KLIKPOSITIF– Antrean BBM yang terjadi di sejumlah SPBU di Sumatera Barat dinilai merupakan dampak dari terganggunya akses distribusi akibat kendala pada infrastruktur transportasi, bukan karena berkurangnya ketersediaan pasokan BBM.
Pakar Transportasi Universitas Bung Hatta, Fidel Miro, menyampaikan, gangguan pada jalur distribusi akan berdampak langsung terhadap rantai pasok berbagai kebutuhan masyarakat, termasuk distribusi BBM ke SPBU.
Ia mengatakan, hal tersebut merupakan salah satu konsekuensi dari terganggunya akses transportasi. Bukan karena pasokan BBM tidak tersedia.
“Ketika terjadi hambatan pada jalur distribusi, waktu tempuh kendaraan logistik menjadi lebih panjang sehingga distribusi ke berbagai wilayah ikut terdampak. Ini merupakan konsekuensi dari terganggunya akses transportasi, bukan karena pasokan BBM tidak tersedia,” ungkapnya kepada KLIKPOPSITIF, Kamis (9/7/2026).
Ia menjelaskan, dampak gangguan infrastruktur tersebut terlihat dari meningkatnya waktu tempuh perjalanan menuju sejumlah wilayah seperti Solok, Padang Pariaman, Bukittinggi, dan Payakumbuh.
Menurutnya, jika sebelumnya mobil tangki BBM maupun kendaraan logistik dapat menempuh perjalanan sekitar 3-5 jam, kini waktu tempuh meningkat menjadi sekitar 5-7 jam. Kondisi tersebut membuat satu siklus distribusi membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan kondisi normal.
Akibatnya, frekuensi perjalanan mobil tangki BBM maupun kendaraan logistik menjadi lebih rendah karena setiap armada membutuhkan waktu lebih lama untuk menyelesaikan satu siklus pengiriman.
“Dampaknya tidak hanya dirasakan pada distribusi BBM ke SPBU, tetapi juga pada pengiriman berbagai kebutuhan masyarakat, aktivitas industri, serta layanan transportasi yang mengandalkan kelancaran distribusi darat,” terangnya.
Lanjutnya, kondisi tersebut merupakan tantangan logistik yang lazim terjadi ketika terdapat gangguan pada infrastruktur transportasi. Oleh karena itu, percepatan pemulihan akses jalan dan jembatan menjadi faktor penting untuk mengembalikan kelancaran distribusi barang serta mobilitas masyarakat.
“Begitu akses transportasi kembali normal, waktu tempuh akan menurun, frekuensi distribusi meningkat, dan rantai pasok akan kembali berjalan lebih efisien,” katanya.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), Dinas Perhubungan, Pertamina Patra Niaga, Polda Sumatera Barat, serta instansi terkait terus melakukan berbagai langkah percepatan penanganan.
Upaya tersebut meliputi rekayasa lalu lintas pada titik-titik kemacetan, percepatan perbaikan Jembatan Jurai di Bungus, pengaturan arus kendaraan distribusi, hingga optimalisasi penyaluran BBM melalui Terminal BBM Teluk Kabung guna menjaga kelancaran pasokan ke wilayah terdampak.
