PESSEL, KLIKPOSITIF– Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Sumatera Barat mengaku, butuh penyelarasan program dengan provinsi karena keterbatasan anggaran.
Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Pessel, Madrianto mengatakan, hal itu seiring dengan ketersedian anggaran yang ada di Dinas Pertanian dan Peternakan.
“Kita mencoba berusaha menyelaraskan dengan provinsi dengan keterbatasan anggaran yang ada,” terangnya pada KLIKPOSITIF.
Berdasarkan data Dinas Pertanian Pesisir Selatan alokasi anggaran sektor pertanian hanya Rp45 miliar atau sekitar 3 persen dari total APBD tahun ini yang sebesar Rp1,6 triliun.
HKTI Pessel Kritik Pemda
Sebelumnya, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Sumatera Barat menilai minimnya anggaran adalah bentuk rendahnya kepedulian pemerintah daerah setempat pada sektor pertanian.
Ketua HKTI Pesisir Selatan Eri Nofriadi mengatakan, bentuk tidak keberpihakkan itu terlihat dari minimnya porsi anggaran pada sektor pertanian, merupakan tulang punggung perekonomian daerah.
“Dari situ orang dapat menilai berpihak atau tidaknya pada peningkatan kesejahteraan petani,” ungkapnya di Painan.
Sesuai ketentuan porsi anggaran pertanian dalam APBD minimal 10 persen, mengingat ia salah satu urusan wajib. Apalagi di Pesisir Selatan tercatat penyumbang paling besar pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya.
Sektor pertanian hingga kini tidak hanya tercatat sebagai penyumbang terbesar pada pertumbuhan ekonomi di Pessel, tapi sekaligus penyerap tenaga kerja paling banyak, yakni lebih dari 40 persen dari total angkatan kerja.
Ia melanjutkan besaran yang dialokasikan itu tidak sesuai dengan potensi pertanian di Pesisir Selatan. “Jadi, mustahil anggaran mampu mendongkrak sektor pertanian, apalagi untuk kesejahteraan petani,” ulasnya.
Selain penyumbang terbesar pertumbuhan, menurutnya sektor pertanian berkaitan erat program pengentasan kemiskinan. Betapa tidak, sebagian besar masyarakat miskin adalah keluarga petani.
Mereka adalah kelompok masyarakat yang rentan terhadap gejolak perekonomian, apalagi di tengah ketidakpastian ekonomi saat ini, sehingga butuh stimulan dan perlindungan dari pemerintah.
Dinas Pertanian memiliki tugas berat
Terkait hal itu, Madrianto mengaku bakal menjelaskan, kondisi ini pada kepala daerah. Sebab, pihaknya mengakui, di tengah keterbatasan itu Dinas Pertanian memiliki tugas berat dalam mengejar target program, terutama produksi padi.
“Tapi, kita tetap yakin optimis bisa dicapai. Sepanjang ada kemauan kuat dari kawan-kawan pertanian,” ujarnya. Target produksi tahun 2022 naik dari 181 ribu ton menjadi 188 ribu ton. Padahal 2021 hanya tercapai 144 ribu ton.
