TANAHDATAR, KLIKPOSITIF – Dalam menyukseskan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bersama Pemkab Tanah Datar menggelar Forum Kemitraan dan Forum Komunikasi para pemangku kepentingan daerah setempat.
“Forum ini sangat penting dalam upaya penyamaan persepsi, penguatan strategi dan koordinasi serta terjalinnya kerjasama yang baik untuk memberikan berbagai kemudahan fasilitas kesehatan maupun kemudahan bagi pasien,” ucap Wakil Bupati Richi Aprian di Pagaruyung, Kamis 29 April 2021.
Wabup menyebut dalam forum ini semua pihak juga bisa menyampaikan saran, kritikan maupun masukan kepada BPJS Kesehatan terhadap layanan di puskesmas maupun rumah sakit yang berkaitan dengan BPJS kesehatan.
Wabup menjelaskan pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN KIS) sudah memasuki tahun ke-8 di Tanah Datar, dimana anggaran 2021 sebesar Rp25,874 miliar lebih dengan capaian kepesertaan JKN sebanyak 374.691 jiwa atau 80,52 persen dari jumlah penduduk.
“Insya Allah, pemerintah daerah selalu berupaya meningkatkan cakupan kepesertaan, dimana saat ini Pemda sudah mendaftarkan dan membayarkan iuran masyarakat melalui dana sharing dengan Provinsi (JKKS) sebanyak 62.356 jiwa dan melalui APBD Tanah Datar sebanyak 3.642 jiwa,” tutur Richi.
Ia mengharapkan BPJS Kesehatan di masa pandemi COVID,-19 ini dapat meningkatkan pelayanan karena saat ini ada beberapa persoalan yang timbul di kalangan masyarakat atau pasien, seperti biaya pengobatan yang tidak sepenuhnya ditanggung oleh BPJS.
Sementara itu, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Payakumbuh Febri Yanti mengatakan forum kemitraan ini sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program JKN-KIS, advokasi kepada unsur pemerintah, menyampaikan saran dan pendapat dalam peningkatan mutu pelayanan BPJS Kesehatan.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar berserta para mitra yang telah membantu menyukseskan program JKN-KIS di wilayah ini,” tutur Febri.
Febri juga berharap Pemkab melalui dinas terkait untuk membantu agar nagari segera mendaftar program JKN. Saat ini baru 41 dari 75 nagari yang teregistrasi ke dalam program JKN-KIS.
Pada kesempatan itu, Ketua Komisi III DPRD Tanah Datar Arianto menyampaikan bahwa anggota dewan saat pertemuan dengan masyarakat selalu menyampaikan permasalahan BPJS Kesehatan.
“Tentunya, selaku anggota Dewan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yang saya harapkan dan pesankan kepada BPJS untuk lebih dekat dengan masyarakat dengan mengadakan sosialisasi terhadap aturan dan peraturan berlaku dalam hal pengurusan dari BPJS itu sendiri, karena tidak semua masyarakat paham dan tahu informasi tentang BPJS,” tutur Arianto.
Ia juga berharap dalam forum ini nanti akan lahir tindakan nyata untuk kebaikan masyarakat Tanah Datar, terutama di bidang kesehatan.
Ikut hadir dalam forum tersebut Plh Sekda Edisusanto, Kadis Kesehatan Yesrita Zedrianis, Kadis Sosial Yuhardi, Kadis PMPTSP dan Naker Zarratul Khairi, Kadis Dukcapil Armen Yuddi, Kepala BPJS Tanah Datar Syafrudin, Kabid Pelayanan Manajemen Primer BPJS Kesehatan Nelrahmi, Kabid Pelayanan Manajemen Rujukan BPJS Hernawan Priyastomo, dan Kabid P4 BPJS Abdilhag. (*)
