LIMA PULUH KOTA, KLIKPOSITIF- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Barat Supardi mendukung seluruh kabupaten/kota minimal harus memiliki satu destinasi wisata unggulan sesuai dengan program unggulan yang tertuang dalam Rangka Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Dua sektor yang paling terdampak saat pandemi COVID-19 itu pariwisata dan UMKM, sehingga memang sektor ini harus jadi perhatian kita,” ujarnya saat melakukan sosialisasi Perda Nomor 14 tahun 2019 tentang perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2014 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Provinsi Sumatera Barat 2014-2025 di salah satu rumah makan di Sikabu-kabu Tanjung Haro Padang Panjang, kabupaten Limapuluh Kota, Sabtu (6/11).
Ia mengatakan beberapa perkembangan potensi wisata baru yang belum masuk dalam perda Nomor 3 Tahun 2014, yakni wisata halal, wisata taman bumi atau geopark, wisata digital, dan experience tourism.
“Seluruh daerah harus memiliki satu destinasi wisata unggulan sesuai dengan RPJMD yang telah disahkan, kalau provinsi akan membuat destinasi internasional,” katanya.
Ia mengatakan secara umum Pemprov Sumbar, DPRD Sumbar dan berbagai pihak lainnya saat ini sedang berdiskusi untuk menentukan objek wisata yang akan menjadi destinasi internasional.
“Beberapa objek wisata memang sudah didiskusikan contohnya Talang di Solok, ada rencana Geopark di Kabupaten Limapuluh Kota dan lainnya. Ini masih menjadi pembahasan kita,” ungkapnya
Ia mengatakan dengan bangkitnya kembali pariwisata di Sumatera Barat dan meningkatnya kunjungan wisata akan berdampak langsung kepada pelaku UMKM.
“Semenjak pandemi COVID-19 lebih dari setengah pelaku UMKM di Sumbar yang harus mati. Umumnya yang mati itu UMKM kita yang kecil, yang struktur modalnya lemah. Kalau yang struktur modalnya kuat masih dapat bertahan,” ujarnya.
Untuk saat ini, isu strategis pembangunan kepariwisataan di Sumatera Barat, yakni pariwisata halal, geopark, pariwisata berbasis digital dan ekonomi kreatif serta pengalaman wisatawan melalui atraksi dan desain ruang destinasi.
“Untuk persoalan yang masih menjadi kendala dalam pengembangan pariwisata seperti belum tertatanya dengan baik destinasi wisata yang kita miliki,” ungkapnya.
Selanjutnya perilaku masyarakat atau sadar wisata belum menjadi ikon masyarakat, belum terintegrasi nya pembangunan destinasi wisata antar wilayah.
“Di daerah kita belum memiliki paket-paket wisata yang terintegrasi satu sama lainnya di pariwisata Sumbar maupun destinasi wisata unggulan pada daerah lainnya,” katanya.
Contohnya seperti pengembangan wisata kuliner di Kota Payakumbuh yang harusnya terintegrasi dengan potensi wisata yang dimiliki Kabupaten Limapuluh Kota.
“Seharusnya ini saling menguntungkan untuk dua daerah, Kabupaten Limapuluh Kota yang memiliki potensi wisata seharusnya mendukung kuliner di Payakumbuh,” ujarnya. (*)
