PADANG, KLIKPOSITIF — Pemerintah Kota (Pemko) Padang menegaskan komitmennya dalam memastikan pemenuhan hak-hak masyarakat melalui pembangunan yang berorientasi pada Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan Hak Asasi Manusia (P5HAM).
Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Padang Fadly Amran saat menghadiri kegiatan Implementasi P5HAM di Provinsi Sumatera Barat yang digelar di Palanta Rumah Dinas Wali Kota Padang, Selasa (29/9/2026).
Kegiatan itu turut dihadiri Anggota DPR RI Shadiq Pasadigoe, Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Sumatera Barat Dewi Nofyenti, Kabag Hukum Setda Kota Padang Indra Wijaya, serta peserta dan tamu undangan lainnya.
Pelaksanaan kegiatan tersebut difasilitasi melalui dana Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) Anggota DPR RI Shadiq Pasadigoe bersama Kantor Wilayah Kementerian HAM Sumatera Barat. Sosialisasi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pemahaman masyarakat sekaligus mendorong penerapan prinsip-prinsip HAM dalam berbagai aspek kehidupan dan pembangunan daerah.
Fadly Amran mengatakan, Kota Padang merupakan daerah yang terus tumbuh dan berkembang menuju kota metropolitan. Perkembangan tersebut, menurutnya, harus berjalan beriringan dengan perhatian terhadap pemenuhan hak masyarakat.
“Kota Padang adalah kota yang sedang tumbuh dan berkembang. Saya yakin, kondisi ini membutuhkan perhatian kita bersama sehingga betul-betul hak-hak setiap warga negara kita kedepankan. Ini mencerminkan maju atau tidaknya pembangunan suatu bangsa,” kata Fadly.
Menurut dia, kemajuan pembangunan tidak semata-mata dapat dilihat dari pembangunan fisik maupun pertumbuhan ekonomi. Lebih jauh, pembangunan harus mampu memberikan akses yang adil dan layak kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.
Karena itu, Pemko Padang terus berupaya memastikan berbagai kebutuhan masyarakat dapat terakomodasi melalui program pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah.
“Kita memastikan bagaimana akses terhadap pendidikan, kesehatan, bantuan sosial kemasyarakatan, pertanian, perikanan, serta akses terhadap transportasi yang layak, serta berbagai aspek lainnya untuk dapat terpenuhi,” ujarnya.
Fadly menyebutkan, komitmen tersebut juga diwujudkan melalui sejumlah Program Unggulan (Progul) Pemko Padang. Di antaranya melalui Program Padang Melayani dan Padang Juara, yang diarahkan untuk memberikan pelayanan sekaligus membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat.
Ia menilai, pemenuhan hak masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembangunan daerah. Oleh sebab itu, implementasi P5HAM tidak dapat hanya menjadi tanggung jawab satu lembaga atau pemerintah semata, melainkan membutuhkan keterlibatan berbagai unsur.
Kolaborasi antara pemerintah, lembaga legislatif, instansi vertikal, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya dinilai penting agar lima pilar P5HAM dapat diterapkan secara lebih konkret dalam kehidupan masyarakat.
“Pemenuhan hak masyarakat merupakan bagian penting dalam pembangunan daerah. Karena itu, pemahaman dan kolaborasi seluruh pihak terkait P5HAM perlu terus diperkuat agar arah pembangunan Kota Padang dapat mencakup lima pilar tersebut,” katanya.
Sementara itu, Anggota DPR RI Shadiq Pasadigoe mengatakan, kegiatan sosialisasi P5HAM diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak sekaligus tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Menurutnya, pemahaman terhadap HAM perlu terus diperkuat di tengah masyarakat. Dengan pemahaman yang semakin baik, masyarakat diharapkan mampu menghormati hak orang lain sekaligus memahami batas-batas hak dan kewajiban dalam kehidupan bersama.
“Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan sosialisasi mengenai P5HAM ini, pelanggaran-pelanggaran HAM dapat semakin berkurang. Pemahaman masyarakat tentang HAM juga semakin baik sehingga menjadi benteng bagi setiap masyarakat untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak baik,” ujar Shadiq.
Ia menambahkan, peningkatan literasi HAM menjadi salah satu bagian penting dalam menciptakan kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Sosialisasi juga diharapkan tidak berhenti pada pemahaman secara teoritis, tetapi dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Sumatera Barat Dewi Nofyenti mengungkapkan sejumlah langkah yang telah dilakukan dalam mendorong implementasi nilai-nilai HAM di Kota Padang.
Dewi menyampaikan, tiga kecamatan di Kota Padang telah ditetapkan sebagai Kampung Rekonsiliasi dan Perdamaian (REDAM). Ketiga kecamatan tersebut yakni Kecamatan Padang Barat, Padang Selatan, dan Koto Tangah.
Selain itu, terdapat dua kelurahan di Kota Padang yang diusulkan sebagai Desa Sadar HAM, yakni Kelurahan Bungo Pasang dan Kelurahan Ganting Parak Gadang.
Menurut Dewi, penetapan dan pengusulan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun kesadaran HAM hingga tingkat masyarakat paling dekat dengan kehidupan warga.
“Penetapan Kampung REDAM dan Desa Sadar HAM membuktikan bahwa kolaborasi antara Kementerian HAM, Pemerintah Kota Padang, dan Komisi XIII DPR RI diarahkan untuk mewujudkan P5HAM di Kota Padang,” kata Dewi.
Ia menilai, penguatan implementasi P5HAM membutuhkan kesinambungan kerja sama antarlembaga. Dengan kolaborasi tersebut, nilai-nilai penghormatan dan perlindungan HAM diharapkan semakin melekat dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun kehidupan sosial masyarakat.
Kegiatan implementasi P5HAM tersebut sekaligus menjadi ruang untuk mempertemukan pemerintah, legislatif, dan masyarakat dalam membahas pentingnya pemenuhan hak warga. Di tengah perkembangan Kota Padang menuju kota metropolitan, aspek HAM menjadi salah satu bagian yang perlu terus diperhatikan agar pembangunan tidak hanya menghasilkan kemajuan secara fisik, tetapi juga memberikan manfaat dan akses yang lebih luas bagi seluruh masyarakat.
