SALIMPAUNG, KLIKPOSITIF – Anggota DPR RI Komisi IX Darul Siska menyampaikan, kesadaran masyarakat salah satu kunci dalam menurunkan angka stunting di Indonesia, termasuk di Sumatera Barat.
Hal itu dikatakannya saat Sosialisasi Advokasi dan KIE Penanganan Stunting Bersama Mitra Kerja di Kecamatan Salimpaung, Tanah Datar, Kamis, 2 Juni 2022.
“Pemerintah, legislatif mulai dari pusat hingga daerah sedang bekerja untuk menurunkan angka stunting menjadi 14 persen sampai 2024. Maka dari itu tinggal kesadaran masyarakat, kesadaran masyarakat kunci menurunkan stunting,” ungkapnya.
Darul Siska menjelaskan, semua lini harus berperan dalam menurunkan angka stunting, memberikan edukasi pada calon pengantin agar bayi mereka lahir normal dan cukup gizi.
“Kepala daerah, anggota dewan, lintas dinas, Ninik Mamak, Alim Ulama, Cerdik Pandai, pemuda harus berperan. Sebab, stunting disebabkan banyak faktor, salah satunya pengetahuan. Pasang harus punya pengetahuan cara membesarkan anak-anak mereka, tahu kebutuhan soal gizi dan pentingnya ASI” ujar Anggota DPR RI dari partai Golkar itu.
Dia menekankan, generasi masa depan yang memiliki SDM berkualitas itu harus disiapkan dari sekarang. Untuk itu setiap bayi yang lahir harus sehat dan tidak stunting.
“Indonesia negara yang kaya, untuk itu SDM kita harus disiapkan untuk mengelola kekayaan tersebut. Kita bisa berkaca kepada Jepang yang memliki SDM bagus, sehingga menjadi negara yang maju,” tuturnya.
Ia juga mengajak semua pihak untuk menjadikan stunting masalah bersama dan diselesaikan secara bersama-sama. Khusus untuk Tanah Datar dia berharap bisa menurunkan angka stunting saat ini dari 21 persen menjadikan 11 persen pada 2024.
“Saya minta Bupati, Camat dan seluruh masyarakat mari kita turunkan kasus stunting di Tanah Datar ini, cukup turun 10 persen saja, sehingga 2024 angka stunting Tanah Datar menjadi 11 persen. Jangan bingung soal stunting mari kita turunkan bersama-sama,” ajaknya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat Fatmawati menyampaikan, menurunkan angka stunting harus lintas sektoral dan pentahelix.
Dia mengatakan, BKKBN Sumbar telah memiliki data by name by address yang bisa dijadikan acuan untuk dilakukan penanganan melalui pemetaan intervensi konvergensi kepada keluarga berisiko stunting.
“Kita sudah siapkan data sehingga bisa diintervensi sesuai indikator. Misalnya keluarga ini rumahnya tidak layak huni, Dinas PU bisa intervensi untuk menyediakan hunian yang layak, atau sanitasi, pendidikan, kesehatan. Lintas sektor bisa langsung intervensi dengan tepat sasaran,” katanya.
Dia juga menyampaikan, BKKBN dipercayai oleh Presiden Jokowi untuk menurunkan angka stunting menjadi 14 persen pada 2024. Menindaklanjuti itu, pihak telah membentuk Satgas Percepatan Penurunan Stunting dan melakukan beberapa aksi nyata.
“Kita juga bentuk FGD dengan daerah, sosialisasi, kemudian melibatkan semua pihak untuk intervensi kasus dan kedepan kami akan gagas ayah asuh bagi bayi stunting. Ayah asuh akan menyediakan asupan gizi bagi bayi sebagai bentuk intervensi tepat sasaran,” terangnya.
Sementara itu Sekretaris Camat Salimpaung Erman menyampaikan, di kecamatan Salimpaung terjadi peningkatan jumlah keluarga berisiko stunting.
“Tahun 2021 ada 10 kasus, namun pada 2022 ini naik menjadi 62 Kasus. Walaupun demikian disetiap telah menyisihkan anggaran stunting untuk kebutuhan kader dan penambahan gizi seperti makanan tambahan dan susu untuk ibu hamil,” terangnya.
Kegiatan tersebut juga dihadiri
Kabid pengendalian penduduk dan KB dinas PMDPPKB Tanah Datar Irdayani, Kader KB dan undangan. Kegiatan juga diselingi dengan pembagian door prize.
