PADANG, KLIKPOSITIF — Wali Kota Padang, Fadly Amran, mengajak pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) se-Kota Padang untuk berperan aktif mendukung upaya pemerintah dalam penanganan bencana, terutama melalui penguatan mitigasi serta pembangunan infrastruktur pengendalian banjir.
Ajakan tersebut disampaikan Fadly Amran saat menutup Workshop Kesiapsiagaan Bencana bagi pengurus LPM se-Kota Padang di Asrama Haji Padang, Rabu (28/10/2026).
Menurut Fadly, penanganan bencana dan pengurangan risiko bencana tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah. Diperlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk pengurus LPM yang memiliki kedekatan dengan warga dan memahami kondisi lingkungan di wilayah masing-masing.
Ia menjelaskan, pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dan Pemerintah Kota Padang terus melakukan berbagai upaya untuk menangani dampak banjir yang terjadi pada 28 November 2025 lalu. Penanganan tersebut mencakup pemulihan pascabencana hingga rencana pembangunan infrastruktur untuk mengurangi risiko banjir di masa mendatang.
Sejumlah infrastruktur pengendalian banjir yang direncanakan untuk dibangun di antaranya sabo dam dan check dam. Infrastruktur tersebut menjadi bagian dari upaya pengendalian aliran air dan material yang terbawa arus, terutama pada kawasan sungai yang berpotensi menimbulkan dampak ketika terjadi peningkatan debit air.
Fadly berharap pengurus LPM dapat mendukung pelaksanaan berbagai program tersebut, termasuk dengan membantu membangun pemahaman masyarakat mengenai pentingnya penanganan bencana secara terpadu dan berkelanjutan.
“Kita mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat yang telah memberikan dukungan anggaran sekitar Rp4 triliun untuk penanganan bencana di Kota Padang, dengan sekitar Rp1 triliun dialokasikan untuk percepatan penanganan sungai,” ujar Fadly.
Ia menegaskan, dukungan anggaran dan pembangunan infrastruktur perlu diiringi dengan partisipasi masyarakat agar upaya penanganan bencana dapat berjalan secara optimal. Menurutnya, pemerintah membutuhkan dukungan berbagai pihak untuk menyelesaikan persoalan pembangunan yang kompleks, termasuk persoalan kebencanaan.
“Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Pemerintah harus bekerja bersama-sama dengan seluruh potensi yang ada agar upaya pembangunan dan penanganan bencana dapat berjalan optimal,” katanya.
Fadly menilai, pengurus LPM memiliki posisi strategis untuk menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Melalui peran tersebut, pengurus LPM diharapkan dapat membantu menyampaikan informasi mengenai program pemerintah, mendorong partisipasi warga, serta memperkuat kesadaran kolektif dalam menghadapi potensi bencana.
Keterlibatan masyarakat juga dinilai penting untuk mendukung upaya mitigasi di tingkat lingkungan, mulai dari mengenali potensi ancaman, menjaga kondisi lingkungan, hingga meningkatkan kesiapan menghadapi situasi darurat.
Dengan demikian, penanganan bencana tidak hanya berfokus pada respons ketika bencana terjadi, tetapi juga pada langkah-langkah pencegahan dan pengurangan risiko yang dilakukan secara berkesinambungan.
Workshop yang berlangsung selama dua hari, 27–28 Oktober 2026, tersebut diikuti 312 peserta. Mereka terdiri atas ketua, sekretaris, dan bendahara LPM dari 104 kelurahan yang tersebar di 11 kecamatan di Kota Padang.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan pemahaman dan kapasitas pengurus LPM agar lebih siap menghadapi berbagai potensi bencana di wilayah masing-masing. Dengan bekal pengetahuan yang diperoleh selama workshop, pengurus LPM diharapkan mampu meneruskan informasi kebencanaan kepada masyarakat serta mendorong terbentuknya lingkungan yang lebih tangguh terhadap bencana.
Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Padang, Rina Melati, menjelaskan bahwa pelaksanaan workshop tersebut bertujuan memperkuat kapasitas dan kesiapsiagaan pengurus LPM dalam menghadapi beragam potensi bencana di Kota Padang.
Menurutnya, LPM merupakan mitra strategis pemerintah kelurahan yang memiliki peran penting dalam menggerakkan partisipasi masyarakat. Kedekatan pengurus LPM dengan warga menjadi modal penting untuk membangun kesadaran bersama mengenai pentingnya mitigasi bencana.
“Sebagai mitra strategis pemerintah kelurahan, LPM memiliki peran penting dalam menggerakkan, mengedukasi, dan mengoordinasikan masyarakat terkait mitigasi bencana. Kami berharap pengurus LPM berperan aktif dalam membangun kesadaran masyarakat untuk menghadapi berbagai potensi bencana di lingkungan masing-masing,” ujar Rina.
Ia berharap materi dan pengetahuan yang diperoleh peserta selama kegiatan dapat diterapkan di lingkungan masing-masing. Dengan begitu, pengurus LPM tidak hanya memahami pentingnya kesiapsiagaan bencana, tetapi juga mampu mendorong keterlibatan warga dalam upaya pengurangan risiko bencana.
Penguatan kapasitas tersebut menjadi penting mengingat kesiapsiagaan masyarakat merupakan salah satu unsur yang perlu diperhatikan dalam menghadapi ancaman bencana. Masyarakat yang memiliki pemahaman mengenai potensi bahaya dan langkah yang harus dilakukan diharapkan dapat merespons situasi darurat dengan lebih terarah.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Padang berharap pengurus LPM dapat semakin memperkuat koordinasi dengan pemerintah kelurahan, unsur kebencanaan, dan masyarakat. Sinergi tersebut diharapkan mampu mendukung pelaksanaan program mitigasi, memperluas edukasi kebencanaan, serta memperkuat kesiapan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana di Kota Padang.
Penutupan workshop ini sekaligus menjadi momentum untuk mendorong agar pengetahuan yang diperoleh peserta tidak berhenti pada kegiatan pelatihan, tetapi berlanjut menjadi gerakan bersama di tengah masyarakat.
Dengan dukungan pemerintah dan keterlibatan aktif masyarakat, upaya penanganan bencana di Kota Padang diharapkan dapat berjalan lebih terkoordinasi, baik melalui pembangunan infrastruktur pengendalian banjir maupun penguatan kesiapsiagaan masyarakat dari tingkat kelurahan.
