PADANG, KLIKPOSITIF — Pemerintah memperpanjang program bantuan pangan berupa beras hingga Desember 2026. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan sekaligus meringankan beban ekonomi masyarakat, terutama kelompok keluarga berpenghasilan rendah di tengah dinamika perubahan musim.
Penyaluran bantuan pangan alokasi Oktober hingga Desember tersebut dilakukan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan bersama Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir di Kantor Lurah Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah, Selasa (3/11/2026).
Kegiatan itu turut dihadiri Anggota DPR RI Athari Gauthi Ardi, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi, Anggota DPRD Sumbar Muhayatul dan Indra Dt. Rajo Lelo, Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kanwil Sumbar Maruly Abraham Syah, Camat Koto Tangah Rio Ebu Pratama, serta masyarakat penerima bantuan.
Zulkifli Hasan mengatakan, pemerintah telah memutuskan untuk melanjutkan program bantuan pangan yang sebelumnya direncanakan berakhir pada September 2026. Dengan kebijakan tersebut, penyaluran bantuan tetap berlangsung hingga akhir tahun sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memastikan kebutuhan pangan masyarakat terpenuhi.
Menurutnya, perpanjangan program ini juga mempertimbangkan kondisi masyarakat yang menghadapi dinamika perubahan musim dan berbagai tantangan ekonomi.
“Perpanjangan penyaluran bantuan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan masyarakat, di tengah dinamika perubahan musim. Bantuan pangan gratis bagi masyarakat yang berada pada kelompok desil 1 hingga 4 disalurkan secara rapel, masing-masing sebanyak 30 kilogram,” ujar Zulkifli.
Ia menjelaskan, mekanisme penyaluran kali ini dilakukan sekaligus atau dirapel untuk alokasi tiga bulan, yakni Oktober, November, dan Desember. Setiap keluarga penerima manfaat memperoleh total 30 kilogram beras atau masing-masing 10 kilogram untuk setiap bulan.
Penyaluran secara rapel tersebut juga dimaksudkan untuk menghemat biaya operasional distribusi sehingga pelaksanaan program dapat berjalan lebih efisien dan menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Secara nasional, program bantuan pangan ini menyasar sekitar 33,2 juta kepala keluarga. Selain bantuan beras gratis, pemerintah juga menyediakan beras bersubsidi melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dengan alokasi sebanyak satu juta ton untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara umum.
Di Kota Padang, berdasarkan rencana penyaluran, alokasi Pagu Bantuan Pangan (PBP) mencapai 74.716 penerima dengan total kuantum beras sebanyak 2.241.480 kilogram atau sekitar 2.241,48 ton.
Sementara itu, khusus Kelurahan Lubuk Buaya, bantuan pangan dialokasikan kepada 1.132 penerima dengan total beras mencapai 33.960 kilogram atau 33,96 ton.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 218 penerima merupakan masyarakat yang masuk kelompok Desil 1 dengan alokasi beras mencapai 6.540 kilogram atau 6,54 ton. Penyaluran ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga, khususnya masyarakat yang masuk kelompok paling rentan secara ekonomi.
Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir menyampaikan apresiasi atas keberlanjutan program bantuan pangan yang diberikan pemerintah pusat. Menurutnya, bantuan tersebut memiliki arti penting bagi masyarakat, terutama ketika kondisi cuaca dan perubahan musim turut memengaruhi aktivitas perekonomian warga.
“Kami berharap bantuan pangan ini dapat meringankan beban perekonomian masyarakat, sekaligus mendukung ketahanan pangan Kota Padang. Kami juga berharap dukungan pengawasan dari Bulog serta DPR RI agar penyaluran bantuan pangan berjalan tertib,” ungkap Maigus.
Ia menegaskan, Pemerintah Kota Padang berupaya memastikan bantuan yang disalurkan benar-benar diterima masyarakat sesuai kriteria dan ketentuan yang telah ditetapkan. Untuk mendukung ketepatan sasaran tersebut, Pemko Padang telah menerapkan sistem Perlindungan Sosial (Perlinsos) dari Kementerian Sosial Republik Indonesia.
Melalui sistem tersebut, pendataan dan penentuan penerima bantuan diharapkan semakin terarah sehingga bantuan pemerintah dapat menjangkau masyarakat yang memang membutuhkan.
Maigus menilai keberlanjutan alokasi bantuan pangan ini juga datang pada momentum yang tepat. Saat ini, masyarakat Kota Padang tengah menghadapi tantangan perubahan cuaca serta memasuki masa awal pengolahan lahan sawah yang membutuhkan perhatian terhadap kondisi ekonomi rumah tangga.
“Keberlanjutan alokasi bantuan ini dinilai sangat tepat waktu karena masyarakat Padang tengah menghadapi tantangan perubahan cuaca dan masa awal pengolahan lahan sawah,” tambahnya.
Selain menghadiri penyaluran bantuan pangan di Lubuk Buaya, Maigus Nasir juga mendampingi Menko Pangan Zulkifli Hasan meninjau bangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah.
Peninjauan tersebut menjadi bagian dari agenda pemerintah untuk melihat perkembangan pembangunan fasilitas KDMP di Kota Padang. Keberadaan koperasi di tingkat kelurahan diharapkan dapat memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat, memperluas akses pelayanan kebutuhan pokok, serta mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi berbasis komunitas.
Melalui dua agenda tersebut, pemerintah pusat dan pemerintah daerah menunjukkan upaya penguatan ketahanan pangan yang tidak hanya dilakukan melalui bantuan langsung kepada masyarakat, tetapi juga dengan mendorong pengembangan kelembagaan ekonomi di tingkat lokal.
Pemko Padang berharap sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bulog, serta lembaga legislatif dapat terus diperkuat agar program bantuan pangan berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
