Belanja Pakaian Gubernur, Wakil Gubernur dan Anggota DPRD Sumbar Disorot Saat Efisiensi Anggaran

PADANG, KLIKPOSITIF- Kebijakan efisiensi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2025, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat mendapat sorotan dari Pemerhati Kebijakan Publik, Miko Kamal.

Hal itu, lantaran anggaran yang di-efisiensi dalam APBD 2025 tersebut, belum sepenuhnya memperhatikan kepentingan masyarakat. Karena, masih ada porsi anggaran yang dinilai mubazir dalam hal tertentu.

“Dalam sistem penganggaran APBD, efisiensi semestinya pergeseran anggaran kepada hal-hal yang lebih menyentuh kepentingan rakyat,” ungkapnya pada Klikpositif, Senin 24 Maret 2025.

Ia menjelaskan, sejumlah kebijakan efisiensi Pemprov Sumbar yang disebut mencolok dan terkesan belum menyentuh kepentingan rakyat, diantaranya seperti besarnya biaya seragam kepala daerah hingga anggota DPRD Sumbar.

Ia mengatakan, besarnya biaya pengeluaran untuk seragam para pejabat di Sumbar itu, terkesan kebijakan efisiensi anggaran belum memperhatikan sepenuhnya kepentingan masyarakat. Meski hal itu, dinilai sebagai hak dari mereka.

“Baju dinas adalah hak kepala daerah, pejabat-pejabat dan anggota DPRD. Hak boleh diambil boleh tidak. Jika hak mereka itu diserahkan kepada rakyat, misal digunakan untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak, itu tidak terlarang dan bahkan lebih baik,” terangnya.

“Gubernur/Wakil Gubernur, para pejabat dan ketua dan anggota DPRD Sumbar yang menyerahkan haknya kepada rakyat terkategori sebagai pejabat daerah yang berempati kepada rakyat yang sedang kesusahan,” ujarnya.

Berikut besar biaya seragam Gubernur dan Wakil Gubernur, hingga Anggota DPRD Sumbar dalam rincian APBD 2025;

1. Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH ( Pakaian Harian Gubenur dan Wakil Gubernur) : Rp 245.895.000.00

2. Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD: Rp 1.479.480.000.00

3. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) : Rp. 347.210.000.00