KLIKPOSITIF- Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Barat (Sumbar) menyebut keterbatasan kapasitas rehabilitasi menjadi salah satu tantangan dalam penanganan persoalan narkotika. Dengan kemampuan layanan yang tersedia saat ini, dibutuhkan waktu sekitar 127 tahun untuk merehabilitasi seluruh pecandu berdasarkan estimasi data tahun 2019.
Kepala BNNP Sumbar, Toton Rasyid, mengatakan rehabilitasi merupakan bagian penting dalam penanganan penyalahgunaan narkotika agar pecandu dapat kembali menjalani kehidupan normal dan berbaur di tengah masyarakat.
“Persoalan narkotika tidak akan selesai jika penanganannya hanya melalui proses hukum dan pemenjaraan,” ungkapnya saat diwawancara , Selasa (27/10/2026).
Menurut Toton, penanganan penyalahgunaan narkotika saat ini mulai diarahkan pada rehabilitasi. Namun, BNNP Sumbar baru mampu memberikan layanan rehabilitasi rawat jalan bagi pecandu dengan kategori ringan hingga sedang.
Sementara itu, sejumlah kasus membutuhkan penanganan rehabilitasi yang lebih intensif, tetapi belum seluruhnya dapat terakomodasi karena keterbatasan fasilitas.
Ia menjelaskan, berdasarkan data tahun 2019, prevalensi penyalahgunaan narkotika di Sumbar mencapai 1,1 persen dari sekitar 5,4 juta penduduk atau diperkirakan sebanyak 63.903 orang.
Sebagai perbandingan, Jawa Tengah dengan jumlah penduduk sekitar 35 juta jiwa dan prevalensi yang sama memiliki sekitar 195 ribu orang yang masuk dalam perhitungan tersebut.
“Jika dihitung berdasarkan kemampuan rumah sakit dan instansi yang dapat menampung rehabilitasi saat ini, kapasitasnya hanya sekitar 500 orang per tahun,”jelasnya.
Dengan jumlah tersebut, Toton memperkirakan dibutuhkan sekitar 127 tahun untuk merehabilitasi 63.903 orang jika kapasitas layanan tidak bertambah.
“Kalau dihitung sekitar 63 ribu orang tadi dibagi 500, tentunya kita membutuhkan sekitar 127 tahun untuk merehabilitasi. Saya berani menjawab kenapa persoalan narkotika kita tidak selesai-selesai? Karena sudah banyak yang terpapar dan ini menjadi pangsa pasar. Ketika satu jaringan tertangkap, jaringan itu akan bangun lagi dan terus bertumbuh,” terangnya.
Selain keterbatasan rehabilitasi, Toton mengatakan peredaran narkotika pada era transformasi digital juga telah merambah dunia maya. Kondisi tersebut membutuhkan upaya lebih besar untuk mengungkap jaringan yang terlibat.
Karena itu, ia menilai kolaborasi antarinstansi diperlukan agar upaya pencegahan, penindakan, dan rehabilitasi dapat berjalan beriringan.
BNNP Sumbar Usulkan Pembangunan Balai Rehabilitasi
Untuk memperluas jangkauan pelayanan, BNNP Sumbar berupaya mendorong pembangunan balai rehabilitasi sendiri. Toton mengatakan fasilitas tersebut diharapkan dapat menampung lebih banyak pecandu narkotika tanpa membebani masyarakat dengan biaya layanan.
Ia menjelaskan, layanan rehabilitasi gratis saat ini dapat diakses dalam kondisi tertentu, di antaranya bagi orang yang berurusan dengan hukum atau masyarakat yang masuk kategori desil 1. Sementara itu, masyarakat di luar kategori tersebut tidak otomatis mendapatkan pembiayaan rehabilitasi melalui BPJS.
“Beda cerita dengan balai rehab BNN, sama sekali tidak dipungut biaya. Makanya kita berkeinginan untuk memiliki balai rehabilitasi sendiri. Kita sudah mencoba ke pemerintah daerah, saya sudah mendatangi Bupati Agam dan bersedia menyediakan 10 hektare untuk kawasan rehab,” katanya.
Selain Kabupaten Agam, Toton menyebut Kesbangpol Dharmasraya juga telah menyampaikan kesiapan menyediakan lahan untuk pembangunan fasilitas rehabilitasi.
Sementara itu, Kepala BNNK Solok telah bertemu dengan Bupati Solok Selatan. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah daerah menyampaikan bahwa rumah sakit yang telah dibangun di Padang Aro dapat dimanfaatkan untuk rehabilitasi.
Toton mengatakan pembentukan satuan kerja baru membutuhkan persetujuan pemerintah pusat. Meski demikian, pihaknya akan memperjuangkan rencana pembangunan balai rehabilitasi tersebut dengan adanya tiga kawasan yang berpotensi dimanfaatkan.
Ia juga menyampaikan bahwa berdasarkan informasi dari BNN pusat, pada tahun depan direncanakan pembangunan 10 balai rehabilitasi baru di Indonesia. Saat ini, jumlah balai rehabilitasi yang tersedia secara nasional disebut baru enam.
“Saat ini kita tengah berusaha, kita mohon doanya agar tahun depan Sumbar juga bisa memiliki balai rehab. Karena jika tidak diurusi di bagian hilir, persoalan narkotika akan selalu ada karena orang akan ketergantungan sehingga tidak bisa lepas mengatakan tidak untuk narkotika,” tutupnya.
