PASBAR, KLIKPOSITIF – Bupati Pasaman Barat, Hamsuardi menyikapi sengketa tanah ulayat dengan membentuk tim normalisasi. Tim tersebut bertujuan untuk melihat sejauh mana hak masyarakat yang ada di perusahaan perkebunan sawit.
“Saya sebut namanya tim normalisasi antara pemerintah dengan perusahaan serta antara perusahaan dan masyarakat,” sebut Bupati Hamsuardi di Simpang Empat usai melakukan Salat di Masjid Agung Pasaman Barat.
Menurutnya tim yang akan dibentuk bertujuan untuk melihat sejauh mana hak-hak masyarakat di perusahaan perkebunan sawit yang ada di Pasaman Barat. Tim normalisasi juga bakal memeriksa semua izin perusahaan.
Baginya kepentingan masyarakat lebih utama, untuk itu ia akan memperjuangkan jika ada hak-hak masyarakat yang terzholimi. Untuk ia akan memperjelas semuanya
“Kalau ada hak masyarakat yang diambil perusahaan, akan kita ambil kembali. Tetapi kalau tak ada, akan kita umumkan ke masyarakat,” katanya.
“Kita akan melihat, tim kita akan melaporkan dan melihat itu. Tim ini nanti kita bentuk dari berbagai elemen yang tahu dengan permasalahan tanah ulayat dan hukum,” sambungnya.
Sejauh ini kata dia, kejelasan hak masyarakat masih meraba-raba sehingga yang terjadi konflik yang berkepanjangan tentu akibat itu akan saling klaim hak disuatu tanah ulayat tertentu.
Ia juga menyikapi permasalahan antara pemilik tanah ulayat dari 4 kaum Datuk Ninik Mamak di Muara Kiawai, Kecamatan Gunung Tuleh dengan salah satu perusahaan.
“Ini lah salah satu guna tim yang kita bentuk ini. Hasil tim ini akan kita umumkan bagaimana sebenarnya keberadaan perusahaan ini. Sehingga masyarakat betul-betul tau jika benar ada disitu hak mereka,” jelasnya.
“Kalau ada hak masyarakat akan kita ambil. Namun kalau tak ada kita akan mengumumkan bahwa disitu tak ada lagi hak mereka. Jadi tak hanya sekedar cerita dan konflik berkepanjangan,” sambungnya.
Sedangkan terhadap perusahaan yang ditemui menggarap hutan lindung, Bupati Hamsuardi bakal meninjau kembali. Ia juga mengaku tak ingin gegabah mengambil langkah.
“Kita lihat dulu apa benar yang digarap itu hutan lindung. Kita akan lihat peta, jika benar itu hutan lindung, perusahaan harus mengembalikan ke negara,” tegasnya.
Disamping itu, Bupati yang baru saja dilantik tersebut juga bakal meninjau kembali izin lama nya Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan yang ada di Pasaman Barat.
“Kita pelajari dulu bagaimana secara hukumnya terhadap perusahaan yang sudah lama beroperasi, namun baru terbit kemaren izin HGU mereka,” tuturnya.
“Misal, ada satu perusahaan telah beroperasi dari tahun 1995, namun HGU nya baru terbit 2014. Inilah tugas tim yang akan melihat itu kembali dan tetap berpedoman terhadap undang-undang,” lagi katanya.
Untuk itu bupati juga bakal melihat aturan yang mengatur sanksi dan tindakan yang melanggar hukum. Jika ditemukan dirinya akan bersikap tegas terhadap perusahaan yang berbuat semena-semena.
“Kita lihat kembali aturan yang mengatur sanksi atau tindakan terhadap hal tersebut. Begitu juga terhadap lahan yang berlebih dan selain itu jika ditemukan penggarapan hutan lindung oleh perusahaan,” ungkapnya.
Hamsuardi juga mengaku belum mengetahui secara pasti perusahaan-perusahaan perkebunan sawit yang bermasalah di Pasaman Barat. Hingga saat ini ia masih fokus terhadap pembentukan tim.
“Semua itu saya belum mengetahui secara pasti, namun ini yang akan kita kejar. Kita kan baru mencari orang-orang untuk tim ini, kita juga tak ingin orang tergabung sembarangan. Yang tergabung harus paham,” terangnya.
“Setidaknya dalam program kerja 100 hari ini, tim tersebut sudah bekerja. Kita akan usahakan sudah ada kejelasan dua atau tiga perusahaan. Jika ada ditemukan mafia tanah, kita langsung serahkan ke ranah hukum,” tutupnya.
