PADANG, KLIKPOSITIF — Pemerintah Kota (Pemko) Padang menjajaki kerja sama dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi. Langkah ini menyasar sejumlah sektor potensial, mulai dari parkir, persampahan hingga kuliner, sekaligus mendukung upaya menjadikan Kota Padang sebagai kota sehat dan kota gastronomi dunia.
Penjajakan kerja sama tersebut dibahas dalam pertemuan Wali Kota Padang, Fadly Amran, bersama Senior Vice President (SVP) Institutional Group BRI Kantor Pusat, Edi Setiawan, di Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Selasa (20/10/2026).
Pertemuan itu turut dihadiri Regional Funding & Transaction Banking Head BRI Regional Office Padang, Muhammad Nizar, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang, Atos, serta Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang, Elvira.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas peluang pemanfaatan layanan transaksi digital untuk mempermudah pembayaran pajak dan retribusi daerah, meningkatkan efisiensi pengelolaan penerimaan, serta memperkuat transparansi tata kelola keuangan daerah.
Wali Kota Padang, Fadly Amran, menyampaikan apresiasi atas dukungan BRI dalam mendorong optimalisasi penerimaan daerah melalui pemanfaatan teknologi digital. Menurutnya, kemudahan sistem pembayaran menjadi salah satu aspek penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
“Melalui kerja sama ini, kita berharap PAD Kota Padang semakin optimal, pembayaran semakin mudah bagi masyarakat, dan tata kelola pendapatan daerah semakin transparan. Upaya ini diharapkan turut mendukung pembangunan dan kemajuan Kota Padang,” ujar Fadly.
Ia berharap, penjajakan tersebut dapat ditindaklanjuti dengan solusi yang sesuai dengan kebutuhan Pemko Padang, terutama pada sektor-sektor yang memiliki potensi penerimaan daerah dan bersentuhan langsung dengan aktivitas masyarakat sehari-hari.
Digitalisasi pembayaran, lanjutnya, diharapkan tidak hanya memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak dan retribusi, tetapi juga membantu pemerintah daerah meningkatkan efektivitas pengawasan serta pengelolaan transaksi.
Sementara itu, Senior Vice President (SVP) Institutional Group BRI Kantor Pusat, Edi Setiawan, menyatakan kesiapan BRI untuk menjajaki kerja sama dengan Pemko Padang melalui unit yang menangani proyek dan layanan perbankan pemerintah (government project).
Menurut Edi, optimalisasi PAD menjadi salah satu tantangan yang dihadapi pemerintah daerah. Karena itu, diperlukan dukungan sistem pembayaran yang praktis, mudah diakses, dan dapat digunakan masyarakat sesuai kebutuhan, lokasi, maupun waktu transaksi.
“Daerah saat ini menghadapi tantangan dalam optimalisasi penerimaan PAD, sehingga diperlukan solusi digital yang memudahkan transaksi kapan saja dan di mana saja. Melalui berbagai instrumen digital, BRI siap mendukung pemerintah daerah meningkatkan penerimaan PAD,” kata Edi.
Ia menjelaskan, pemanfaatan layanan digital dapat diterapkan untuk berbagai jenis pajak daerah, termasuk pajak bumi dan bangunan (PBB), serta retribusi dengan skema pembayaran harian, bulanan, maupun tahunan.
Adapun untuk sektor parkir dan persampahan, BRI menawarkan sejumlah instrumen pembayaran nontunai, di antaranya Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), kartu BRIZZI, serta aplikasi BRImo.
Pemanfaatan instrumen tersebut diharapkan dapat memperluas pilihan pembayaran bagi masyarakat sekaligus mendukung proses transaksi yang lebih efisien. Dengan sistem pembayaran digital, transaksi juga berpeluang tercatat secara lebih sistematis sehingga dapat membantu proses pemantauan dan pengelolaan penerimaan daerah.
Edi menambahkan, penggunaan instrumen pembayaran digital dapat disesuaikan dengan karakteristik setiap sektor. Penerapannya akan mempertimbangkan kebutuhan pemerintah daerah, kondisi di lapangan, serta kesiapan sistem yang akan digunakan.
“Pada dasarnya, instrumen pembayaran yang sama dapat digunakan sesuai kebutuhan, lokasi, dan waktu penerapan. Selanjutnya, tim BRI di tingkat regional akan merumuskan solusi konkret sesuai kebutuhan Pemko Padang,” ujarnya.
Menurut dia, langkah selanjutnya adalah menyelaraskan kebutuhan Pemko Padang dengan layanan yang dimiliki BRI agar bentuk kerja sama yang disiapkan dapat diterapkan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi pemerintah maupun masyarakat.
“Kami akan segera membentuk tim untuk menyelaraskan kebutuhan Pemko Padang dengan layanan dan instrumen digital BRI agar kerja sama dapat diwujudkan secara konkret sesuai prioritas pembangunan daerah. Kami berharap dukungan ini turut mendorong Padang menjadi kota gastronomi dunia,” kata Edi.
Selain menyasar peningkatan PAD, penjajakan kerja sama tersebut juga diarahkan untuk mendukung agenda pembangunan Kota Padang sebagai kota sehat dan kota gastronomi dunia.
Pada sektor kuliner, penguatan transaksi nontunai dinilai dapat menjadi salah satu upaya untuk memperluas penggunaan layanan keuangan digital di kalangan pelaku usaha. Dukungan terhadap sertifikasi halal juga menjadi bagian dari peluang kolaborasi yang dibahas dalam pertemuan tersebut.
Sementara itu, untuk mendukung pengembangan kota sehat, BRI menyatakan kesiapan menjajaki program yang berkaitan dengan kebersihan lingkungan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Sinergi tersebut diharapkan dapat mempertemukan kebutuhan pembangunan daerah dengan dukungan layanan perbankan, sehingga pengembangan sektor ekonomi, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan penguatan penerimaan daerah dapat berjalan beriringan.
Bagi Pemko Padang, penjajakan bersama BRI ini menjadi salah satu langkah untuk memperluas pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan pendapatan daerah. Ke depan, pembahasan teknis di tingkat regional akan menjadi tahapan penting untuk menentukan bentuk implementasi, sektor prioritas, serta instrumen pembayaran yang paling sesuai dengan kebutuhan Kota Padang.
Melalui kolaborasi tersebut, Pemko Padang berharap digitalisasi dapat menghadirkan sistem pembayaran yang semakin mudah dijangkau masyarakat, sekaligus mendukung pengelolaan PAD yang lebih efektif, efisien, dan transparan demi keberlanjutan pembangunan kota.
