KLIKPOSITIF — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengimbau masyarakat untuk mewaspadai setiap informasi terkait dengan penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) Tahun 2018.
Hal ini menyusul beredarnya surat mengenai penerimaan CPNS yang mengatasnamakan Kemendagri dan ditandatangani Sekretaris Jenderal Kemendagri Hadi Prabowo.
Dalam surat yang ditandatangani pada tanggal 18 Juni 2018 tersebut, disebutkan bahwa Panitia Pelaksana Pembekalan CPNS di lingkungan Kemendagri akan menggelar pembekalan. Khususnya bagi mereka yang sebelumnya mengikuti Tes Umum yang digelar Kemendagri dan disampaikan yang lulus sebanyak 2000 CPNS
“Surat itu palsu dan kami pastikan tidak benar,” tegas Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Bahtiar, dalam keterangannya.
Mengenai isu surat hoax, dimana disebutkan pembekalan di Hotel Horison Kota Bandung berikut syarat peserta diharuskan menyetorkan uang sebesar Rp 3,5 juta, Bahtiar mengatakan keseluruhan informasi dalam surat itu tidak benar.
“Penerimaan CPNS tidak ada dipungut biaya, keseluruhan informasi dalam surat itu adalah hoax. Kami akan segera melacaknya dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian,” terangnya.
Menindaklanjuti beredarnya informasi hoax tersebut, lanjut dia, Kemendagri disampaikan Bahtiar sesegera mungkin akan mengirimkan radiogram ke seluruh daerah. Selain memberikan imbauan ke masyarakat agar tidak mengindahkan surat tersebut, Kemendagri mengimbau masyarakat agar senantiasa mewaspadai setiap informasi yang berkembang di masyarakat.
Salah satu caranya dengan menghubungi pihak terkait mengenai kebenaran informasi yang didapatkan. Minimal, kata Bahtiar, masyarakat bisa saling kroscek agar tidak menjadi korban oknum yang tidak bertanggungjawab.
“Ini sudah sangat meresahkan, karena sebelumnya juga beredar informasi yang sangat menyesatkan mengenai penerimaan CPNS di Kementerian/Lembaga lain. Kami akan buat radiogram ke daerah agar tidak mengindahkan surat tersebut,” kata Bahtiar.
“Kemendagri di Tahun 2018 belum pernah menyelenggarakan seleksi dan pembekalan CPNS Jalur Umum dan meminta biaya kepada masyarakat,” sambungnya. (*)
Sumber :Puspen Kemendagri
