KLIKPOSITIF – Pemerintah melalui Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyiapkan anggaran ratusan miliar rupiah untuk membantu membangkitkan kembali usaha masyarakat terdampak bencana di Sumatera Barat. Dalam Rencana Induk Pemulihan dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP) 2026–2028, Sumbar mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp119,25 miliar pada 2026 dan Rp120,13 miliar pada 2027.
Anggaran tersebut masing-masing ditujukan untuk mendukung pemulihan 41.873 UMKM pada 2026 dan 42.177 UMKM pada 2027. Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan Rp4,55 miliar pada 2028 untuk 2.871 UMKM. Dengan demikian, total anggaran yang dialokasikan untuk Sumatera Barat selama tiga tahun mencapai Rp243,93 miliar dengan sasaran 86.921 UMKM.
Program ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memulihkan aktivitas ekonomi masyarakat setelah bencana alam melanda sejumlah wilayah di Sumatera. Pemulihan tidak hanya diarahkan pada pembangunan kembali infrastruktur yang rusak, tetapi juga memastikan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dapat kembali menjalankan kegiatan produksi dan perdagangan.
Secara keseluruhan, Kementerian UMKM menyiapkan usulan anggaran sekitar Rp1,26 triliun untuk pemulihan UMKM di wilayah terdampak bencana Sumatera selama periode 2026–2028. Anggaran tersebut direncanakan disalurkan secara bertahap, yakni Rp618,87 miliar pada 2026 dengan target 212.386 UMKM, Rp622,62 miliar pada 2027 untuk 215.026 UMKM, serta Rp21,84 miliar pada 2028 dengan sasaran 11.618 UMKM.
Rencana pemulihan tersebut dikelompokkan dalam empat program utama. Pertama, Bantuan Presiden (Banpres) senilai Rp601 miliar untuk rehabilitasi usaha mikro. Melalui program ini, sebanyak 200 ribu usaha mikro terdampak ditargetkan menerima bantuan masing-masing Rp3 juta pada 2026.
Kedua, pengadaan alat produksi senilai Rp2,6 miliar dengan sasaran 11 alat produksi dan revitalisasi satu rumah produksi bersama (RPB). Kegiatannya mencakup perbaikan RPB terdampak untuk komoditas nilam, pengadaan mesin distilasi, serta mesin pembuatan bata ringan.
Ketiga, program pemberdayaan UMKM dengan anggaran Rp11,2 miliar dan target 12.386 UMKM serta wirausaha terdampak. Program ini mencakup pendampingan akses pembiayaan, peningkatan kapasitas usaha, perluasan pasar, kemudahan persyaratan pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR), hingga penguatan kemitraan dan rantai pasok. Pemerintah juga menyiapkan skema pembiayaan kelompok bersama PNM serta platform digital melalui landing page UMKM Sumatera Bangkit Bersama.
Keempat, layanan Klinik UMKM Bangkit dengan anggaran Rp3,6 miliar. Program ini akan dijalankan di delapan lokasi di wilayah terdampak bencana, termasuk Kota Padang. Klinik tersebut menyediakan pendampingan bagi pelaku UMKM dalam tiga aspek utama, yakni produksi, pembiayaan, dan pemasaran. Untuk mendukung layanan tersebut, disiapkan 32 pendamping yang akan bertugas di delapan klinik.
Melalui berbagai program tersebut, pemerintah berharap pelaku UMKM di Sumatera Barat tidak hanya mampu memulihkan usaha yang sempat terhenti akibat bencana, tetapi juga meningkatkan kapasitas dan memperluas jangkauan pasar. Dukungan anggaran, peralatan produksi, akses pembiayaan, serta pendampingan diharapkan menjadi modal penting untuk menggerakkan kembali roda perekonomian masyarakat dan membangun ekosistem UMKM yang lebih tangguh menghadapi risiko bencana di masa mendatang.
Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau Satgas PRR Pascabencana Sumatera, sekaligus Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, dalam rapat koordinasi percepatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana alam di Aceh Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, mengatakan Program Banpres untuk Usaha Mikro menargetkan penyaluran bantuan kepada 200.000 pelaku usaha mikro, dengan masing-masing penerima memperoleh bantuan sebesar Rp3 juta. Berdasarkan capaian pelaksanaan per 28 Oktober 2026, sebanyak 173.641 data calon penerima telah masuk dan menjalani verifikasi internal.
“Dari jumlah tersebut, sebanyak 112.849 data sedang dalam proses penetapan surat keputusan (SK) penerima setelah melalui tahapan validasi dan cleansing bersama Dukcapil, BKN, BKPM, dan OJK. Pada tahap pertama, progres pengusulan daerah telah mencapai 96 persen atau 48 dari 50 kabupaten/kota telah menyampaikan usulan calon penerima,” jelas Tito.
Tito juga menyebutkan, bencana November 2025 turut berdampak terhadap berbagai aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk UMKM, kafe, warung, dan restoran. Karena itu, pemulihan tidak hanya diarahkan pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga mengembalikan kegiatan ekonomi masyarakat yang kehilangan tempat usaha maupun sarana produksinya.
Tito menyampaikan, dari anggaran Kementerian UMKM yang diajukan sebesar Rp622 miliar untuk 2026, sekitar Rp618 miliar telah disalurkan oleh Kementerian Keuangan.
“Untuk UMKM, dari Rp622 miliar, sudah tersalurkan oleh Kementerian Keuangan sebesar Rp618 miliar,” kata Tito dalam rapat tersebut.
Berdasarkan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana 2026-2028, Kementerian UMKM menyiapkan anggaran sekitar Rp1,26 triliun untuk mendukung pemulihan UMKM terdampak bencana di tiga provinsi.
Khusus Sumatera Barat, usulan anggaran pemulihan UMKM mencapai Rp119,25 miliar pada 2026 dengan target 41.873 UMKM. Selanjutnya, pada 2027 dialokasikan sekitar Rp120,13 miliar untuk 42.177 UMKM, sedangkan pada 2028 sebesar Rp4,55 miliar untuk 2.871 UMKM.
Untuk tahun 2026, salah satu program utama pemerintah adalah Bantuan Presiden (Banpres) bagi usaha mikro terdampak bencana sebesar Rp3 juta per usaha. Secara nasional, program ini menargetkan 200 ribu usaha mikro dengan total anggaran Rp601 miliar.
Selain bantuan langsung, pemerintah juga menyiapkan program pengadaan peralatan produksi, pemberdayaan UMKM, pendampingan akses pembiayaan, peningkatan kapasitas usaha, serta perluasan akses pasar.
Tito menegaskan, percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera dilakukan dalam rentang waktu tiga tahun, yakni 2026 hingga 2028. Seluruh kementerian dan lembaga diminta memastikan program yang telah mendapatkan alokasi anggaran dapat segera dilaksanakan sehingga manfaatnya dirasakan masyarakat. (*)
