PADANG, KLIKPOSITIF — Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Nanda Satria, mengecam aksi perusakan rumah doa umat Kristen yang terjadi di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, pada Minggu (27/7).
Ia menilai tindakan anarkis tersebut berpotensi mencoreng citra Kota Padang yang selama ini dikenal menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi antarumat beragama.
“Kejadian ini sangat disayangkan dan mencederai semangat kebersamaan yang telah lama terjalin di tengah masyarakat kita,” katanya, Senin, 28 Juli 2025.
Ia menegaskan, aparat penegak hukum harus bertindak tegas untuk memproses para pelaku sesuai ketentuan hukum yang berlaku. “Kita minta aparat menindak tegas oknum-oknum yang melakukan tindakan anarkis ini, agar kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari,” tegas politisi muda itu.
Nanda mengungkapkan bahwa sesaat setelah kejadian, Ketua DPD Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Sumbar langsung berkoordinasi dengannya selaku Wakil Ketua DPRD Sumbar, dan ia pun langsung menjalin komunikasi dengan Wali Kota Padang, Fadly Amran.
Nanda menekankan bahwa Kota Padang adalah kota yang heterogen dengan masyarakat yang cinta damai. Oleh sebab itu, ia mengajak semua pihak untuk mengedepankan dialog dalam menyelesaikan setiap persoalan.
“Kalau ada perbedaan pandangan atau hal-hal yang dianggap tidak sesuai, bicarakanlah dengan baik. Jangan main hakim sendiri. Ini semata hanya persoalan komunikasi yang bisa diselesaikan tanpa kekerasan,” pungkasnya.
Terkait dinamika yang terjadi, Nanda juga menyoroti pentingnya kajian hukum secara menyeluruh. Ia mengingatkan agar semua pihak tidak cepat mengambil sikap tanpa informasi yang utuh.
Agama yang diserang dalam peristiwa ini adalah agama yang sah dan diakui oleh negara. Maka tindakan semena-mena jelas tidak bisa dibenarkan. Semua umat berhak menjalankan ibadahnya dengan aman dan nyaman.
Ia menekankan, menjaga toleransi dan ketenangan masyarakat adalah tanggung jawab bersama. “Semua pihak harus menahan diri. Mari kita jaga Kota Padang agar tetap aman dan damai. Jika ada perbedaan, bicarakanlah dengan baik. Jangan main hakim sendiri,” tutup Nanda.
“Ini bukan hanya soal tindakan hukum, tapi juga soal membangun kembali kepercayaan antarkelompok masyarakat. Kami sudah berkomunikasi untuk memastikan penanganan persoalan ini dilakukan dengan bijak dan adil,” katanya.
