KLIKPOSITIF – Proyek pembangunan ruas jalan Simpang Kantor Camat-Kantor Wali Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, ditargetkan rampung pada Desember 2026. Saat ini, progres pengerjaan jalan tersebut telah mencapai kisaran 35 hingga 40 persen.
Menurut Nanda selaku konsultan pengawas pembangunan ruas jalan simpang Kantor Camat-Kantor Walinagari Paninggahan, jalan yang dibangun ini panjangnya 1,5 kilometer dengan lebar 3,5 meter.
Menurut dia, status saat ini, pekerjaan sedang berada pada tahap penghamparan base dan persiapan pemadatan, sebelum nantinya dilakukan pengaspalan.
“Kita berupaya menyelesaikan pekerjaan secepatnya sebelum masa kontrak berakhir. Untuk minggu depan kita akan melakukan uji sandcone terlebih dahulu,” ujar Nanda, Kamis (12/11/2026).
Ia melanjutkan, proses pengaspalan (hotmix) dilakukan setelah uji sandcone selesai agar kualitas jalan merata di seluruh ruas.
Bencana banjir bandang (galodo) dan tanah longsor yang melanda Nagari Paninggahan secara berulang sejak akhir tahun 2025 hingga September 2026, telah menimbulkan kerusakan parah pada infrastruktur vital dan mengganggu aktivitas sosial dan ekonomi warga.
Dampak kerusakan akibat bencana sangat dirasakan masyarakat setempat, karena bencana itu telah merusak jalan raya, jembatan, sungai, infrastruktur pengairan, dan rumah-rumah warga.
Untuk memulihkan kondisi, pemerintah Kabupaten Solok melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Bidang Bina Marga memanfaatkan dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk melakukan berbagai pembangunan di lintas sektor.
Salah satu fokus utamanya adalah perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan demi mengembalikan sendi-sendi kehidupan masyarakat agar kembali normal.
Untuk pembangunan jalan di Paninggahan menggunakan alokasi dana TKD 2026 senilai Rp1,68 miliar. Proyek ini dikerjakan kontraktor pelaksana PT. Pratama Putra Sejahtera dan diawasi konsultan CV. Tata Karya Engineer. Waktu pelaksanaan proyek 100 hari kalender terhitung sejak 21 September 2026.
Rehabilitasi Bencana Butuh Waktu
Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera sekaligus Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, mengakui pemulihan permanen di sejumlah wilayah terdampak banjir dan longsor masih membutuhkan waktu, saking luas dan masifnya bencana yang tejadi pada akhir 2025 itu.
“Yang mengungsi 2,1 juta orang lebih. Kemudian rumah yang rusak itu 184 ribu lebih, rusak berat 45.000 lebih. Kemudian ada fasilitas pendidikan sekolah, TK, SD, SMP, SMA 4.922 fasilitas, kesehatan 954, fasilitas ibadah yang rusak 1.563, jembatan 1.193 yang terdampak. Kemudian jalan 2.485 titik dengan sungai bahkan ada yang berubah aliran, itu 137 ruas. Jadi kita melihat bahwa skalanya luas sekali dan dampak kerusakannya sangat tinggi sekali,” kata Tito dalam konferensi pers seusai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Terkait dengan infrastruktur jalan dan jembatan terdampak bencana, jalan nasional di Aceh, Sumut dan Sumbar 100% sudah fungsional atau bisa dilalui. Jalan daerah masih 94% di Aceh, jadi ada 6% yang belum diperbaiki. Sumut 98% sudah diperbaiki, masih sisa 20%. Sumbar ada 83% dan ada 17% yang perlu diselesaikan agar bisa dilalui.
“Untuk jembatan daerah baru 30% yang diperbaiki. Sumut ada 93% lebih, Sumut, Sumbar 38% jalan daerah yang terkena banjir dan longsor perlu perbaikan. Sedangkan jembatan yang sudah fungsional itu totalnya ada 43. Kemudian jembatan daerah itu totalnya sudah fungsional 604, jadi cukup banyak,” ujar Tito.
Upaya tersebut sejalan dengan arah Rencana Induk (Renduk) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, terutama pemulihan infrastruktur dasar dan mata pencaharian masyarakat. Karena itu, Tito juga meminta percepatan pemulihan sungai, tanggul, jembatan, bendungan dan irigasi karena berkaitan langsung dengan sawah, permukiman, serta risiko banjir susulan menjelang musim hujan.
Melalui Renduk PRRP Sumatera, pembangunan kembali infrastruktur permanen menjadi bagian dari agenda pemulihan pascabencana dengan prinsip build back better, safer and sustainable atau membangun kembali dengan lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan.
Renduk PRRP adalah dokumen kebijakan nasional yang disahkan melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2026. Dokumen ini berfungsi untuk memandu pemulihan wilayah terdampak bencana hidrometeorologi di Sumatera. (*)







