KLIKPOSITIF – Pemerintah memberikan bantuan peralatan pengolahan ikan kepada Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan (Poklahsar) Pesona Rencang Lokan, Kelurahan Ulak Karang Selatan, Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat.
Pascabencana pada November 2025 silam, denyut nadi Poklahsar Pesona Rencang Lokan di Kelurahan Ulak Karang Padang sempat terhenti dalam keheningan kevakuman. Roda produksi para anggotanya lumpuh total akibat sekujur alat pengolahan terendam dan tak lagi dapat diselamatkan dari terjangan banjir bandang. Dari sepuluh orang anggota kelompok, tercatat tujuh di antaranya menjadi korban terdampak.
Menurut Ketua Poklahsar Ulak Karang, Yulia Rahmadani, banjir rob yang terjadi pada bulan November tahun lalu sangat berdampak besar terhadap kelangsungan usaha dan operasional gerai kelompok.
“Kawasan usaha kami sempat terdampak parah, sekitar 75 persen, akibat banjir rob air laut yang terjadi selama 3 hari di bulan November. Kondisi tersebut membuat alat produksi terdampak dan kegiatan produksi sempat berhenti beberapa lama,” ujar Yulia, belum lama ini.
Yulia melanjutkan, setelah kontrak sewa gerai habis pada bulan November, ia memutuskan pindah dan membuka gerai di lokasi luar yang lebih nyaman bagi anggota.
“Bantuan ini bisa menjadi stimulus bagi kelompok untuk terus meningkatkan produksi dan mengajak ibu rumah tangga lain yang memiliki keterampilan memasak agar bisa menyalurkan kemampuannya,” ucap Yulia.
Dalam Rencana Induk Pemulihan dan Rekonstruksi Pasca Bencana (Renduk PRRP) Tahun Anggaran 2026-2028, pemerintah pusat menyiapkan total anggaran dengan angka fantastis, yaitu Rp1,26 Triliun untuk UMKM. Program pemulihan ini bakal berjalan secara bertahap dalam kurun waktu tiga tahun. Fokus alokasi terbesar bakal digelontorkan pada tahun 2026 dengan anggaran senilai Rp618,87 miliar yang menargetkan 212.386 UMKM.
Memasuki tahun 2027, usulan anggaran meningkat jadi Rp622,62 miliar untuk merangkul 215.026 UMKM. Sementara pada tahun 2028, usulan anggaran disiapkan sebesar Rp21,84 miliar dengan target 11.618 UMKM. Penyaluran bantuan ini difokuskan pada tiga provinsi utama di Sumatera yang terdampak bencana. Aceh menjadi daerah penerima alokasi terbesar, disusul oleh Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau Satgas PRR Pascabencana Sumatera, sekaligus Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan salah satu kesulitan yang dialami dalam pemulihan bencana Sumatera adalah peristiwa berulang. Selain luasnya wilayah yang terdampak.
“Di samping keluasan dampak, ada lagi bencana yang berulang. Kota Padang sekali lagi banjir. Kabupaten Solok banjir lagi,” jelas Tito. Sembari menyebut beberapa daerah lain baik di Aceh hingga Sumatera Utara yang juga mengalami peristiwa berulang.
Tito menjelaskan, percepatan pemulihan melibatkan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Satgas PRR menjalankan fungsi koordinasi, pengawasan, serta evaluasi agar program rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan selaras. Pelaksanaan teknis penanganan sungai tetap menjadi tanggung jawab instansi yang berwenang.
Penanganan Batang Air Dingin sejalan dengan arah Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana atau PRRP Sumatera 2026–2028, terutama pemulihan infrastruktur dasar, pengurangan risiko bencana berulang, dan perlindungan permukiman masyarakat terdampak. Pengendalian sedimen dari hulu, normalisasi aliran, serta penguatan tebing menjadi bagian penting untuk mengurangi ancaman banjir berikutnya.
Melalui Renduk PRRP Sumatera, pembangunan kembali infrastruktur permanen menjadi bagian dari agenda pemulihan pascabencana dengan prinsip Build Back Better, Safer, and Sustainable.
Renduk PRRP adalah dokumen kebijakan nasional yang disahkan melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2026. Dokumen ini berfungsi untuk memandu pemulihan wilayah terdampak bencana hidrometeorologi di Sumatera.
Pemerintah pusat menyiapkan anggaran total Rp 100,1 triliun untuk jangka waktu tiga tahun bagi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi Sumatera itu. Rincian alokasinya adalah Rp 38,9 triliun untuk tahun 2026, Rp 32,9 triliun pada 2027, dan Rp 28,2 triliun pada 2028.
Namun tahun ini, anggaran yang disiapkan tidak sepenuhnya terserap. Ada Rp 9 triliun yang tidak akan terserap. Anggaran yang tidak terserap itu akan dialihkan ke tahun depan. Dengan demikian, pada tahun 2027 ada Rp 41,9 triliun dana yang dialokasikan. (*)
