KLIKPOSITIF- Jajaran Kepolisian Resor (Polres) Pesisir Selatan (Pessel), Sumatera Barat telah melakukan penyelidikan terkait aktivitas penggalian yang diduga berkaitan dengan pencurian kabel Telkom dan kerap terpantau berlangsung pada malam hari.
Kapolres Pessel AKBP Ricky Ricardo, S.I.K.,S.H.,M.H melalui Kasi Humas Polres Pessel AKP Syaharudin mengatakan, pihaknya telah menindaklanjuti informasi tersebut. Bahkan jauh sebelum penggalian Kabel Telkom di Kecamatan Kito XI Tarusan, penyelidikan tidak hanya dilakukan pada satu lokasi.
“Sebenarnya, jauh sebelum informasi tersebut, Tim Jajaran Polres Pessel sudah menyelidiki informasi yang beredar, dan ini akan terus kami tindaklanjuti,” ungkapnya kepada KLIKPOSITIF.com, Minggu (27/9/2026).
Ia menyebutkan, sejumlah titik lain juga telah menjadi perhatian polisi. Namun, menurutnya, penyelidikan membutuhkan bukti dan informasi yang lebih lengkap untuk memastikan adanya tindak pidana.
Diketahui, sebelumnya beredar informasi dan rekaman aktivitas penggalian tanah pada malam hari yang diduga berkaitan dengan pengambilan kabel Telkom. Aktivitas tersebut kemudian menjadi perhatian publik setelah ramai dibicarakan di media sosial.
Kabel telekomunikasi sendiri merupakan bagian dari infrastruktur yang digunakan untuk mendukung pelayanan dan kebutuhan komunikasi masyarakat.
Menurut Syaharudin, jajaran Polres Pessel berkomitmen menindak setiap aktivitas yang berpotensi melanggar hukum, termasuk jika berkaitan dengan fasilitas umum.
“Sesuai arahan Bapak Kapolres, kami dan jajaran sangat komitmen dalam menjaga Kamtibmas. Jadi tidak ada celah bagi hal-hal melawan hukum,” jelasnya.
Ia menegaskan, informasi dan pemberitaan yang beredar akan menjadi bahan bagi kepolisian untuk terus mengumpulkan fakta di lapangan.
“Tentu kita kumpulkan fakta-fakta dulu. Sebenarnya tidak hanya di satu titik, di titik yang lain sudah melakukan penyelidikan,” terangnya.
Kapolda Minta Polisi Atensi
Sebelumnya, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Djati Wiyoto Abadhy juga telah memberikan perhatian terhadap informasi dugaan pengambilan kabel yang disebut sebagai aset atau fasilitas umum tersebut.
Kapolda menegaskan, apabila terdapat pihak yang mengambil hak orang lain, termasuk aset negara atau fasilitas umum, maka perbuatan tersebut dapat masuk dalam kategori pencurian dan perlu ditindaklanjuti melalui proses hukum.
Kapolda juga meminta masyarakat tidak ragu melaporkan apabila menemukan aktivitas yang mencurigakan agar dapat dilakukan penyelidikan.
Pakar: Bukan Delik Aduan
Pakar hukum Universitas Dharmas Indonesia (UNDHARI), Prof. Dr. Rodi Chandra, sebelumnya menjelaskan bahwa dugaan pencurian aset negara atau fasilitas umum pada prinsipnya dapat dikategorikan sebagai delik biasa, bukan delik aduan.
Artinya, proses penanganan perkara tidak semata-mata bergantung pada adanya pengaduan dari pihak tertentu. Informasi mengenai dugaan tindak pidana dapat menjadi dasar bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, aparat penegak hukum perlu aktif dan responsif ketika memperoleh informasi mengenai dugaan tindak pidana, termasuk yang berkaitan dengan aset negara maupun fasilitas umum.
Meski demikian, kepolisian tetap harus mengedepankan proses hukum dan asas praduga tak bersalah untuk memastikan apakah aktivitas tersebut benar merupakan tindak pidana atau memiliki dasar perizinan yang sah.
Polisi Imbau Warga Melapor
Sementara itu, Syaharudin mengimbau masyarakat agar segera memberikan informasi apabila menemukan aktivitas yang mencurigakan, khususnya penggalian atau pengambilan kabel pada lokasi dan waktu yang tidak lazim.
Laporan dapat disampaikan kepada Polsek terdekat maupun melalui layanan kepolisian Call Center 110.
“Silakan melalui call center 110 atau Polsek terdekat apabila ada aktivitas tersebut. Dari informasi tersebut tentu dicek, apakah pelaku bekerja sendiri atau bagaimana. Kita akan ke sana. Namun, kita tetap mengutamakan asas praduga tak bersalah,” jelasnya.
Ia mengatakan, peran masyarakat sangat dibutuhkan untuk membantu kepolisian melakukan pengawasan, terutama terhadap aktivitas di sejumlah lokasi yang jauh dari pemantauan aparat.
“Di lapangan tentu ada pemuka masyarakat, atau kepala kampung. Karena titik-titik di tengah yang jauh dari pantauan. Jadi butuh informasi lebih lanjut dari masyarakat juga,” ujarnya.
