JAKARTA, KLIKPOSITIF — Penyelesaian pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) di kawasan hunian tetap (Huntap) bagi korban bencana hidrometeorologi November 2025 menjadi salah satu perhatian Pemerintah Kota Padang. Untuk memastikan masyarakat terdampak dapat menempati hunian yang layak dan didukung infrastruktur memadai, Wali Kota Padang Fadly Amran menemui Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia, Maruarar Sirait, di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Rabu (4/11/2026).
Dalam audiensi tersebut, Fadly Amran secara khusus menyampaikan kebutuhan dukungan pemerintah pusat untuk menuntaskan pembangunan PSU di kawasan Huntap Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah. Berdasarkan perhitungan Pemerintah Kota Padang, penyelesaian infrastruktur pendukung di kawasan tersebut diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp25 miliar hingga Rp30 miliar pada 2027.
Menurut Fadly, pembangunan Huntap merupakan bagian penting dari upaya pemulihan kehidupan masyarakat yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana hidrometeorologi pada November 2025 lalu. Karena itu, penyediaan rumah bagi para korban harus berjalan beriringan dengan pembangunan infrastruktur dasar yang menunjang aktivitas dan kebutuhan sehari-hari masyarakat.
Ia menjelaskan, Pemko Padang telah menyiapkan lahan sekitar 12 hektare untuk mendukung pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak bencana. Lahan tersebut tersebar pada dua lokasi, yakni Kelurahan Lambung Bukik, Kecamatan Pauh, dan Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah.
Pembangunan hunian di kedua lokasi tersebut melibatkan sejumlah pihak dengan sumber pembiayaan dan dukungan yang berbeda, di antaranya Kementerian PKP, Yayasan Buddha Tzu Chi, serta Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN).
“Kami menyiapkan dua lokasi pembangunan Huntap untuk membangun rumah bagi korban bencana, yaitu di Kelurahan Lambung Bukik, Kecamatan Pauh, dan Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah. Pembangunan dilakukan oleh Kementerian PKP, Buddha Tzu Chi, dan Kamar Dagang Indonesia (KADIN),” ujar Fadly.
Meski pembangunan rumah telah berjalan melalui kolaborasi berbagai pihak, Fadly menilai masih diperlukan perhatian terhadap kelengkapan infrastruktur kawasan. Menurutnya, keberadaan jalan lingkungan, saluran drainase, jaringan utilitas, serta fasilitas pendukung lainnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan permukiman yang layak.
Ia berharap Kementerian PKP dapat memfasilitasi dukungan anggaran untuk melanjutkan pembangunan PSU, sehingga kawasan Huntap Balai Gadang dapat diselesaikan secara menyeluruh dan siap mendukung kehidupan masyarakat yang akan menempatinya.
“Kami berharap Bapak Menteri dapat memfasilitasi kelanjutan pembangunan infrastruktur tersebut. Sebab, penyelesaian Huntap tidak hanya soal pembangunan rumah, tetapi juga bagaimana masyarakat dapat tinggal dengan layak dan memperoleh kesejahteraan setelah menempati hunian baru,” katanya.
Dalam pertemuan itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menyambut pembahasan mengenai kebutuhan pembangunan daerah tersebut. Ia menekankan pentingnya kemampuan pemerintah daerah dalam mengembangkan berbagai alternatif pembiayaan agar program pembangunan tidak hanya bergantung pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) maupun anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Maruarar mendorong kepala daerah untuk lebih proaktif menggali potensi kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk badan usaha milik negara (BUMN), sektor swasta, serta sumber pendanaan lain yang memungkinkan untuk mendukung percepatan pembangunan.
Menurutnya, pendekatan creative financing atau pembiayaan kreatif dapat menjadi salah satu solusi untuk mengoptimalkan pembangunan infrastruktur dan memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah.
“Kepala daerah harus mampu mencari berbagai peluang pembiayaan kreatif, termasuk melalui kolaborasi dengan BUMN, sektor swasta, dan sumber pendanaan lainnya. Dengan begitu, pembangunan dapat berjalan lebih optimal dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi,” ungkap Maruarar.
Selain membahas pembangunan Huntap, audiensi tersebut juga menyinggung rencana penataan kawasan di sekitar PT Pelindo Regional 2 Teluk Bayur. Pembahasan ini menjadi bagian dari upaya mendorong penataan kawasan permukiman dan infrastruktur perkotaan agar lebih tertata serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tri Hadiyanto, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Malvi Hendri, serta Kepala Dinas Pertanahan Raf Indria.
Melalui audiensi tersebut, Pemko Padang berharap terbangun sinergi yang lebih kuat dengan pemerintah pusat dan berbagai pemangku kepentingan dalam mempercepat pemulihan pascabencana. Dengan dukungan pembangunan rumah dan infrastruktur kawasan yang memadai, Huntap diharapkan tidak sekadar menjadi tempat tinggal baru bagi para korban, tetapi juga menjadi awal bagi masyarakat untuk kembali membangun kehidupan yang aman, nyaman, dan lebih sejahtera.
