PADANG, KLIKPOSITIF – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah pangkalan LPG 3 kilogram di Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar) pada Sabtu (8/2/2025).
Andre ingin memastikan stok gas melon itu tersedia di tengah masyarakat dengan harga terjangkau sesuai perintah dari Presiden Prabowo Subianto.
Andre Rosiade bersama istri Nurul Anastasia didampingi Sales Area Manager Pertamina Sumbar Narotama serta Anggota DPRD Sumbar Verry Mulyadi, mengecek dua pangkalan LPG 3 di Kota Padang.
Kedua pangkalan itu, yakni Pangkalan Budi Yos di Jalan Situjuh Nomor 8 Padang dan Pangkalan Masrida di Jalan Kampung Kalawi No.38, RT 003 RW 007, Kelurahan Lubuk Lintah, Kecamatan Kuranji.
“Kami ingin mencek dan memastikan apakah perintah Presiden Prabowo itu betul-betul terlaksana atau tidak,” kata Andre disela-sela inspeksi salah satu pangkalan LPG 3 kilogram.
Andre menegaskan, bahwa di Sumbar tidak terjadi gejolak meski ada kebijakan dari Menteri ESDM melarang pengecer menjual LPG 3 kg pada 1 Februari 2025 lalu.
“Alhamdulillah, meskipun ada perintah dari Menteri ESDM per 1 Februari, tidak ada gonjang-ganjing sama sekali di Sumbar. Dimana waktu itu pangkalan barangnya cukup, lalu masyarakat juga bisa mendapatkan harga LPG 3 kg dengan baik,” terang Andre yang juga Sekretaris Fraksi Gerindra DPR RI.
Diakui Andre, kebijakan Menteri ESDM itu telah memantik gejolak di sejumlah daerah di Indonesia. Kendati demikian, Andre menyebut, Sumbar dalam situasi yang kondusif. Masyarakat masih mendapatkan LPG 3 kg dengan mudah dan harga yang normal.
“Jadi kemarin waktu tanggal 1 Februari itu terjadi perubahan aturan. Di Sumbar tidak ada masalah, masyarakat tetap bisa membeli secara normal di pangkalan. Apalagi sudah ada perintah langsung dari staf kepresidenan. Jadi stoknya cukup, tadi saya sudah cek ke beberapa pangkalan. Stok cukup, tidak pernah ada kelangkaan dan juga harganya dijual sesuai HET,” papar Andre.
Andre mengapresiasi kinerja Pertamina yang telah menjamin ketersediaan LPG 3 kg di Sumbar sehingga tidak menyebabkan gejolak di tengah masyarakat. “Kami sebagai Wakil Ketua Komisi VI mengapresiasi kinerja Pertamina Sumbar dibawah naungan Pak Narotama,” ujarnya.
Andre meminta agar Pertamina menindak tegas jika ada pangkalan yang nakal, terutama bagi pangkalan yang memainkan stok LPG 3 kg serta menjual dengan harga yang tidak wajar.
“Ini kan subsidi untuk rakyat kecil. Jadi kalau ada yang ngambil untung apalagi pangkalan. Pangkalan dan agen itu kan perpanjangan tangannya Pertamina. Jadi kalau itu terjadi, sanksi kalau perlu langsung cabut izinnya Pak Naro,” tegas Andre.
“Siap Pak. Laksanakan Pak. Sesuai arahan dari Pak Andre, kalau ada pangkalan yang memang tidak pernah ada stoknya, sama dengan pangkalan yang menjual di atas HET pasti kita sikat,” jawab Sales Area Manager Pertamina Sumbar Narotama.
Salurkan 167 Ribu Tabung per Hari
Sales Area Manager Pertamina Sumbar Narotama mengatakan, Pertamina menyalurkan sekitar 167 ribu tabung LPG 3 kg setiap harinya di Sumbar. Penyaluran tabung gas itu sesuai kebutuhan masing-masing pangkalan.
“Dapat gasnya tergantung kebutuhan dari masing-masing pangkalan. Sebagai contoh yang tadi kebutuhan jualannya sekitar 80 tabung, jadi memang dia mintanya 80 tabung. Kalau di sini misalnya dia mintanya 140-160 tabung dapatnya segitu juga,” sebutnya.
Saat ini jumlah pangkalan di Sumbar tercatat sebanyak 5.634 pangkalan. “Untuk di Padang lebih dari 1.000 pangkalan. Jadi cakupannya jika dibagi luas area Padang, setiap 500 meter itu ada pangkalan. Jadi mungkin di sini belum banyak pendaftaran untuk menjadi sub-pangkalan,” ujarnya.
Naro mengakui ke depan pihaknya akan menggalakkan sosialisasi agar lebih banyak lagi masyarakat yang mendaftar menjadi sub-pangkalan, khususnya untuk daerah-daerah yang jauh jangkauannya. “Misalnya di Pessel. Di sana satu pangkalan itu coverage areanya bisa sampai 10 km,” ujarnya.
Untuk harga yang ditetapkan di sub-pangkalan kata Naro pihaknya masih menunggu regulasi dari pusat. “Untuk regulasi harga antara pangkalan dengan sub-pangkalan nanti apakah sama atau berbeda masih kita tunggu regulasinya dari pusat. Sementara ini pengecer atau sub-pangkalan itu kan belum diatur harganya,” sebutnya.
Wakil Ketua Komisi VI DPR Andre Rosiade mengatakan, berdasarkan sidak di Jakarta, ada perbedaan sebesar Rp3 ribuan antara harga yang dijual agen dengan sub-pangkalan.
“Pengalaman kami di DPR waktu sidak di Jakarta dengan Pak Dasco, harganya memang berbeda sekitar Rp3 ribu. Jadi agen jual Rp16 ribu, sub-pangkalan itu jual Rp19 ribu per tabung. Karena bagaimana pun juga pengecer itu pasti ingin dapat untung juga, karena pengecer atau sub-pangkalan ini bukanya lebih lama,” tutup Andre. (*)
