PADANG, KLIKPOSITIF — Pemerintah Kota Padang terus memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu program prioritas nasional yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dipimpin langsung Wali Kota Padang Fadly Amran di Aula Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Aie Pacah, Rabu (17/6/2026).
Rapat evaluasi itu dihadiri Koordinator Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Wilayah Kota Padang Utami Yuliani Amir mewakili Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Pekanbaru, Kepala Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal (PJPH) Provinsi Sumatera Barat Ikrar Abdi, Kepala BPS Kota Padang Dessi Febriyanti, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Didi Aryadi, Asisten Administrasi Umum Corri Saidan, Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang Alfiadi, Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Padang Hendra Pebrizal, serta sejumlah kepala OPD terkait dan perwakilan yayasan mitra SPPG.
Dalam arahannya, Fadly Amran menegaskan bahwa MBG bukan sekadar program penyediaan makanan bergizi bagi anak-anak dan kelompok penerima manfaat lainnya. Lebih dari itu, program tersebut harus mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat dengan melibatkan pelaku usaha, UMKM, petani, nelayan, peternak, hingga produsen lokal sebagai bagian dari rantai pasok pangan.
Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari kelancaran operasional dapur atau SPPG, tetapi juga ditentukan oleh kekuatan sistem pendukung yang terbangun di belakangnya. Mulai dari akurasi data kebutuhan masing-masing SPPG, ketersediaan bahan baku, pola distribusi yang efektif, hingga kemampuan membaca respons masyarakat terhadap pelaksanaan program.
“Program MBG merupakan agenda besar negara. Karena itu, seluruh SPPG dan perangkat daerah harus saling mendukung untuk memastikan pemenuhan gizi anak-anak dan penerima manfaat lainnya melalui layanan yang berkualitas,” tegas Fadly Amran.
Dalam rapat tersebut, Fadly juga mengingatkan seluruh pengelola SPPG agar mulai mempersiapkan diri menghadapi sistem penilaian atau grading yang akan dilakukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Ia menilai seluruh dapur MBG di Kota Padang harus mampu memenuhi standar terbaik, baik dari aspek mutu layanan, kebersihan, keamanan pangan, maupun tata kelola operasional.
Menurutnya, sistem grading tersebut harus dijadikan momentum untuk meningkatkan kualitas layanan secara menyeluruh sehingga Kota Padang mampu menjadi salah satu daerah yang berhasil menjalankan program MBG sesuai standar nasional.
Selain peningkatan kualitas layanan, Wali Kota Padang itu juga menaruh perhatian besar terhadap standardisasi rantai pasok bahan baku. Ia berharap pasar tradisional, pelaku UMKM, petani, nelayan, dan peternak lokal dapat menjadi bagian penting dalam ekosistem pemasok pangan yang memenuhi standar kebutuhan MBG.
Dengan keterlibatan pelaku usaha lokal, manfaat program tidak hanya dirasakan penerima makanan bergizi, tetapi juga mampu menciptakan perputaran ekonomi yang lebih luas di tengah masyarakat. Langkah tersebut dinilai sejalan dengan semangat pembangunan daerah yang tidak hanya fokus pada aspek sosial, tetapi juga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Fadly juga meminta Perumda Air Minum Kota Padang bersama OPD terkait memastikan seluruh dapur SPPG memiliki akses air bersih yang memadai. Ketersediaan air bersih dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kualitas produksi makanan dan penerapan standar higienitas.
Di sisi lain, ia mengingatkan yayasan maupun pengelola SPPG agar mematuhi seluruh ketentuan daerah terkait pembangunan gedung dan pemanfaatan lahan. Menurutnya, pelaksanaan program prioritas nasional harus tetap berjalan beriringan dengan kepatuhan terhadap regulasi daerah.
“Saya berharap pembangunan dan pengembangan SPPG berjalan sesuai aturan. Program prioritas tetap harus berjalan, namun keselamatan, ketertiban tata kota, dan kepatuhan terhadap regulasi tidak boleh diabaikan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang Alfiadi yang juga menjabat sebagai Sekretaris Satgas MBG Kota Padang menjelaskan bahwa evaluasi pelaksanaan program dilakukan secara rutin dan menyeluruh setiap bulan. Evaluasi tersebut mencakup berbagai aspek mulai dari penyediaan bahan baku, operasional dapur, hingga pelayanan kepada para penerima manfaat.
Ia mengungkapkan, hingga saat ini pelaksanaan Program MBG di Kota Padang berjalan relatif baik. Dari target 96 SPPG yang direncanakan, sebanyak 72 unit atau sekitar 75 persen telah beroperasi dan melayani masyarakat di berbagai wilayah kota.
Pemerintah Kota Padang optimistis kekurangan 24 SPPG lainnya dapat dipenuhi dalam dua hingga tiga bulan mendatang sehingga cakupan layanan MBG dapat menjangkau seluruh sasaran penerima manfaat secara maksimal.
“Kita terus mengawal kualitas pelaksanaan MBG. Sesuai arahan Bapak Wali Kota, seluruh SPPG di Kota Padang harus menjadi yang terbaik, sejalan dengan semangat Program Unggulan (Progul) Padang Juara,” pungkas Alfiadi.
Melalui evaluasi berkala tersebut, Pemko Padang berharap Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya sukses dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam menggerakkan ekonomi lokal, memperkuat ketahanan pangan daerah, serta mendukung pembangunan sumber daya manusia yang unggul di masa depan.
