PADANG, KLIKPOSITIF – Pemerintah pusat telah mengucurkan anggaran sekitar Rp2,8 triliun untuk Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) dalam rangka mendukung percepatan pemulihan pascabencana. Dana tersebut disalurkan melalui Transfer ke Daerah (TKD) Tambahan serta tambahan anggaran untuk membantu belanja pegawai dan penanganan dampak bencana.
Selain dana yang telah disalurkan, pemerintah juga mengalokasikan anggaran hampir Rp30 triliun pada 2026 melalui 29 kementerian dan lembaga (K/L) untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) di tiga provinsi terdampak bencana, yakni Aceh, Sumatera Utara dan Sumbar.
Berdasarkan data yang disampaikan pemerintah, TKD Tambahan tahap pertama yang disalurkan melalui Kementerian Keuangan pada Februari 2026 mencapai Rp10,6 triliun untuk tiga provinsi. Dari jumlah tersebut, Sumbar menerima Rp2,63 triliun, Aceh Rp1,65 triliun, dan Sumatera Utara Rp6,35 triliun.
Selanjutnya, pemerintah kembali memberikan tambahan anggaran sebesar Rp1,42 triliun untuk membantu pembiayaan belanja pegawai, khususnya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta mendukung penanganan bencana.
Dari total tambahan tersebut, Sumbar memperoleh Rp186 miliar, Aceh Rp996 miliar, dan Sumatera Utara Rp295 miliar. Dengan demikian, total tambahan anggaran yang diterima Sumbar dari dua skema tersebut mencapai sekitar Rp2,816 triliun.
Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan anggaran hampir Rp30 triliun pada 2026 melalui 29 dari 33 kementerian dan lembaga yang mengajukan kebutuhan anggaran. Dana tersebut dialokasikan untuk mendukung berbagai program pemulihan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumbar.
Dalam pelaksanaannya, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menjadi salah satu kementerian dengan alokasi anggaran terbesar, yakni sekitar Rp21 triliun untuk penanganan infrastruktur di tiga provinsi.
Anggaran tersebut digunakan untuk memperbaiki jalan dan jembatan, sarana dan prasarana, fasilitas umum, normalisasi sungai, jaringan irigasi, serta berbagai infrastruktur lainnya yang menjadi kewenangan Kementerian PU.
Selain infrastruktur jalan dan sumber daya air, pemerintah juga melakukan penanganan sistem penyediaan air minum (SPAM) dan persampahan.
Untuk sektor persampahan, terdapat 10 tempat pemrosesan akhir (TPA) yang menjadi bagian dari program penanganan pascabencana. Satu TPA di Sumbar telah rampung, sementara sembilan lainnya masih dalam pengerjaan dengan progres fisik mencapai 62,35 persen.
Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, dalam rapat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana menyebutkan, bencana November 2025 turut berdampak terhadap berbagai aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk UMKM, kafe, warung, dan restoran.
Karena itu, pemulihan tidak hanya diarahkan pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga mengembalikan kegiatan ekonomi masyarakat yang kehilangan tempat usaha maupun sarana produksinya. Tito menyampaikan, dari anggaran Kementerian UMKM yang diajukan sebesar Rp622 miliar untuk 2026, sekitar Rp618 miliar telah disalurkan oleh Kementerian Keuangan.
“Untuk UMKM, dari Rp622 miliar, sudah tersalurkan oleh Kementerian Keuangan sebesar Rp618 miliar,” kata Tito dalam rapat tersebut.
Berdasarkan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana 2026-2028, Kementerian UMKM menyiapkan anggaran sekitar Rp1,26 triliun untuk mendukung pemulihan UMKM terdampak bencana di tiga provinsi.
Khusus Sumatera Barat, usulan anggaran pemulihan UMKM mencapai Rp119,25 miliar pada 2026 dengan target 41.873 UMKM. Selanjutnya, pada 2027 dialokasikan sekitar Rp120,13 miliar untuk 42.177 UMKM, sedangkan pada 2028 sebesar Rp4,55 miliar untuk 2.871 UMKM.
Untuk tahun 2026, salah satu program utama pemerintah adalah Bantuan Presiden (Banpres) bagi usaha mikro terdampak bencana sebesar Rp3 juta per usaha. Secara nasional, program ini menargetkan 200 ribu usaha mikro dengan total anggaran Rp601 miliar.
Selain bantuan langsung, pemerintah juga menyiapkan program pengadaan peralatan produksi, pemberdayaan UMKM, pendampingan akses pembiayaan, peningkatan kapasitas usaha, serta perluasan akses pasar.
Tito menegaskan, percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera dilakukan dalam rentang waktu tiga tahun, yakni 2026 hingga 2028. Seluruh kementerian dan lembaga diminta memastikan program yang telah mendapatkan alokasi anggaran dapat segera dilaksanakan sehingga manfaatnya dirasakan masyarakat. (*)
