PADANG, KLIKPOSITIF – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatera Barat, Mohammad Dody Fachrudin mengatakan, hingga November 2025, kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Sumbar menunjukkan dinamika yang menantang namun tetap terjaga. Dari total pagu Rp32,57 triliun yang dikelola DJPb Sumbar, realisasi telah mencapai Rp28,11 triliun atau 86,31 persen.
Di sisi pendapatan, Sumbar mencatatkan hal positif. Penerimaan negara tumbuh 13,22 persen yang didorong lonjakan penerimaan bea keluar akibat naiknya harga dan volume ekspor crude palm oil (CPO). Namun, dari sisi belanja, terjadi kontraksi 7,78 persen, terutama pada belanja pemerintah pusat, seiring kebijakan efisiensi anggaran nasional.
“Efisiensi ini terasa pada struktur belanja. Belanja pegawai dan transfer ke daerah relatif tinggi, masing-masing telah melampaui 88 persen dan 92 persen, sementara belanja modal masih tertahan di kisaran 46 persen hingga November,” katanya saat media gathering pada Rabu, 31 Desember 2025.
Ia mengatakan, secara tematik, belanja sektor kesehatan pada November 2025 tercatat lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sebaliknya, belanja pendidikan dan infrastruktur mengalami penurunan dibanding 2024.
Menurutnya, kinerja pelaksanaan anggaran juga tercermin dari Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Mayoritas satuan kerja di Sumatera Barat berada pada kategori “baik” hingga “sangat baik”. “Namun, masih ditemukan sejumlah catatan, mulai dari lambatnya penyerapan belanja modal, ketidakakuratan perencanaan penarikan dana, hingga rendahnya pemanfaatan sistem pembayaran digital pemerintah,” tuturnya.
Dari sisi daerah, penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) berjalan on track. Hingga November 2025, realisasi TKD telah mencapai Rp18,95 triliun atau hampir 92 persen, dan diproyeksikan menutup tahun di level 98,68 persen. Meski demikian, belanja APBD kabupaten/kota masih terkontraksi, menandakan ruang fiskal daerah yang semakin sempit.
“Tingkat kemandirian fiskal Sumbar berada di kisaran 43–45 persen, tergolong menengah-kuat dibandingkan kabupaten/kota. Kota Padang menjadi daerah dengan kemandirian tertinggi, mencerminkan kuatnya basis ekonomi jasa dan perdagangan. Sebaliknya, daerah seperti Kepulauan Mentawai masih sangat bergantung pada transfer pusat dan membutuhkan pendekatan fiskal yang lebih afirmatif,” paparnya.
Di sektor pembiayaan ekonomi rakyat, pemerintah mencatatkan capaian signifikan. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga November 2025 mencapai Rp7,11 triliun kepada lebih dari 114 ribu debitur, dengan dominasi skema mikro dan sektor pertanian. Sementara itu, pembiayaan Ultra Mikro (UMi) menjangkau lebih dari 42 ribu pelaku usaha kecil, mayoritas berbasis syariah, dengan total penyaluran Rp274,78 miliar.
Dari sisi makro, ekonomi Sumatera Barat tumbuh 3,36 persen secara tahunan pada triwulan III 2025, meski mengalami kontraksi tipis secara kuartalan. Inflasi November 2025 tercatat 3,98 persen (yoy), tingkat kemiskinan 5,35 persen, dan indeks pembangunan manusia (IPM) mencapai 77,27 yang menunjukkan kesejahteraan masyarakat relatif terjaga di tengah tekanan fiskal.
Untuk tahun 2026, Doddy mengatakan, ada sejumlah tantangan yang akan dihadapi oleh pemerintah.
“Alokasi Transfer ke Daerah diproyeksikan turun sekitar Rp3,05 triliun atau hampir 15 persen. Kita menyiapkan langkah strategis, mulai dari percepatan belanja kontraktual sejak awal tahun, peningkatan kualitas perencanaan satker, hingga pendampingan intensif agar anggaran benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat,” paparnya.
Ia menjelaskan, efisiensi bukan berarti berhenti bergerak. APBN tetap diharapkan menjadi penyangga ekonomi daerah dengan hadir bukan sekadar sebagai angka, tetapi sebagai instrumen yang menjaga layanan publik, mendorong usaha kecil, dan menopang kesejahteraan masyarakat.
