BUKITTINGGI, KLIKPOSITIF — Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah menekankan pentingnya sinkronisasi program dan anggaran pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Hal itu disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (PRRP) Tahun Anggaran 2026 serta Rencana Kerja Tahun Anggaran 2027 pada Instansi Vertikal Kementerian/Lembaga Bidang Infrastruktur di Bukittinggi, Rabu (14/10/2026).
Mahyeldi mengatakan, pemulihan pascabencana hidrometeorologi yang terjadi pada November 2025 lalu membutuhkan kerja sama yang terencana dan berkelanjutan. Keberhasilannya tidak hanya diukur dari penyelesaian fisik, tetapi juga dari manfaat pembangunan bagi masyarakat, pulihnya pelayanan publik, serta kemampuan infrastruktur dalam mengurangi risiko bencana.
Menurutnya, penentuan prioritas harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, tingkat kerusakan, urgensi pelayanan, risiko bencana, dan kesiapan pelaksanaan. Infrastruktur yang dibangun juga perlu terintegrasi dengan kebutuhan kawasan, termasuk akses jalan, air minum, sanitasi, fasilitas publik, dan dukungan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
“Apa yang akan dijadikan prioritas itu mesti berdasarkan kebutuhan masyarakat. Orientasinya harus dampak bukan cuman hasil,” tegas Gubernur Mahyeldi
Mahyeldi meminta pemerintah kabupaten dan kota bersama balai serta satuan kerja kementerian/lembaga menyelaraskan program dan pendanaan yang tersedia dengan kebutuhan lapangan. Kebutuhan yang belum tertampung pada 2026 harus tetap didata untuk menjadi bahan perencanaan berikutnya, sedangkan potensi hambatan perlu dibahas bersama dengan alternatif penyelesaian yang jelas.
“Agar hasilnya maksimal, pemerintah daerah dan balai harus lancar koordinasinya. Tidak hanya dalam perencanaan tapi juga dalam menyelesaikan setiap hambatan,” ucapnya
Ia juga menekankan pentingnya akurasi data dan koordinasi lintas kewenangan, terutama dalam penanganan hunian tetap di Kabupaten Agam, Lima Puluh Kota, Padang, dan Pesisir Selatan. Untuk perencanaan 2027, kesiapan lahan, dokumen teknis, data penerima manfaat, serta dukungan pengoperasian dan pemeliharaan harus diperhatikan sejak awal. Penyelarasan pendanaan melalui APBN, APBD, dan transfer ke daerah juga perlu dilakukan sesuai ketentuan agar pelaksanaannya efektif dan tidak tumpang tindih.
Mahyeldi berharap rapat koordinasi menghasilkan kesepakatan konkret mengenai pelaksanaan kegiatan 2026, prioritas kebutuhan 2027, serta langkah penyelesaian berbagai kendala. Setiap kesepakatan perlu memiliki penanggung jawab dan jadwal tindak lanjut agar proses pemulihan dapat dipantau dan dipertanggungjawabkan.
Sementara itu, Kepala Bidang Infrastruktur dan Wilayah Bappeda Provinsi Sumbar, Widya Prima Hatta menyampaikan bahwa rapat koordinasi berlangsung selama dua hari, 13–14 Oktober 2026, dengan melibatkan sekitar 203 peserta dari instansi vertikal, kementerian/lembaga bidang infrastruktur, Pemerintah Provinsi Sumbar, serta pemerintah kabupaten dan kota se-Sumbar.
Widya menjelaskan, kegiatan tersebut bertujuan menyelaraskan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan infrastruktur, termasuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Forum ini juga dimanfaatkan untuk mengidentifikasi potensi hambatan dan merumuskan langkah pelaksanaan program secara efektif dan efisien.
Berdasarkan laporan Balai Wilayah Sungai Sumatera V per 6 Oktober 2026, terdapat 56 kegiatan dengan status pelaksanaan yang beragam. Sebagian paket pekerjaan telah terkontrak, sementara sebagian lainnya masih dalam proses lelang. Informasi tersebut menjadi salah satu bahan evaluasi untuk melihat perkembangan kegiatan dan kebutuhan tindak lanjut.
Adapun pembangunan 813 unit hunian tetap yang terbagi dalam lima paket pekerjaan, berdasarkan posisi data per 4 Oktober 2026, masih berada pada tahap awal. Perkembangan tersebut perlu terus dipantau dan diselaraskan dengan kesiapan pelaksanaan serta kebutuhan masyarakat terdampak.
Widya menambahkan, koordinasi bidang infrastruktur ini akan dilanjutkan dengan rapat koordinasi bidang perencanaan pembangunan manusia serta bidang perencanaan pembangunan ekonomi dan sumber daya alam. Langkah tersebut diharapkan memperkuat keterpaduan perencanaan lintas sektor dan lintas pemerintahan.
Melalui koordinasi tersebut, Pemprov Sumbar berharap pelaksanaan program pemulihan pascabencana semakin terarah, kebutuhan prioritas dapat ditangani sesuai kewenangan dan kemampuan pendanaan, serta pelayanan publik kembali berfungsi secara optimal. Sinkronisasi perencanaan 2026–2027 juga diharapkan mendukung pembangunan Sumbar yang lebih tangguh, aman, dan berkelanjutan.
