KLIKPOSITIF- Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumatera Barat (Sumbar), Al Amin, mengultimatum seluruh pegawai di lingkungan Bapenda agar bekerja sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak terlibat praktik percaloan. Penegasan itu disampaikan menyusul kasus seorang ASN Samsat Kota Solok yang ditangkap Satreskrim Polres Solok Kota.
Al Amin mengatakan, pihaknya selama ini terus mengingatkan seluruh pegawai untuk menjalankan tugas secara profesional dan menjauhi praktik yang melanggar aturan, termasuk menjadi calo.
“Seluruh pegawai sudah kita ingatkan. Selalu kita ingatkan seperti itu. Namun, ada juga yang terjadi. Ini sangat kita sayangkan,” ungkap kepada Katasumbar.
Menurutnya, kasus yang menimpa oknum ASN Samsat Kota Solok tersebut harus menjadi pembelajaran bagi seluruh pegawai Bapenda di Sumbar agar tidak mengulangi perbuatan serupa.
“Kalau ada pegawai Bapenda yang menjadi calo dan terbukti, tentu akan langsung kita proses sesuai aturan. Jangan sampai ada lagi yang melakukan hal seperti ini,” tegasnya.
Ia juga mengimbau masyarakat agar mengurus administrasi pajak kendaraan melalui mekanisme resmi yang telah disediakan pemerintah. Ia meminta wajib pajak tidak mempercayakan pengurusan kepada pihak perorangan maupun calo.
“Jangan mengurus di kedai kopi, jangan mengurus dengan orang perorangan. Jangan memanfaatkan jasa calo. Kita sudah menyediakan loket pelayanan di kantor, jadi ikuti aturan dan regulasi yang ada,” terangnya.
Ia menjelaskan, Bapenda Sumbar telah menyediakan berbagai layanan untuk memudahkan masyarakat, mulai dari Samsat Keliling, Samsat Jumat Beribadah, Drive Thru, hingga layanan Samsat Malam Minggu di Kota Solok. Wajib pajak juga dapat langsung mendatangi kantor Samsat terdekat.
“Kepada masyarakat, jangan mengurus di kedai kopi atau lapau dan jangan menggunakan jasa calo. Dampaknya bukan hanya kepada pelaku, tetapi juga mencoreng nama instansi. Tolong penuhi aturan dan persyaratan yang telah ditentukan,” jelasnya.
Terkait kasus yang terjadi di Samsat Kota Solok, Al Amin menegaskan Bapenda Sumbar menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Selain itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah untuk memproses status kepegawaian oknum tersebut sesuai regulasi yang berlaku.
“Sehubungan dengan kasus yang terjadi di Kota Solok, pertama proses hukumnya kita hormati. Selanjutnya untuk masalah kepegawaian akan kita koordinasikan dengan Badan Kepegawaian Daerah. Kami juga mengimbau seluruh pegawai, baik PNS maupun PPPK di lingkungan Bapenda Sumbar, jangan sampai menjadi calo. Cukup ini yang pertama kali, ke depan tidak ada lagi yang seperti ini,” tutupnya.
