TUAPEJAT, KLIKPOSITIF- Pj Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Fernando Jongguran Simanjuntak dinobatkan sebagai bapak asuh bagi anak stunting di daerahnya.
Hal tersebut diketahui saat gelar rapat percepatan penurunan angka stunting di Tuapejat Mentawai, Kamis (15/6). Pada kesempatan itu, Fernando Jongguran Simanjuntak mengatakan angka Stunting di Mentawai mencapai 1.026 anak.
“Kami berharap semakin banyak lagi yang menjadi bapak asuh agar pengentasan anak stunting di Mentawai dikeroyok bersama-sama,” ungkapnya.
Mentawai merupakan Kabupaten kota ke 3 yang melakukan rapat koordinasi di Sumbar. Dia berharap dalam rapat diperoleh langkah yang diambil untuk menurunkan angka Stunting di Mentawai.
Stunting merupakan salah satu masalah yang menjadi fokus presiden, untuk itu perlu langkah kongkrit untuk menangani stunting khususnya di Mentawai.
Menurutnya, Mentawai perlu membangun sistem ketahanan pangan yang kuat sehingga kepala rumah tangga juga akan kuat.
“Program jangka pendek yang kami tetapkan seperti pemberian makanan tambahan ibu hamil dan balita serta peningkatan pelayanan kesehatan,” kata dia.
Selain itu, setiap OPD juga harus mengintervensi langsung anak yang masuk dalam kategori stunting ini. Seperti dinas kelautan bisa memberikan bantuan ikan, bibit ikan untuk keluarga, dinas pertanian dan dinas lainnya.
Kemudian, dia juga menyebutkan akan mematangkan data by name by address sehingga langsung intervensi. Secara bersama-sama kita menurunkan angka Stunting di Mentawai. Program Bapak asuh adalah langkah yang bagus untuk menekan angka stunting.
“Bagi yang memiliki kemampuan lebih bisa menjadi bapak asuh, hanya 450 ribu perbulan. Anak Stunting harus diselamatkan, karena mereka harapan bangsa,” ujarnya.
Sekretaris BKKBN Sumbar Nova Dewita mengatakan stunting menjadi masalah bersama dan dituntaskan secara bersama juga
Meskipun secara nasional angka Stunting turun, namun Sumbar meningkat 1,9 persen. Kemudian Mentawai sendiri naik dari 27,3 persen menjadi 32 persen. Untuk itu kita harus bersama untuk penurunan sesuai arahan presiden menjadi 14 persen pada 2024.
“Kita harus melakukan Intervensi dari hulu, remaja, calon pengantin. Mereka harus punya persiapan yang matang sebelum sebelum. Mereka harus mendapatkan pendamping dari tim pendamping keluarga, sehingga tidak melahirkan bayi Stunting. Kemudian tim harus mengetahui jumlah bayi dan punya data berapa yang Stunting sehingga bisa dilakukan intervensi,” jelasnya.
BKKBN ditunjuk presiden sebagai koordinator penurunan angka stunting memiliki tanggungjawab untuk menyampaikan dan merangkul semua pihak guna menurunkan angka stunting di seluruh Indonesia.
Adapun hasil survey SSGI mencatat angka persentase prevalensi stunting dari yang terendah hingga tertinggi di Sumbar yaitu, Sawahlunto 13,7 persen, Padang Panjang 16,8 persen, Bukittinggi 16,8 persen. Lalu Kota Payakumbuh 17,8 persen, Kota Solok 18,1 persen, Pariaman 18,4 persen, Tanah Datar 18,9 persen.
Kemudian Kota Padang 19,5 persen, Kabupaten Solok 24,2 persen, Limapuluh Kota 24,3 persen, Agam 24,6 persen. Selanjutnya Kabupaten Dharmasraya 24,6 persen, Padang Pariaman 25 persen, Pasaman 28,9 persen, Pesisir Selatan 29,8 persen, Sijunjung 30 persen, Solok Selatan 31,7 persen, Kepulauan Mentawai 32 persen dan Pasaman Barat 35,5 persen.
