuhan batu untuk pekerjaan tersebut sekitar 293 meter kubik hingga mencapai batas jalan,” jelas dia.
Ahmad Rizki mengatakan, pengedaman ini sangat penting, karena jika tidak dilakukan, lahan persawahan masyarakat akan terus terkikis ke arah sungai.
“Karena itu, pekerjaan pengedaman menjadi bagian penting dari pembangunan jembatan ini agar lahan di sekitarnya dapat terlindungi,” ungkap dia.
Galodo atau banjir bandang pada November 2025 tidak hanya menghanyutkan jembatan di Jorong Bukik Siriah, Nagari Matua Hilia, Kabupaten Agam. Bencana itu juga memutus akses petani menuju lahan garapan, merusak irigasi, dan mengubah pola tanam masyarakat.
Kini, pembangunan kembali Jembatan Usaha Tani di Bukik Siriah melalui bantuan program Percepatan Rehablitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (PRRP) dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) menjadi salah satu langkah untuk memulihkan kehidupan warga.
Dana pembangunan jembatan ini mencapai Rp710 juta, termasuk PPN, PPh, dan Galian C, yang bersumber dari bantuan PRRP Kemendes PDT dengan metode pelaksanaan swakelola oleh pemerintah nagari.
Masa pekerjaan jembatan ini ditargetkan 120 hari kerja berdasarkan dokumen perencanaan teknis, dan saat ini realisasi pekerjaan telah mencapai sekitar 30 persen.
Rehabilitasi Bencana Butuh Waktu
Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera sekaligus Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, mengakui pemulihan permanen di sejumlah wilayah terdampak banjir dan longsor masih membutuhkan waktu, saking luas dan masifnya bencana yang tejadi pada akhir 2025 itu.
“Yang mengungsi 2,1 juta orang lebih. Kemudian rumah yang rusak itu 184 ribu lebih, rusak berat 45.000 lebih. Kemudian ada fasilitas pendidikan sekolah, TK, SD, SMP, SMA 4.922 fasilitas, kesehatan 954, fasilitas ibadah yang rusak 1.563, jembatan 1.193 yang terdampak. Kemudian jalan 2.485 titik dengan sungai bahkan ada yang berubah aliran, itu 137 ruas. Jadi kita melihat bahwa skalanya luas sekali dan dampak kerusakannya sangat tinggi sekali,” kata Tito dalam konferensi pers seusai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Terkait dengan infrastruktur jalan dan jembatan terdampak bencana, jalan nasional di Aceh, Sumut dan Sumbar 100% sudah fungsional atau bisa dilalui. Jalan daerah masih 94% di Aceh, jadi ada 6% yang belum diperbaiki. Sumut 98% sudah diperbaiki, masih sisa 20%. Sumbar ada 83% dan ada 17% yang perlu diselesaikan agar bisa dilalui.
“Untuk jembatan daerah baru 30% yang diperbaiki. Sumut ada 93% lebih, Sumut, Sumbar 38% jalan daerah yang terkena banjir dan longsor perlu perbaikan. Sedangkan jembatan yang sudah fungsional itu totalnya ada 43. Kemudian jembatan daerah itu totalnya sudah fungsional 604, jadi cukup banyak,” ujar Tito.
Upaya tersebut sejalan dengan arah Rencana Induk (Renduk) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, terutama pemulihan infrastruktur dasar dan mata pencaharian masyarakat. Karena itu, Tito juga meminta percepatan pemulihan sungai, tanggul, jembatan, bendungan dan irigasi karena berkaitan langsung dengan sawah, permukiman, serta risiko banjir susulan menjelang musim hujan.
Melalui Renduk PRRP Sumatera, pembangunan kembali infrastruktur permanen menjadi bagian dari agenda pemulihan pascabencana dengan prinsip build back better, safer and sustainable atau membangun kembali dengan lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan.
Renduk PRRP adalah dokumen kebijakan nasional yang disahkan melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2026. Dokumen ini berfungsi untuk memandu pemulihan wilayah terdampak bencana hidrometeorologi di Sumatera. (*)







