KLIKPOSITIF – Jembatan Manunggal di Nagari Limo Kaum, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, memiliki peran strategis dalam menunjang aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat. Berada di ruas jalan provinsi Kubu Kerambil–Batusangkar, jembatan tersebut menjadi bagian penting dari jalur penghubung distribusi logistik, perdagangan, hingga pelayanan pemerintahan di daerah itu.
Setiap hari, jalur tersebut dilalui berbagai jenis kendaraan, termasuk truk pengangkut hasil pertanian, material bangunan, dan kebutuhan pokok masyarakat. Selain mendukung distribusi barang, jalan itu juga menjadi akses harian warga menuju tempat kerja, sekolah, serta pusat pelayanan publik.
Karena itu, kelancaran arus kendaraan di koridor Kubu Kerambil–Batusangkar turut berpengaruh terhadap aktivitas perdagangan dan distribusi barang yang berdampak pada stabilitas harga kebutuhan pokok di pasar-pasar utama Tanah Datar.
Namun, fungsi strategis jembatan tersebut sempat terganggu setelah diterjang banjir bandang (galodo) pada Mei 2024 hingga menyebabkan jembatan terputus. Selama proses pemulihan, arus kendaraan dialihkan melalui jembatan darurat dengan sistem buka-tutup yang kerap memicu antrean dan kemacetan, terutama saat volume kendaraan meningkat.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat membangun kembali Jembatan Manunggal secara permanen menggunakan dana APBD senilai Rp6,2 miliar. Pembangunan yang berada dalam monitoring dan pengawasan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera itu ditargetkan rampung pada akhir November 2026. Kehadiran jembatan permanen diharapkan dapat mengembalikan kelancaran konektivitas, meningkatkan keselamatan pengguna jalan, serta memperkuat kembali aktivitas ekonomi masyarakat Tanah Datar.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengalokasikan anggaran sebesar Rp6.210.229.551 atau sekitar Rp6,21 miliar melalui APBD provinsi untuk pembangunan Jembatan Manunggal dengan masa pelaksanaan 240 hari kalender dan dikerjakan CV Barcelona Konstruksi dengan pengawasan PT Askon Multi Jasa.
Pembangunan kembali Jembatan Manunggal bukan sekadar mengganti infrastruktur yang rusak, melainkan bagian dari upaya memulihkan konektivitas dan aktivitas sosial-ekonomi masyarakat.
Pemulihan infrastruktur tersebut sejalan dengan prinsip build back better, safer, and sustainable (BBBSS), yakni membangun kembali dengan lebih baik, lebih aman, dan berkelanjutan.
Prinsip ini menjadi salah satu landasan dalam Rencana Induk (Renduk) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang ditetapkan melalui kebijakan pemerintah pusat pada 2025. Khusus sektor transportasi, pemulihan diarahkan untuk menjamin aksesibilitas serta keberlanjutan mobilitas orang dan barang, sekaligus mendukung distribusi logistik dan pemulihan ekonomi wilayah terdampak.
Urgensi pemulihan infrastruktur semakin terasa setelah bencana hidrometeorologi akibat Siklon Tropis Senyar melanda sejumlah wilayah Sumatera pada November 2025. Tanah Datar menjadi satu dari 16 kabupaten/kota di Sumatera Barat yang terdampak parah. Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum per 21 Januari 2026, tercatat 364 ruas jalan dan tiga unit jembatan mengalami kerusakan akibat bencana tersebut di Sumatera Barat.
Berdasarkan SK Gubernur Sumatera Barat Nomor 360-17-2026 tanggal 9 Januari 2026 tentang Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sumatera Barat, total kerusakan dan kerugian akibat bencana November 2025 di provinsi itu diperkirakan mencapai Rp33,343 triliun. Sementara kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi berdasarkan Kajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) per 8 Januari 2026 mencapai Rp21,449 triliun. Khusus Kabupaten Tanah Datar, nilai kerusakan dan kerugian diperkirakan sebesar Rp2,93 triliun, dengan kebutuhan pemulihan mencapai Rp2,25 triliun.
Dukungan pembiayaan pemulihan juga berasal dari pemerintah pusat melalui alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tambahan tahun anggaran 2026. Sumatera Barat memperoleh alokasi sekitar Rp2,62 triliun untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur serta fasilitas publik yang terdampak bencana. Berdasarkan hasil monitoring Kementerian Dalam Negeri hingga 30 Oktober 2026, realisasi penggunaan dana tersebut mencapai Rp860 miliar atau 32,9 persen.
Sementara itu, Kabupaten Tanah Datar memperoleh alokasi TKD Tambahan sebesar Rp126,9 miliar. Hingga 30 Oktober 2026, realisasi penggunaannya mencapai Rp55,3 miliar atau sekitar 43,6 persen. Dana tersebut menjadi salah satu instrumen pembiayaan daerah untuk mendukung percepatan pemulihan berbagai infrastruktur dan fasilitas yang rusak akibat bencana.
Pemulihan Bencana Butuh Waktu
Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera sekaligus Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, mengakui pemulihan permanen di sejumlah wilayah terdampak banjir dan longsor masih membutuhkan waktu, saking luas dan masifnya bencana yang tejadi pada akhir 2025 itu.
“Yang mengungsi 2,1 juta orang lebih. Kemudian rumah yang rusak itu 184 ribu lebih, rusak berat 45.000 lebih. Kemudian ada fasilitas pendidikan sekolah, TK, SD, SMP, SMA 4.922 fasilitas, kesehatan 954, fasilitas ibadah yang rusak 1.563, jembatan 1.193 yang terdampak. Kemudian jalan 2.485 titik dengan sungai bahkan ada yang berubah aliran, itu 137 ruas. Jadi kita melihat bahwa skalanya luas sekali dan dampak kerusakannya sangat tinggi sekali,” kata Tito dalam konferensi pers seusai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Terkait dengan infrastruktur jalan dan jembatan terdampak bencana, jalan nasional di Aceh, Sumut dan Sumbar 100% sudah fungsional atau bisa dilalui. Jalan daerah masih 94% di Aceh, jadi ada 6% yang belum diperbaiki. Sumut 98% sudah diperbaiki, masih sisa 20%. Sumbar ada 83% dan ada 17% yang perlu diselesaikan agar bisa dilalui.
“Untuk jembatan daerah baru 30% yang diperbaiki. Sumut ada 93% lebih, Sumut, Sumbar 38% jalan daerah yang terkena banjir dan longsor perlu perbaikan. Sedangkan jembatan yang sudah fungsional itu totalnya ada 43. Kemudian jembatan daerah itu totalnya sudah fungsional 604, jadi cukup banyak,” ujar Tito.
Upaya tersebut sejalan dengan arah Rencana Induk (Renduk) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, terutama pemulihan infrastruktur dasar dan mata pencaharian masyarakat. Karena itu, Tito juga meminta percepatan pemulihan sungai, tanggul, jembatan, bendungan dan irigasi karena berkaitan langsung dengan sawah, permukiman, serta risiko banjir susulan menjelang musim hujan.
Renduk PRRP adalah dokumen kebijakan nasional yang disahkan melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2026. Dokumen ini berfungsi untuk memandu pemulihan wilayah terdampak bencana hidrometeorologi di Sumatera.
Dalam konteks tersebut, pembangunan kembali Jembatan Manunggal menjadi salah satu bagian dari upaya memulihkan infrastruktur transportasi di Tanah Datar. Setelah selesai, jembatan permanen itu diharapkan mampu mengembalikan kelancaran arus kendaraan, memperlancar distribusi barang, serta memberikan akses perjalanan yang lebih aman bagi masyarakat. (*)
