KLIKPOSITIF- Ketua Komisi III DPRD Kota Padang, Helmi Moesim, meminta pengembang tidak melakukan aktivitas pembangunan di kawasan sempadan sungai yang dilarang. Langkah itu dinilai penting untuk mencegah kerugian material hingga ancaman keselamatan jiwa masyarakat.
Hal itu disampaikan Helmi saat dikonfirmasi terkait banjir yang melanda kawasan perumahan Lumin Park di Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Selasa (13/10/2026).
Menurut Helmi, pembangunan di kawasan sempadan sungai perlu dikaji secara mendalam. Apabila lokasi pembangunan berada di kawasan yang dilarang, pengembang harus menghentikan aktivitasnya.
“Kalau memang di sempadan sungai, saya berharap kepada pengembang atau pihak ketiga agar tidak lagi melakukan aktivitas dan kegiatan pembangunan di sana,” ungkapnya.
Ia menilai banjir berpotensi terus berulang apabila penanganan hanya dilakukan di satu titik tanpa memperhatikan kondisi sungai secara menyeluruh, mulai dari hulu hingga hilir.
“Kalau kita hanya melakukan perbaikan, tetapi tidak menangani dari hulu sampai hilir, ini juga akan sia-sia,” katanya.
Helmi juga mengajak masyarakat dan tokoh masyarakat ikut menjaga lingkungan, terutama dengan mematuhi ketentuan mengenai kawasan sempadan sungai.
Menurutnya, penanganan bencana membutuhkan keterlibatan semua pihak karena pemerintah memiliki keterbatasan dalam upaya penanggulangan.
Terkait perizinan pembangunan, Helmi menegaskan pemerintah harus berpedoman pada aturan yang berlaku. Ia meminta agar izin tidak diterbitkan apabila pembangunan melanggar ketentuan.
“Kalau sempadan sungai sudah dilarang, jangan keluarkan izin. Bahaya lagi kalau hanya kerugian material, tetapi bagaimana kalau sampai menimbulkan korban jiwa?” tegasnya.
Ia menambahkan, dampak banjir bukan hanya kerugian material, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi psikologis masyarakat dan masa depan anak-anak yang tinggal di kawasan terdampak.
Helmi juga menyoroti pendangkalan sungai di sejumlah lokasi. Ia berharap pemerintah pusat dan daerah dapat memperkuat upaya penanganan sungai untuk mengurangi risiko banjir.
Terkait kawasan Lumin Park, Helmi menjelaskan bahwa penanganan perlu mempertimbangkan posisi bangunan terhadap sempadan sungai. Menurutnya, tidak seluruh kawasan bisa disamaratakan tanpa melihat letak bangunan masing-masing.
“Kalau yang berada di dalam sempadan sungai, ya tidak boleh,” katanya.
