PADANG, KLIKPOSITIF – Pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,29% pada triwulan II-2026 belum sepenuhnya mencerminkan pertumbuhan berkualitas. Ekonomi memang berhasil mempertahankan pertumbuhan di atas 5% selama lima kuartal berturut-turut, tetapi manfaatnya belum tersebar secara kuat melalui pasar kerja.
“Pertumbuhan perlu dinilai dari kemampuannya meningkatkan produktivitas, menciptakan pekerjaan formal, menaikkan upah riil, dan memperbaiki mobilitas ekonomi masyarakat,” kata Guru Besar Departemen Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas (Unand), Prof. Dr. Drs. Syafruddin Karimi, SE, MA.
Ia mengatakan, penambahan pekerjaan belum sebanding dengan laju pertumbuhan ekonomi. Jumlah penduduk bekerja bertambah sekitar 522 ribu orang pada Februari–Mei 2026, sedangkan jumlah penganggur hanya berkurang sekitar 24 ribu orang menjadi 7,22 juta orang.
“Tingkat pengangguran terbuka pun hanya turun tipis menjadi 4,65%. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum mempunyai daya serap tenaga kerja yang cukup kuat,” katanya di Padang, Jumat, 7 Agustus 2026.
Menurutnya, dominasi pekerjaan informal menjadi tanda lemahnya kualitas pertumbuhan. Sebanyak 87,88 juta orang atau 59,30% pekerja Indonesia bekerja di sektor informal, sedangkan pekerjaan formal hanya mencakup sekitar 40,58%.
“Dengan elastisitas kesempatan kerja sekitar 0,2–0,3, setiap pertumbuhan ekonomi sebesar 1% hanya menghasilkan peningkatan kesempatan kerja yang terbatas. Pemerintah perlu mengarahkan investasi dan insentif fiskal kepada manufaktur padat karya, UMKM, agroindustri, tekstil, furnitur, makanan-minuman, dan sektor lain yang mampu menciptakan pekerjaan formal secara luas,” paparnya.
Penurunan kemiskinan belum disertai pemerataan hasil pertumbuhan yang memadai. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2026 turun sekitar 430 ribu orang menjadi 22,93 juta orang atau 8,07% dari total penduduk.
“Pada saat yang sama, rasio gini meningkat menjadi 0,368. Data ini memperlihatkan bahwa pertumbuhan berhasil mengurangi kemiskinan, tetapi distribusi manfaatnya belum menguat. Banyak rumah tangga juga masih berada sedikit di atas garis kemiskinan sehingga mudah kembali miskin ketika menghadapi kenaikan harga pangan, kehilangan pekerjaan, atau biaya kesehatan,” paparnya.
Sementara itu, pemerintah harus menggeser akuntabilitas kebijakan dari penyerapan anggaran menuju pencapaian hasil. Industri pengolahan yang menyumbang sekitar 18,5% terhadap PDB hanya tumbuh 4,52%, lebih rendah daripada pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,29%.
“Pada sisi lain, konsumsi pemerintah tumbuh 15,97%, yang menunjukkan besarnya ketergantungan pertumbuhan pada belanja negara. Karena itu, keberhasilan APBN harus diukur berdasarkan tambahan pekerjaan formal, kenaikan produktivitas dan upah riil, penguatan pemasok domestik, serta penurunan kemiskinan dan ketimpangan—bukan hanya besarnya anggaran yang terserap,” terangnya.
