KLIKPOSITIF – Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp243,93 miliar untuk mendukung pemulihan dan penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Sumatera Barat selama periode 2026–2028. Alokasi tersebut merupakan bagian dari Rencana Induk Pemulihan dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP) yang mencakup tiga provinsi terdampak bencana di Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
Berdasarkan rencana alokasi anggaran, Sumatera Barat diusulkan menerima Rp119,25 miliar pada 2026 dengan sasaran 41.873 UMKM. Pada 2027, anggaran yang diusulkan meningkat menjadi Rp120,13 miliar untuk menjangkau 42.177 UMKM. Sementara itu, pada 2028 disiapkan usulan anggaran sebesar Rp4,55 miliar dengan target penerima sebanyak 2.871 UMKM. Secara keseluruhan, program tersebut menargetkan pemberdayaan 86.921 UMKM di Sumatera Barat dengan total usulan anggaran Rp243,93 miliar.
Secara keseluruhan, Renduk PRRP 2026–2028 mengusulkan anggaran sebesar Rp1,26 triliun untuk pemulihan UMKM di tiga provinsi terdampak. Pada 2026, anggaran yang disiapkan mencapai Rp618,87 miliar dengan target 212.386 UMKM. Kemudian pada 2027, usulan anggaran sebesar Rp622,62 miliar untuk 215.026 UMKM, sedangkan pada 2028 diusulkan Rp21,84 miliar dengan sasaran 11.618 UMKM.
Program tersebut diharapkan tidak hanya membantu pelaku usaha bangkit dari dampak bencana, tetapi juga memperkuat kembali aktivitas ekonomi masyarakat. Melalui dukungan anggaran dan program pemberdayaan yang berkelanjutan, UMKM di Sumatera Barat diharapkan mampu memulihkan kapasitas produksi, memperluas pemasaran, serta meningkatkan kemandirian usaha sehingga lebih tangguh menghadapi berbagai tantangan di masa mendatang.
Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera sekalgus Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, memastikan pemulihan infrastruktur dan fasilitas UMKM terus berjalan sesuai rencana.
Hal tersebut disampaikan Tito dalam rapat perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur serta fasilitas UMKM pascabencana Sumatera di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Rabu (28/10/2026). Rapat tersebut turut dihadiri Menteri UMKM Maman Abdurrahman dan Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Apri Artoto.
Tito menjelaskan, berdasarkan dokumen rencana induk, proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera berlangsung pada 2026 hingga 2028.
“Poin yang paling penting adalah pemulihan percepatan rehab-rekon bencana Sumatera terus berjalan dan ini berjalan sampai tahun 2028,” ujar Tito.
Dalam pemaparannya, disampaikan bahwa dari 33 K/L yang terlibat dalam penanganan pascabencana, sebanyak 29 K/L mengajukan sekaligus telah mendapatkan alokasi anggaran pada 2026. Sementara itu, empat K/L lainnya tidak mengajukan anggaran. Dana tersebut tersebar di sejumlah kementerian dan lembaga untuk mendukung berbagai program pemulihan di tiga provinsi terdampak.
Selain alokasi anggaran dari kementerian dan lembaga, pemerintah juga telah menyalurkan dukungan keuangan kepada daerah melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) serta tambahan Transfer ke Daerah (TKD) dalam dua tahap atas arahan Presiden Republik Indonesia.
Dalam rangka memastikan percepatan pemulihan, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menjadi salah satu kementerian dengan alokasi anggaran terbesar, yakni sekitar Rp21 triliun untuk tiga provinsi. Anggaran tersebut digunakan untuk berbagai pekerjaan infrastruktur, mulai dari perbaikan jalan dan jembatan, pembangunan sarana dan prasarana, pemulihan fasilitas umum, normalisasi sungai, hingga rehabilitasi jaringan irigasi.
Kementerian PU juga diminta memaparkan perkembangan pelaksanaan program tersebut, mengingat pemulihan infrastruktur menjadi salah satu aspek penting dalam mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Upaya tersebut sejalan dengan arah Rencana Induk (Renduk) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, terutama pemulihan infrastruktur dasar dan mata pencaharian masyarakat.
Melalui Renduk PRRP Sumatera, pembangunan kembali infrastruktur permanen menjadi bagian dari agenda pemulihan pascabencana dengan prinsip Build Back Better, Safer, and Sustainable.
Renduk PRRP adalah dokumen kebijakan nasional yang disahkan melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2026. Dokumen ini berfungsi untuk memandu pemulihan wilayah terdampak bencana hidrometeorologi di Sumatera. (*)
