KLIKPOSITIF- Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, mendorong arah pembangunan Sumbar ke depan tidak lagi hanya bertumpu pada kemampuan fiskal daerah. Menurutnya, percepatan pembangunan membutuhkan sinergi kuat antara pemerintah, dunia usaha, dan diaspora Minangkabau di berbagai belahan dunia.
Hal itu disampaikan Muhidi saat menjadi pembicara dalam Forum Silaturahmi Minangkabau Diaspora Network Global (MDNG) 2026 yang digelar di Auditorium Lantai 12 Universitas YARSI Jakarta, Sabtu (23/5/2026).
Muhidi menilai, potensi besar yang dimiliki perantau Minang harus mampu disinergikan dengan kekuatan ekonomi untuk menciptakan pembangunan daerah yang berdaya saing global.
“Kita ingin pembangunan Sumatera Barat tidak lagi mengandalkan APBD semata, tetapi diperkuat melalui kolaborasi dengan dunia usaha serta diaspora Minangkabau. Karena itu seluruh stakeholder harus mampu memanfaatkan peluang untuk optimalisasi pembangunan,” ujarnya.
Ia menyebut Sumbar memiliki banyak komoditas unggulan yang hingga kini belum memberikan nilai tambah maksimal bagi masyarakat. Komoditas seperti gambir, kakao, kopi, kayu manis, sawit, hingga sektor pertanian strategis lainnya perlu didorong menuju industrialisasi modern.
“Kita ingin komoditas unggulan Sumatera Barat tidak hanya berhenti sebagai bahan mentah, tetapi berkembang menjadi industri bernilai tambah tinggi yang mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari,” katanya.
Dalam paparannya, Muhidi juga menyoroti pentingnya membangun iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan di Sumbar. Menurutnya, investasi tidak cukup hanya berbicara soal modal dan keuntungan, tetapi juga harus memperhatikan nilai sosial dan budaya masyarakat Minangkabau.
Ia menegaskan, persoalan strategis seperti tanah ulayat harus diselesaikan melalui pendekatan musyawarah dan nilai “saiyo sakato” yang menjadi kekuatan budaya Minang.
“Kami menyadari investasi membutuhkan kepastian hukum, kemudahan regulasi, dan dukungan sosial masyarakat. Terkait berbagai persoalan, termasuk tanah ulayat, nilai musyawarah dan saiyo sakato menjadi jalan penyelesaian yang adil dan bijaksana,” jelasnya.
Muhidi menambahkan, DPRD Sumbar berkomitmen memperkuat regulasi dan pengawasan guna menciptakan kepastian hukum bagi investor tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat nagari.
“DPRD Provinsi Sumatera Barat akan terus menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan untuk memperkuat kepastian hukum, menciptakan iklim investasi yang sehat, serta mendorong pembangunan yang berpihak kepada masyarakat nagari,” tegasnya.
Dalam forum tersebut, Muhidi turut memperkenalkan konsep pembangunan kolaboratif berbasis jaringan yang disebut model “Bintang Laut”. Model ini menempatkan pembangunan daerah tidak lagi bersifat sentralistik, melainkan dibangun melalui kolaborasi antara nagari, perantau, pemerintah, dan pelaku usaha.
Menurutnya, pola kolaboratif tersebut akan membuat ekonomi Sumbar lebih fleksibel, adaptif, dan memiliki daya tahan kuat menghadapi tantangan global. Selain itu, ia juga mendorong konsep investasi berbasis adat sebagai identitas pembangunan Sumatera Barat.
Dalam konsep tersebut, tanah ulayat tidak dipandang sebagai hambatan investasi, melainkan bagian dari sinergi sosial antara ninik mamak, masyarakat nagari, dan investor.
“Investasi di Minangkabau bukan hanya transaksi ekonomi, tetapi hubungan sosial dan budaya yang saling menguatkan,” tutupnya.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, mengatakan Minangkabau merupakan etnis terbesar keenam di Indonesia dengan populasi sekitar 6,7 juta jiwa dan memiliki jejak sejarah besar di tingkat nasional maupun internasional.
Menurutnya, banyak tokoh Minang berperan penting sebagai ulama, pejuang kemerdekaan, hingga pemimpin bangsa. Di antaranya Raja Baginda sebagai penyebar Islam di Filipina, Ahmad Khatib Al Minangkabawi Imam Besar Masjidil Haram, hingga tokoh nasional seperti Soekarno, Mohammad Hatta, Sutan Sjahrir, dan Tan Malaka.
Mahyeldi menyebut sebanyak 21 dari 200 Pahlawan Nasional Indonesia berasal dari Minangkabau atau keturunannya. Bahkan, tiga dari empat pendiri Republik Indonesia merupakan putra Minang.
“Sejak awal kemerdekaan, banyak tenaga profesional dan intelektual Indonesia berasal dari Minangkabau. Ini menunjukkan besarnya kontribusi masyarakat Minang dalam perjalanan bangsa,” ujarnya.
