PADANG, KLIKPOSITIF — Pemerintah Kota (Pemko) Padang bersama Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) memperkuat koordinasi dalam penataan dan pengelolaan kawasan hutan. Langkah ini difokuskan pada pemulihan lahan kritis, pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, serta pengurangan risiko bencana hidrometeorologi yang kerap mengancam wilayah Kota Padang.
Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan Wali Kota Padang, Fadly Amran, dengan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar, Ferdinal Asmin, beserta jajaran di Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Senin (2/11/2026).
Pertemuan ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah kota dan pemerintah provinsi dalam menangani berbagai persoalan kawasan hutan, termasuk penataan permukiman masyarakat, fasilitas umum dan fasilitas sosial, hingga lahan persawahan yang berada di dalam kawasan hutan.
Salah satu pembahasan penting dalam pertemuan tersebut adalah potensi penataan lahan melalui mekanisme Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH). Berdasarkan peta indikatif, terdapat sekitar 159 hektare lahan di Kota Padang yang berpotensi ditata melalui mekanisme tersebut.
Penataan ini diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap penguasaan dan pemanfaatan lahan masyarakat yang berada di kawasan hutan, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip perlindungan dan kelestarian lingkungan.
Selain itu, kedua pihak turut membicarakan pengembangan Taman Hutan Raya (Tahura) Bung Hatta. Kawasan konservasi tersebut dinilai memiliki peran penting, tidak hanya dalam menjaga keanekaragaman hayati dan keseimbangan ekosistem, tetapi juga berpotensi dikembangkan sebagai kawasan yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendukung sektor pariwisata berbasis lingkungan.
Wali Kota Padang, Fadly Amran, menegaskan bahwa pengelolaan kawasan hutan membutuhkan pendekatan terpadu yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Menurutnya, upaya menjaga kelestarian lingkungan harus berjalan beriringan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat serta langkah-langkah mitigasi bencana.
Ia menyebutkan, kondisi geografis Kota Padang yang memiliki kawasan perbukitan dan daerah aliran sungai (DAS) membutuhkan perhatian khusus, terutama dalam menjaga kawasan hulu sebagai daerah resapan air.
Keberadaan tutupan hutan yang terjaga memiliki peran strategis dalam mengatur tata air, mengurangi limpasan permukaan, serta meminimalkan potensi banjir dan longsor. Karena itu, rehabilitasi lahan kritis dan perlindungan kawasan hulu menjadi bagian penting dari upaya memperkuat ketahanan lingkungan Kota Padang.
“Pengelolaan kawasan hutan harus diperkuat untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat melalui perhutanan sosial. Kami mengapresiasi dukungan Dinas Kehutanan Sumbar dalam menjaga kelestarian hutan dan mendukung upaya penanganan bencana di Kota Padang,” ujar Fadly.
Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar, Ferdinal Asmin, menjelaskan bahwa kawasan hutan di Kota Padang memiliki fungsi ekologis yang sangat penting sekaligus menyimpan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan masyarakat secara berkelanjutan.
Menurutnya, pengelolaan kawasan hutan tidak cukup hanya berorientasi pada perlindungan kawasan, tetapi juga perlu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam menjaga dan memanfaatkan sumber daya hutan secara bertanggung jawab.
Salah satu pendekatan yang didorong adalah pengembangan perhutanan sosial dan sistem agroforestri. Melalui pola tersebut, masyarakat dapat menanam berbagai jenis tanaman produktif tanpa mengabaikan fungsi utama kawasan hutan.
“Kita berharap masyarakat di sekitar maupun di dalam kawasan hutan turut menjaga kelestarian lingkungan melalui penanaman berbagai jenis tanaman dengan sistem agroforestri. Kearifan lokal masyarakat diharapkan mampu menjaga tutupan lahan, mempertahankan fungsi ekologis hutan, dan mengurangi risiko bencana hidrometeorologi,” ungkap Ferdinal.
Ia memaparkan, Dinas Kehutanan Sumbar telah melaksanakan sejumlah kegiatan rehabilitasi dan penghijauan di beberapa wilayah Kota Padang. Di antaranya rehabilitasi 20 hektare lahan terdampak bencana hidrometeorologi di kawasan Balai Gadang.
Selain itu, penanaman juga telah dilakukan pada lahan seluas 55 hektare dengan dukungan sebanyak 24.000 bibit yang disebar di sejumlah lokasi. Program tersebut menjadi bagian dari upaya memulihkan tutupan vegetasi sekaligus meningkatkan daya dukung lingkungan di kawasan yang membutuhkan penanganan.
Upaya perlindungan sumber air juga dilakukan melalui rehabilitasi kawasan mata air di Puncak Limau Manis. Kegiatan tersebut mencakup lahan seluas 50 hektare dengan penanaman sebanyak 22.000 batang tanaman.
Tidak hanya rehabilitasi lahan, Dinas Kehutanan Sumbar juga mengembangkan kebun bibit rakyat seluas 25 hektare di kawasan Sikayan Balumuik. Program ini diarahkan untuk memperkuat ketersediaan bibit tanaman sekaligus mendorong keterlibatan masyarakat dalam kegiatan penghijauan dan pemulihan lingkungan.
Ferdinal menambahkan, pihaknya juga telah membangun sembilan unit bangunan konservasi tanah dan air serta menyalurkan 2.400 bibit tanaman produktif kepada masyarakat.
Berbagai program tersebut difokuskan pada pemulihan kawasan hulu, perlindungan sumber mata air, penguatan daya dukung lingkungan, serta mempertahankan fungsi ekologis kawasan hutan. Keterlibatan masyarakat menjadi salah satu faktor penting agar upaya rehabilitasi tidak berhenti pada kegiatan penanaman, tetapi berlanjut pada pemeliharaan dan perlindungan tanaman.
Melalui pertemuan tersebut, Pemko Padang dan Dinas Kehutanan Sumbar berharap koordinasi lintas pemerintahan semakin kuat, terutama dalam menyelaraskan program penataan kawasan hutan, penyelesaian penguasaan tanah masyarakat, serta rehabilitasi lingkungan.
Sinergi ini diharapkan mampu menghadirkan pengelolaan kawasan hutan yang lebih terarah dan berkelanjutan. Dengan demikian, fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan dapat terus terjaga, sementara masyarakat di sekitar kawasan juga memperoleh manfaat ekonomi tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.
Dalam pertemuan tersebut turut hadir Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Padang, Tarmizi Ismail; Kepala Dinas PUPR Kota Padang, Malvi Hendri; Kepala Dinas Pertanian Kota Padang, Yoice Yuliani; Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang, Hendri Zulviton; serta Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Padang, Rina Melati.
