KLIKPOSITIF- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatera Barat menyoroti kondisi fisik kawasan hulu yang dinilai berkontribusi terhadap terjadinya bencana galodo di Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Senin (21/9/2026) malam.
Walhi menduga kerusakan kawasan hulu, perubahan penggunaan lahan hingga aktivitas tambang emas ilegal menjadi faktor yang meningkatkan kerentanan kawasan terhadap bencana.
Direktur Eksekutif Daerah Walhi Sumatera Barat, Tommy Adam, mengatakan hal itu berdasarkan kajian cepat serta pengumpulan data dan informasi yang dilakukan Walhi setelah bencana terjadi.
“Jadi dari hasil kajian cepat Walhi itu, dan dari beberapa pengumpulan data dan informasi bahwa di Kabupaten Solok itu, setidaknya ada sekitar 1.330 hektare lahan yang rusak akibat tambang emas ilegal,” kata Tommy saat dikonfirmasi, Selasa (22/9/2026).
Menurutnya, luasan tersebut juga tercantum dalam dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat.
“Secara total itu 1.330 hektare. Itu merupakan dokumen kajian lingkungan hidup strategis di rencana RTRW Provinsi Sumatera Barat. Artinya memang telah divalidasi bahwa Kabupaten Solok itu petinya tidak main-main,” ujarnya.
Tommy mengatakan, khusus di lokasi galodo yang berdampak terhadap akses jalan dan aktivitas pemerintahan, terdapat indikasi perubahan penggunaan lahan yang signifikan di kawasan hulu.
“Lokasi yang terjadi galodo hari ini yang melumpuhkan jalan, aktivitas birokrasi. Kami menilai ada pembukaan lahan atau perubahan penggunaan lahan yang signifikan pada daerah hulu. Itu yang menjadi sumber dari galodo itu,” katanya.
Ia menjelaskan, secara topografi, kawasan tersebut memang memiliki karakteristik lereng yang curam dan terjal sehingga memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap bencana galodo.
“Kalau secara topografi kawasan itu memang memiliki karakteristik kelerengan sampai jurang dan terjal. Artinya secara kerentanan memang sangat rentan terjadi galodo,” ujarnya.
Tommy menyebut kawasan hulu Gunung Talang juga berbatasan dengan kawasan hutan lindung dan hutan produksi. Menurutnya, terdapat perubahan penggunaan lahan pada sejumlah kawasan yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan tersebut.
“Perubahan itu ke perkebunan, aktivitas perkebunan. Itu dalam konteks tata guna lahan,” katanya.
Selain perubahan penggunaan lahan, Walhi juga menduga terdapat aktivitas tambang emas ilegal di kawasan hulu. Namun, Tommy menegaskan dugaan tersebut masih membutuhkan pembuktian melalui pemeriksaan lapangan.
“Lalu terkait tambang emas ilegal itu patut diduga memang ada aktivitas yang sudah berubah pada daerah hulu. Karena galodo itu terjadi tidak curah hujan. Pemicunya benar akibat hujan, tapi penyebabnya adalah kerentanan fisik, kerentanan yang sangat tinggi di daerah itu,” katanya.
Menurutnya, pemerintah perlu segera melakukan penelusuran ke kawasan hulu untuk memastikan kondisi dan aktivitas yang berlangsung di kawasan tersebut.
“Kalau misalnya dari beberapa informasi kuat, pemerintah mesti melakukan penelusuran ke lapangan kondisi daerah hulu,” ujarnya.
Selain persoalan lingkungan, Walhi juga menyoroti dugaan pelanggaran pemanfaatan ruang berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2013.
“Dari hasil temuan itu kuat adanya indikasi dugaan pelanggaran pemanfaatan ruang. Jadi ada pemanfaatan ruang tidak ditujukan untuk aktivitas, misalnya perkantoran, tapi dalam polanya pertanian tanaman kering, kemudian perkebunan, kemudian ada aktivitas manusia berupa permukiman,” katanya.
Tommy mengatakan, kondisi tersebut perlu ditindaklanjuti melalui audit tata ruang oleh Pemerintah Kabupaten Solok dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
“Artinya memang perlu ada audit tata ruang oleh Bupati Solok kemudian oleh Pemprov Sumbar melihat bahan itu,” ujarnya.
Walhi juga menilai bencana tersebut tidak semata-mata disebabkan oleh hujan, tetapi berkaitan dengan kondisi ekologis dan lemahnya mitigasi risiko bencana.
“Jauh sebenarnya Walhi itu menilai ini bentuk bencana ekologis dari kegagalan pemerintah menjaga hutan dan lahan. Kemudian gagalnya dalam melakukan mitigasi risiko bencana,” kata Tommy.
Ia menambahkan, peringatan dini dari BMKG sebelumnya telah disampaikan. Namun, menurutnya, peringatan tersebut seharusnya diikuti dengan langkah mitigasi oleh pemerintah daerah.
“Peringatan dini itu sudah disampaikan BMKG, tapi menjelang itu tidak ada upaya bentuk-bentuk kegiatan mitigasi oleh pemerintah daerah. Sehingga dampaknya besar, ada yang luka, ada mobil,” katanya.
Menurut Tommy, pemerintah daerah semestinya menyiapkan langkah mitigasi, termasuk tempat pengungsian, sebelum bencana terjadi.
“Harusnya dalam kondisi seperti itu ada tempat pengungsian sebelum terjadi galodo. Nah, itu kemudian pemerintah gagal melakukan upaya mitigasi risiko bencana,” ujarnya.
