PADANG, KLIKPOSITIF — Badan Kepegawaian Negara (BKN) melakukan upaya rekonstruksi dan rehabilitasi arsip aparatur sipil negara (ASN) yang terdampak bencana di wilayah Sumatera. Langkah ini dilakukan untuk memastikan dokumen kepegawaian yang mengalami kerusakan maupun hilang akibat bencana dapat dipulihkan, sehingga tidak menghambat pelayanan administrasi kepegawaian maupun pemenuhan hak-hak ASN.
Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Arsip ASN Terdampak Bencana Wilayah Sumatera Tahun 2026 yang berlangsung di Ruang Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Padang, Aia Pacah, Selasa (17/11/2026). Kegiatan yang diselenggarakan BKN tersebut berlangsung selama dua hari, hingga Rabu (18/11/2026), dengan melibatkan pemerintah daerah melalui instansi pengelola kepegawaian se-Sumatera Barat.
Sekretaris Daerah Kota Padang, Raju Minropa, menyambut baik pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, arsip kepegawaian memiliki kedudukan penting karena menjadi bagian dari rekam jejak perjalanan karier dan pengabdian seorang ASN selama menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Ia mengatakan, dokumen kepegawaian bukan sekadar kumpulan berkas administrasi, melainkan menjadi dasar dalam berbagai proses manajemen ASN. Di dalamnya terdapat informasi penting mengenai riwayat pekerjaan, pangkat, jabatan, hingga berbagai dokumen yang berkaitan dengan pemenuhan hak kepegawaian.
“Arsip kepegawaian merupakan dokumen penting yang menjadi bagian dari perjalanan dan riwayat pengabdian seorang ASN. Karena itu, ketika terjadi bencana yang mengakibatkan arsip rusak atau hilang, pemulihannya perlu menjadi perhatian bersama agar tidak menimbulkan kendala dalam urusan administrasi kepegawaian,” ujar Raju.
Menurutnya, bencana dapat menimbulkan dampak yang tidak hanya dirasakan dari sisi kerusakan infrastruktur dan lingkungan, tetapi juga terhadap keberlangsungan administrasi pemerintahan. Salah satu persoalan yang kerap luput dari perhatian adalah kerusakan atau kehilangan dokumen penting yang selama ini menjadi dasar pencatatan administrasi dan perjalanan karier pegawai.
Kondisi tersebut, kata Raju, perlu ditangani secara serius agar ASN yang terdampak bencana tidak mengalami kesulitan ketika mengurus berbagai keperluan administrasi kepegawaian. Terlebih, kelengkapan dokumen menjadi salah satu unsur penting dalam memastikan keakuratan data dan memberikan kepastian terhadap status maupun hak-hak pegawai.
Ia berharap kegiatan yang difasilitasi BKN tersebut dapat menjadi solusi konkret bagi pemerintah daerah dalam memulihkan arsip kepegawaian yang terdampak bencana. Selain itu, kegiatan ini diharapkan memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga keberlanjutan pengelolaan administrasi ASN.
“Kami berharap kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi ini dapat berjalan dengan baik. Pemerintah daerah tentu mendukung upaya pemulihan arsip ASN, sehingga data kepegawaian tetap terjaga dan hak-hak ASN yang terdampak bencana dapat terlindungi,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Regional XII BKN Pekanbaru, Purjiyanta, menjelaskan bahwa dampak bencana terhadap administrasi pemerintahan tidak hanya berkaitan dengan kerusakan fasilitas perkantoran, tetapi juga berpotensi menyebabkan hilangnya dokumen kepegawaian yang memiliki nilai penting bagi ASN.
Padahal, arsip tersebut menjadi sumber informasi utama dalam memastikan setiap data dan riwayat kepegawaian tercatat secara benar. Apabila dokumen mengalami kerusakan atau hilang tanpa penanganan yang tepat, kondisi itu berpotensi menimbulkan persoalan dalam proses administrasi kepegawaian pada kemudian hari.
“Bencana tidak hanya berdampak pada kondisi fisik dan lingkungan, tetapi juga bisa menyebabkan kerusakan bahkan kehilangan dokumen kepegawaian. Padahal, arsip tersebut sangat dibutuhkan untuk memastikan seluruh data dan riwayat kepegawaian ASN tetap tercatat dengan baik,” kata Purjiyanta.
Ia menegaskan, pemulihan arsip menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan tata kelola manajemen ASN, terutama bagi daerah yang mengalami dampak bencana. Ketersediaan dokumen yang lengkap dan akurat akan membantu memastikan berbagai proses administrasi tetap dapat dilaksanakan sesuai ketentuan.
Melalui kegiatan tersebut, BKN berupaya membantu pemerintah daerah mengembalikan keberadaan arsip kepegawaian yang terdampak melalui serangkaian proses identifikasi, pendataan, penelusuran, hingga penyusunan kembali dokumen yang rusak maupun hilang.
Purjiyanta menyebutkan, proses pemulihan tersebut membutuhkan keterlibatan aktif pemerintah daerah, khususnya instansi yang menangani urusan kepegawaian. Sebab, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menyediakan informasi awal, melakukan pendataan terhadap ASN terdampak, serta membantu menelusuri dokumen yang diperlukan untuk proses rekonstruksi.
“Melalui kegiatan ini, kita berupaya mengembalikan arsip kepegawaian yang terdampak agar administrasi ASN tetap berjalan sebagaimana mestinya. Untuk itu, diperlukan kerja sama pemerintah daerah dan seluruh pihak terkait dalam proses pendataan, penelusuran, serta pemulihan dokumen,” ujarnya.
Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini juga menjadi ruang koordinasi dan sinergi antara BKN dengan pemerintah daerah untuk menyamakan langkah dalam penanganan arsip kepegawaian pascabencana. Melalui koordinasi tersebut, proses pemulihan diharapkan dapat berjalan lebih terarah, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah.
Direktur Arsip Kepegawaian, Rury Citra Diani, turut hadir dalam kegiatan tersebut bersama perwakilan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) kabupaten dan kota se-Sumatera Barat.
Keterlibatan berbagai pihak ini menjadi penting mengingat pemulihan arsip tidak hanya membutuhkan proses administratif, tetapi juga ketelitian dalam memastikan kesesuaian data yang direkonstruksi dengan riwayat kepegawaian masing-masing ASN.
Pada akhirnya, rekonstruksi dan rehabilitasi arsip diharapkan mampu mengembalikan kepastian administrasi bagi ASN yang terdampak bencana. Dengan dokumen kepegawaian yang kembali tersedia dan terdata secara akurat, perjalanan karier, status kepegawaian, serta hak-hak pegawai dapat tetap terlindungi meskipun sebelumnya menghadapi dampak bencana.
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini sekaligus menegaskan pentingnya pengelolaan arsip kepegawaian sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tata kelola pemerintahan. Sebab, pemulihan pascabencana tidak cukup hanya dengan membangun kembali infrastruktur yang rusak, tetapi juga harus memastikan seluruh data dan dokumen penting pemerintahan tetap terjaga.














