JAKARTA, KLIKPOSITIF – Anggota Komisi VI DPR RI asal Sumatra Barat (Sumbar) H Andre Rosiade tak pernah lelah memperjuangkan pembangunan di kampung halamannya.
Jumat (19/4/2024) kemarin, kader Partai Gerindra itu menemui Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna yang akrab disapa Herry TZ, terkait pembangunan Flyover Sitinjau Lauik.
Tak sia-sia, dalam pertemuan itu, Andre mendapatkan kabar baik terkait rencana pengumuman lelang pembangunan tahap awal flyover yang sudah sangat lama dinantikan oleh masyarakat Sumbar.
“Kami sengaja datang ke Kementerian PUPR tepatnya di Kantor Dirjen Pembiayaan Infrastruktur. Alhamdulillah hari ini langsung bertemu dengan Pak Herry TZ, yang bertanggung jawab terhadap pembangunan ini,” kata Andre.
Andre memberikan informasi kepada masyarakat Sumbar bahwa availability payment (AP) atau pembayaran ketersediaan layanan dan KSPI (Kerja sama Penyediaan Infrastruktur) dari Kementerian Keuangan sudah diterbitkan.
“Insya Allah Senin 22 April 2024 besok, bertepatan dengan keputusan MK soal gugatan hasil Pilpres, juga akan diumumkan rencana lelang pembangunan Flyover Sitinjau Lauik oleh Kementerian PUPR,” kata Andre yang getol memperjuangkan flyover ini pascausulan Pemprov Sumbar ditolak oleh Pemerintah Pusat.
Andre Rosiade menyebut, direncanakan dari pengumuman lelang sampai pengumuman pemenang dibutuhkan waktu sekitar empat bulan. Dijadwalkan awal September 2024 sudah ada pengumuman pemenang tender.
“Mudah-mudahan Oktober, selambat-lambatnya November 2024 sudah ground breaking atau peletakan batu pertama. Semoga dengan pembangunan flyover bisa menghilangkan macet dan warga terhindar dari jalur yang membahayakan pengendara,” kata Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar.
Andre menyebutkan, dengan informasi terbaru dari Kementerian PUPR itu, artinya perjuangan membangun fly over sudah mendekati hasil yang maksimal. “Alhamdulillah perjuangan kita selama ini sudah dibantu Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR,” ujarnya.
“Selain Kementerian PUPR, juga ada Kementerian Keuangan dan tentu Kementerian BUMN melalui Hutama Karya. BUMN Karya kita yang mau menjadi pemrakarsa proyek ini. Terima kasih Pak Presiden Jokowi, Pak Menteri, Bu Mentri dan Pak Dirjen,” sambung Andre.
Sementara itu, Dirjen Herry TZ juga merasa senang dengan progres pembangunan Fly Over Sitinjau Lauik. “Alhamdulillah prosesnya berjalan baik. Mudah-mudahan lelangnya segera diumumkan Senin besok. Sehingga bisa menjadi solusi bagi masyarakat Sumbar yang saat ini terkendala macet dan bencana alam di jalur Sitinjau Lauik yang menghubungkan Kota Padang dengan Kabupaten Solok dan terusannya,” kata Herry.
Herry juga menyebut, wakil rakyat dari Sumbar Andre Rosiade begitu gigih dan getol memperjuangkan pembangunan ini lintas Kementerian dan BUMN. “Kita semua akan bekerja maksimal untuk menyelesaikan pembangunan ini. Mohon doa dan dukugan dari masyarakat Sumbar,” katanya.
Diketahui rencana Flyover Sitinjau Lauik ini awalnya diajukan Pemprov Sumbar dan mendapat penolakan dari pusat. Karena anggaran yang super besar dan negara masih terdampak pandemi Covid 19. Selanjutnya Anggota DPR RI mengajukan kembali dengan sistem yang dapat menjadi solusi pembiayaan.
Andre bertemu dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menteri BUMN Erick Thohir. Keduanya bahkan langsung dibawa meninjau lokasi. Selanjutnya, didapatkan solusi yang baik.
Kementerian PUPR melakukan pembangunan proyek pembangunan Flyover Sitinjau Lauik menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Melalui skema KPBU, urgensi penyediaan layanan infrastruktur dapat diselenggarakan tanpa sepenuhnya tergantung dari ketersediaan anggaran Pemerintah.
Selain itu, pemerintah dapat memberikan berbagai fasilitas dan kemudahan yang diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia, diantaranya melalui pembiayaan sebagian konstruksi, dukungan kelayakan, serta jaminan pemerintah pada proyek KPBU.
Proyek KPBU Flyover Sitinjau Lauik merupakan proyek atas prakarsa badan usaha (unsolicited) yang mempunyai nilai investasi sebesar Rp2,824 triliun dengan panjang jalan 2,78 km dan masa konsesi selama 12,5 tahun. (*)
