KLIKPOSITIF – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan Paket kebijakan terpadu KSSK telah berperan dalam mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional.
Paket kebijakan terpadu Komite Sistem Stabilitas Keuangan (KSSK) tersebut untuk meningkatkan pembiayaan dunia usaha telah terbit sejak bulan Februari tahun 2021.
“Pemulihan ekonomi pada tahun 2021 terjadi berkat dukungan dari berbagai elemen kebijakan dalam KSSK,” kata Menkeu dalam Konferensi Pers KSSK, Rabu (02/02).
Sinergi kebijakan, baik yang bersifat across the board yaitu berlaku untuk seluruh sektor di dalam perekonomian maupun yang sifatnya spesifik pada sektor tertentu, telah berkontribusi dalam menjaga dan memperkuat momentum pemulihan pada tahun 2021.
Menkeu mengatakan, kebijakan across the board Kementerian Keuangan antara lain melalui pemberian insentif fiskal.
Selain itu, dukungan belanja pemerintah untuk turut menjaga kinerja keuangan dunia usaha dan telah mendukung meningkatnya daya beli masyarakat.
Kebijakan yang spesifik untuk sektor tertentu, seperti pemberian insentif sektor properti dan otomotif dalam bentuk insentif pajak pertambahan nilai (PPN).
Insentif PPN untuk perumahan yang oleh pemerintah kemudian diperkuat dengan kebijakan Bank Indonesia yang melanjutkan pelonggaran rasio Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV) dari kredit dan pembiayaan properti.
“Pemerintah, BI dan OJK mampu mendorong realisasi kredit properti hingga Rp465,55 triliun sampai dengan bulan Desember 2021,” kata Menkeu.
Sementara, untuk sektor otomotif, insentif PPN barang mewah oleh pemerintah berkolaborasikan dengan kebijakan pelonggaran aset tertimbang menurut risiko (ATMR).
Sedangkan pelonggaran uang muka kredit oleh BI telah mendorong realisasi kredit kendaraan bermotor mencapai Rp97,45 triliun hingga 3 Desember 2021.
“Capaian tersebut sejalan dengan peningkatan penjualan mobil di tahun 2021 mencapai level 863,3 ribu,” tegasnya.
“Perbandingan dengan penjualan 578,3 ribu pada tahun 2020. Kedua insentif ini telah memberikan dampak yang positif bagi kedua sektor tersebut,” kata Menkeu.
