PADANG, KLIKPOSITIF – Guru Besar di Departemen Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas (Unand), Prof. Dr. Drs. Syafruddin Karimi, SE, MA mengatakan, kinerja perekonomian Sumbar 2025 secara keseluruhan perlu dinilai sebagai tahun “uji ketahanan” yang memadukan perlambatan bertahap dan guncangan bencana pada akhir tahun 2025.
Data pertumbuhan menunjukkan laju ekonomi turun berurutan dari 4,66% (Triwulan I) ke 3,94% (Triwulan II) lalu 3,36% (Triwulan III), dan Bank Indonesia (BI) menilai pelemahan berpeluang berlanjut pada Triwulan IV karena bencana hidrometeorologi pada akhir November yang menekan aktivitas dan daya beli, termasuk sektor pariwisata yang biasanya mendorong puncak permintaan akhir tahun.
“Dalam kerangka itu, prediksi sekitar 3,5% untuk keseluruhan 2025 terdengar realistis karena Sumbar tidak hanya menghadapi pelemahan siklus permintaan, tetapi juga gangguan pasokan dan logistik akibat bencana. Pemerintah daerah perlu membaca angka ini sebagai peringatan agar strategi 2026 tidak sekadar mengejar angka pertumbuhan, melainkan memulihkan kapasitas produksi, memperbaiki konektivitas, dan menjaga daya beli rumah tangga secara terukur,” katanya saat dihubungi di Padang melalui pesan pendek, Kamis (8/1).
Ia mengatakan, disisi lain, inflasi tinggi saat pertumbuhan melambat pada 2025 (terutama Triwulan III) terjadi ketika Sumbar menghadapi kombinasi guncangan pasokan dan pelemahan permintaan yang berjalan bersamaan.
“BI menjelaskan inflasi Sumbar naik sejak Agustus setelah bencana cuaca ekstrem, dipicu gagal panen, gangguan distribusi, dan kenaikan biaya angkut yang mendorong harga komoditas pangan utama seperti beras, bawang merah, dan cabai merah; BI juga mencatat kenaikan harga emas 15–20% ikut memberi andil pada inflasi 2025, dengan inflasi year-to-date mencapai 3,62% hingga November 2025,” paparnya.
Pada saat yang sama, pertumbuhan melemah karena konsumsi dan aktivitas usaha tidak mampu mengimbangi gangguan tersebut, terlebih ketika bencana menggerus mobilitas, menahan belanja wisata, dan menunda keputusan bisnis. Kondisi ini menuntut kebijakan yang agresif pada sisi pasokan (ketahanan pangan dan distribusi) serta kebijakan yang disiplin pada sisi permintaan (prioritas belanja publik yang paling cepat memulihkan aktivitas ekonomi).
