PADANG, KLIKPOSITIF- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) telah meluncurkan Pil KB untuk ibu menyusui.
Kepala Perwakilan BKKBN Sumbar Fatmawati menyampaikan, BKKBN menyediakan Alokon Pil KB (POP, Progestin Only Pil) yang hanya berisi Progestin sehingga tidak mempengaruhi produksi ASI dan tidak mengganggu kelancaran dalam pemberian ASI Ekslusif.
Fatmawati juga mengatakan, berdasarkan hasil pendataan PK 21 untuk Provinsi Sumatera Barat a) Total Fertality Rate (TFR) 2,60; b) Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) 50,6 persen; c) .
Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need 22,2 persen; d) Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 tahun /Age Specifik Fertility Ratio (ASFR) 15-19 tahun tercapai 11,8 per-1000.
“Dari hasil pendataan tersebut, dapat kita lihat bahwa masih banyak tugas bersama dalam pengendalian penduduk dan penyelenggaraan Keluarga Berencana mewujudkan keluarga yang berkualitas,” kata Fatmawati saat kegiatan Fasilitasi Dukungan Operasional PKBRS di RSIA Siti Hawa, Rabu (23/3).
Melalui kegiatan ini ia berharap RSIA Siti Hawa juga dapat menfasilitasi KB Pasca Persalinan, salah satunya dengan memberikan POP Progestin Only Pil) pada ibu setelah bersalin.
Diharapkan antara Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat dan mitra dapat saling bersinergi dan mewujudkan keluarga yang berkualitas.
Fatmawati juga menyampaikan pertemuan ini terselenggara untuk menfasilitasi upaya peningkatan kualitas pelayanan KB yang diwujudkan dengan penguatan kembali atau Revitalisasi PKBRS (Pelayanan KB di Rumah Sakit). Sehingga dapat mendorong peningkatan kesertaan ber-KB tahun 2022 dan mendorong realisasi BOKB TA 2022 khususnya di Kota Padang.
Deputi KBKR BKKBN Pusat, dr Eni Gustina berharap setiap setelah persalinan ibu menggunakan KB. Ia juga menyampaikan akan memfasilitasi alat KB bagi ibu setelah melahirkan.
Eni Gustina menyebutkan, ada beberapa potensi untuk peningkatan pelayanan KB diantaranya, adanya kebijakan, pedoman dan panduan dalam penyelenggaraan program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
“Adanya kewenangan BKKBN dalam mengelola dan penyediaan alat serta obat kontrasepsi bagi PUS, tersedianya variasi alat dan obat kontrasepsi yang disediakan pemerintah,” tuturnya.
Tidak kalah penting, tersedianya SDM yang handal dan mampu mengelola program BKKBN. Serta adanya komitmen kementrian, lembaga profesi dan mitra kerja dalam mendukung program KB di RS.
Selain itu, Sektor swasta juga berperan, kerjasama dalam peningkatan kompetensi SDM di RS, ketersediaan DAK fisik dan BOKB, adanya pemantauan serta evaluasi penyelenggaraan pelayanan KB di RS.
Sementara itu, Direktur Siti Hawa dr. Ernawati SpOG sangat memahami kesehatan ibu dan anak, pentingnya keluarga berencana untuk menekan angka kematian ibu dan bayi. Dia juga menyadari berperan penting RS dalam pengendalian kelahiran.
“RS Siti Hawa sudah memberikan pelayanan KB pasca persalinan. Namun selama Covid-19 terhenti, tapi akan dimulai lagi sejalan dengan program BKKBN,” ujarnya.
Dikatakan juga, Rumah sakit adalah pusat pelayanan KB. Ke depan Siti Hawa akan akan membentuk tim PKBRS yang akan dibantu BKKBN dalam menjalankan program tersebut.
Narasumber dalam Kegiatan Fasilitasi Dukungan Operasional PKBRS terdiri dari Deputi KBKR BKKBN Pusat, Direktur RS Siti Hawa Kota Padang, Kepala DP3AP2KB Kota Padang, Provider MOW di RS Siti Hawa Kota Padang.
Peserta dari Fasilitasi Dukungan Operasional PKBRS berjumlah 34 orang yang terdiri atas Pengelola Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat, RSIA Siti Hawa beserta jajarannya, FKTP se Padang Timur beserta jaringan dan jejang serta Korlap.
Setelah kegiatan, Fatmawati bersama Direktur RSIA Siti Hawa, Deputi KBKR dan Kadis KB Kota Padang meninjau lokasi terkait Pelayanan KB di RSIA Siti Hawa.
