PADANG, KLIKPOSITIF – Ketua DPRD Sumbar Supardi minta Gubernur Sumbar Mahyeldi serius dalam mengurus pembebasan lahan yang hingga saat ini masih 77 persen. Hal itu dikatakannya terkait pembangunan ruas tol seksi satu Padang-Sicincin yang akan dilanjutkan kembali pada September 2022 mendatang.
Supardi menyebut, sesuai tugas dan kewenangan secara kelembagaan, DPRD telah berulang kali mengingatkan pemerintah provinsi untuk terjun langsung mengintervensi masyarakat dalam mempercepat pembebasan lahan.
Menurutnya, proses awal pembangunan ruas seksi satu dimulai tahun 2018Ā silam, namun progres pembebasan lahan masih 77 persen. Sementara panjang ruas yang akan dikerjakan 36,15 kmĀ dengan progres fisik jalan baru selesai 10 persen.
āDari jangka waktu pengerjaan, ini sangat lambat. Sementara di daerah lain sudah selesai. Gubernur harus melakukan langkah-langkah dalam percepatan pembebasan lahan,āĀ kataĀ Supardi usai mendampingi anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, saat meninjau sekaligus selamatan dilanjutkannya pembangunan ruas tol seksi satu Padang-Sicincin, Sabtu (27/8).
Dia menjelaskan, faktor yang menyebabkan fisik jalan baru 10 persen adalah proses pembebasan lahan yang 77 persen tadi melalui proses yang sangat panjang dan berbelit-belit, sehingga Hutama Karya tidak punya kemampuan untuk melanjutkannya.
Supardi menyebut, berdasarkan data yang diterimanya, tidak ada masyarakat Sumbar yang menolak lahannya dibebaskan agar pembangunanĀ tol itu lancar. Disinyalir, ada oknum-oknum yang menghambat proses pembebasan dan mengklaim lahan itu adalah miliknya.
Dalam persoalan ini, kata dia, pemerintah provinsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat punya kewajiban mengamankan proyek tersebut.
āSeharusnya intervensi sudah dilakukan gubernur sejak dari jauh hari, seperti yang sudah berkali-kali diingatkan DPRD,ā kata Supardi.
Ia menuturkan, salah satu solusi yang bisa diambil terkait kendala pembebasan lahan adalahĀ uang ganti rugi dititipkan di pengadilanĀ setelah appraisal dilakukan, ketika persoalan telah selesai, uang bisa dicairkan.Ā Cuma,Ā lanjutnya, gubernur tidak melakukan itu sama sekali.
āIni sangat memalukan. Riau saja sudah selesai dengan tolnya, kita baru akan mulai. Sementara hari demi hari, waktu pemerintah provinsi lebih banyak dihabiskan dengan rapat-rapatĀ dibanding mengambil keputusan,ā tukasnya.
Ia mengingatkan, gubernur punya kewajiban mengamankan pembangunanĀ agar berjalan lancar. Sedangkan DPRD secara kewenangan sudah berkali-kali mengingatkan gubernur supaya melakukan mengintervensi. Sebab, imbuhnya, konteks pembebasan lahan ini sangat komplek karena melibatkan banyak oknum yang mengakuĀ sebagai pemilik lahan.
Supardi menegaskan, Pemprov Sumbar harusnya malu dengan lambatnya proses pembebasan lahan dalam pembangunan jalan tol Padang-PekanbaruĀ karena di provinsi lain,Ā pembangunan tol umumnya sudah tuntas.
āSementara di Sumbar masalah lahan saja tak kunjung selesai,ā ujarnya.
Supardi melanjutkan, baru-baru ini Presiden Jokowi baru saja mengumumkanĀ daerah-daerah dengan inflasi tertinggi di Indonesia. Dalam hal ini, inflasi Sumbar tercatat berada pada posisi tertinggi kedua nasional, mencapai 8,01 persen secara tahunan.
Jika pembangunan jalan tol masih gagal dilanjutkan sementara provinsi lain sudah memiliki tol, ia melihat ancaman inflasi Sumbar akan semakin tinggiĀ karena mahalnya biaya transportasi juga akan menyebabkan mahal dan tingginya kebutuhan pokok.
āKalau sempat tol ini tidak dibangun, habislah Sumbar,ā cetusnya.
Terkait pembangunan jalan Tol Padang-Pekanbaru, ia menyebut anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade telah memperjuangkan Rp30 triliun anggaran untuk kelanjutan pembangunan jalan tol itu. āJadi, tinggal keseriusan gubernur agar masalah lahan segera dituntaskan,ā pungkasnya.
