KLIKPOSITIF – Sebanyak 37 kelompok tani di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, menerima bantuan program budidaya bawang putih dari Kementerian Pertanian. Program yang dialokasikan pada 2025 tersebut menjadi salah satu upaya mendorong pemulihan sektor pertanian sekaligus memperkuat fondasi swasembada bawang putih nasional.
Program ini menjangkau tujuh kecamatan, yakni Kecamatan X Koto, Batipuh, Pariangan, Sungai Tarab, Salimpaung, Tanjung Baru, dan Lintau Buo Utara, dengan total alokasi lahan mencapai 10 hektare.
Dalam pelaksanaannya, sebagian besar kelompok tani memulai budidaya dengan skala uji coba seluas seperempat hektare. Sementara itu, kelompok tani yang telah memiliki pengalaman lebih banyak mendapat alokasi pengelolaan hingga satu hektare.
Besaran bantuan dari Kementerian Pertanian bervariasi, berkisar Rp75 juta hingga Rp120 juta per hektare. Bantuan tersebut mencakup penyediaan benih bawang putih sebanyak 800 kilogram per hektare, pupuk organik 500 kilogram, serta mulsa pertanian sesuai kebutuhan lahan.
Selain itu, petani juga memperoleh dukungan obat-obatan pertanian berupa pestisida, herbisida, dan sarana penunjang lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan budidaya.
Proses pengusulan bantuan dilakukan melalui aplikasi digital E-Banper untuk memastikan penyaluran berjalan transparan dan akuntabel. Pelaksanaannya dikawal Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Barat bersama Dinas Pertanian setempat.
Program ini tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan produksi bawang putih dalam jangka pendek. Hasil panen dari penanaman tahun ini diproyeksikan menjadi sumber benih mandiri pada 2027.
Benih tersebut selanjutnya akan dikembangkan dan disebarluaskan secara bertahap kepada kelompok tani lainnya. Langkah ini diharapkan mampu memperluas kawasan budidaya bawang putih sekaligus mendukung target swasembada nasional pada 2029.
Sinergi antara BRMP Sumatera Barat, Dinas Pertanian, serta pengawalan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) menjadi bagian penting dalam memastikan program berjalan hingga tingkat kelompok tani.
Melalui program tersebut, penguatan sektor pertanian di Tanah Datar diharapkan tidak hanya berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan bawang putih, tetapi juga membuka peluang peningkatan pendapatan petani dan mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat pedesaan pascabencana.
Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera sekaligus Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, mengakui pemulihan permanen di sejumlah wilayah terdampak banjir dan longsor masih membutuhkan waktu, saking luas dan masifnya bencana yang tejadi pada akhir 2025 itu.
“Yang mengungsi 2,1 juta orang lebih. Kemudian rumah yang rusak itu 184 ribu lebih, rusak berat 45.000 lebih. Kemudian ada fasilitas pendidikan sekolah, TK, SD, SMP, SMA 4.922 fasilitas, kesehatan 954, fasilitas ibadah yang rusak 1.563, jembatan 1.193 yang terdampak. Kemudian jalan 2.485 titik dengan sungai bahkan ada yang berubah aliran, itu 137 ruas. Jadi kita melihat bahwa skalanya luas sekali dan dampak kerusakannya sangat tinggi sekali,” kata Tito dalam konferensi pers seusai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Khusus untuk sektor pertanian, Tito mengatakan yang paling luas terdampak adalah Aceh dengan 31.464 hectare. Sedangkan di Sumbar ada 3.902 hektare lahan pertanian yang terdampak, di mana menurut laporan dari Menteri Pertanian 100% sudah difungsikan kembali.
“Perbaikan yang dilakukan di bidang pertanian atau persawahan. Sementara masalah perikanan terutama tambak yang terdampak kena lumpur dan lain-lain di Sumbar ada 255 hektare dan ini sedang dikerjakan oleh Menteri KKP,” jelas Tito.
Upaya tersebut sejalan dengan arah Rencana Induk (Renduk) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, terutama pemulihan infrastruktur dasar dan mata pencaharian masyarakat. Karena itu, Tito juga meminta percepatan pemulihan sungai, tanggul, jembatan dan irigasi karena berkaitan langsung dengan sawah, permukiman, serta risiko banjir susulan menjelang musim hujan.
Melalui Renduk PRRP Sumatera, pembangunan kembali infrastruktur permanen menjadi bagian dari agenda pemulihan pascabencana dengan prinsip Build Back Better, Safer, and Sustainable.
Renduk PRRP adalah dokumen kebijakan nasional yang disahkan melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2026. Dokumen ini berfungsi untuk memandu pemulihan wilayah terdampak bencana hidrometeorologi di Sumatera. (*)







