JAKARTA, KLIKPOSITIF – Anggota DPR RI asal Sumbar, Andre Rosiade yang dipindah tugaskan sementara waktu ke Komisi V DPR-RI, menyampaikan aspirasi mangkraknya pembangunan jaringan irigasi Lubuk Buaya, di Air Haji, Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) kepada Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono.
“Ada aspirasi dari masyarakat Pessel terkait irigasi Lubuk Buaya 3300 hektare di Air Haji yang mangkrak sejak 2015,” kata Andre dalam rapat kerja antara Komisi V DPR-RI dengan Menteri PUPR di Gedung DPR-RI, Senayan, Senin (28/11) lalu.
Meski sudah kembali ke Komisi VI, Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar itu berharap aspirasi dari masyarakat Air Haji Pessel ini bisa dieksekusi, sehingga jaringan irigasi di sana bisa diperbaiki dan bisa dipergunakan. Karena sejak awal dibangun tidak pernah dipergunakan
“Penyelesaian proyek ini harus terus didorong, karena bisa mengairi 3500 ribu hektar sawah di Punggasan dan Air Haji. Padahal, untuk membangun kontruksinya saja pada 2010 sampai 2012, sudah habis anggaran Rp60 miliar, ditambah lagi Rp10 miliar. Namun, proyeknya masih mangkrak,” ujarnya.
Tak hanya menyampaikan aspirasi dari Pessel, pada rapat kerja itu Andre juga membawa aspirasi dari masyarakat dan pemerintah Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat, terkait bantuan bagi korban gempa yang terjadi di daerah tersebut beberapa waktu lalu.
Saat ini, sebut Andre, masih banyak korban gempa yang mengalami rumah rusak sedang dan ringan belum mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat. Sedangkan rumah rusak berat sudah mendapatkan penggantian dari BNPB sebesar Rp 50 juta.
“Lalu, ada juga aspirasi dari Bupati Pasaman terkait gempa Pasaman dan Pasaman Barat yang sudah dibantu dana BNPB untuk rumah rusak berat sebesar Rp 50 juta. Namun untuk rumah rusak sedang juga banyak jumlahnya dan belum dibantu perbaikannya,” ungkap Andre.
Karena itu, kata Andre melanjutkan, dia pun berharap agar pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR untuk dapat membantu para korban gempa di Pasaman dan Pasaman Barat yang rumahnya mengalami rusak sedang dan ringan.
Apalagi, Pemkab Pasaman dan Pemkab Pasaman Barat sudah mengirimkan surat ke Kementerian PUPR terkait hal tersebut. “Harapannya, ini agar bisa segera di eksekusi oleh Kementerian PUPR,” pungkas Ketua Harian DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) ini.(*)
