Kota Solok, Klikpositif – Komisi I DPRD Sumbar melakukan kunjungan kerja ke Kota Solok, Senin (1/7/2025). Kunjungan kerja tersebut dalam rangka bertukar pikiran terkait penerapan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Seperti diketahui, Kota Solok meraih predikat BAIK dari Kemenpan RB dalam penerapan SPBE dengan Indeks 3.75. Dalam penerapan SPBE, Kota Solok juga sudah melahirkan produk hukum daerah berupa Perda tentang SPBE yang sudah diterapkan.
Rombongan Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat dipimpin Sekretaris Komisi I, Bagas Panyusunan Nasution yang didampingi 4 anggota; H. Irsyad Syafar, H. Masrisal, H. Zuldafri Darma, dan Hj. Aida, Ikut mendampingi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Propinsi Sumbar.
Rombongan langsung disambut oleh Pj. Sekretaris Daerah Kota Solok, Dr. Desmon, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Solok, Heppy Dharmawan, Kepala Bidang Tata Kelola E-Government dan Statistik, Adel Wiratama beserta jajaran.
Anggota Komisi I DPRD Sumbar, H. Irsyad Syafar menjelaskan, kedatangannya bersama tim ke Kota Solok tidak lepas dari prestasi yang diraih oleh Kota Solok dalam mengimplementasi SPBE di Sumatera Barat.
“Kota Solok sudah punya Perda SPBE Tahun 2023, untuk itu kami datang untuk bertukar pikiran karena saat ini juga sedang disusun Ranperda SPBE, dimana Ranperda akan menjadi Perda dan akan menjadi acuan bagi kabupaten/kota nantinya di Sumbar,” jelas Irsyad Syafar.
Sementara itu, Pj. Sekda, Dr. Desmon menjelaskan, saat ini Pemko Solok sangat serius dalam mendukung pelaksanaan SPBE. Prestasi 3 besar dalam penilaian SPBE tingkat Sumbar menjadi motivasi dalam mengintensifkan program SPBE ke depan.
Selain membahas tentang penyusunan Ranperda, juga dibahas tentang masalah yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan SPBE. Salah satunya terkait Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mengoperasikan SPBE.
“Kami saat ini kekurangan SDM ditambah lagi ada aturan dari pusat yang melarang untuk merekrut tenaga ahli, jadi saat ini kami hanya mengandalkan tenaga IT dari OPD lain dengan konsekuensi OPD tersebut juga kekurangan tenaga IT,” imbuh Kadis Kominfo, Heppy Dharmawan.
