KLIKPOSITIF – Jembatan usaha tani di Bukik Siriah, Nagari Matua Hilia, Kecamatan Matua, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, menjadi harapan bagi warga untuk memulihkan kehidupan setelah galodo. Jembatan usaha tani di Jorong Bukik Siriah itu rusak berat akibat galodo pada 27 November 2025.
Kerusakan itu mengakibatkan terputusnya akses jalan usaha tani yang selama ini digunakan masyarakat untuk menuju lahan pertanian dan membawa hasil panen. Jembatan usaha tani sendiri berfungsi sebagai penghubung jalan usaha tani yang melayani kawasan pertanian seluas 10 hektare.
Kondisi tersebut semakin berat karena jalan menuju kawasan kebun juga mengalami kerusakan dan ambles. Masyarakat terpaksa mengangkut hasil pertanian secara manual dan melewati jembatan darurat berbahan bambu.
Menurut Wali Jorong Bukik Siriah, Ahmad Rizki, jika tidak ada jembatan ini, masyarakat akan kesulitan membawa hasil pertanian, karena jalan menuju kawasan kebun juga sudah amblas akibat hujan yang turun selama beberapa hari.
“Sekarang warga harus menjunjung hasil pertanian di atas kepala untuk melewati jembatan darurat berbahan bambu,” ujar Ahmad Rizki, Kamis (12/11/2026).
Menurut dia, kondisi ini tentu menyulitkan masyarakat, terutama ketika harus membawa hasil panen dari kebun menuju tempat yang bisa dijangkau kendaraan
Pembangunan kembali jembatan usaha tani di Bukik Siriah saat ini telah dilakukan dengan progres pengerjaan sekitar 30 persen dengan menggunakan bantuan dana dari program Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (PRRP) Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2026.
Pelaksanaan pembangunan dilakukan dengan metode swakelola oleh pemerintah nagari, bukan melalui pihak ketiga, dengan anggaran sebesar Rp710 juta.
Dampak Bencana Luas dan Masif
Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera sekaligus Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, mengakui pemulihan permanen di sejumlah wilayah terdampak banjir dan longsor masih membutuhkan waktu, saking luas dan masifnya bencana yang tejadi pada akhir 2025 itu.
“Yang mengungsi 2,1 juta orang lebih. Kemudian rumah yang rusak itu 184 ribu lebih, rusak berat 45.000 lebih. Kemudian ada fasilitas pendidikan sekolah, TK, SD, SMP, SMA 4.922 fasilitas, kesehatan 954, fasilitas ibadah yang rusak 1.563, jembatan 1.193 yang terdampak. Kemudian jalan 2.485 titik dengan sungai bahkan ada yang berubah aliran, itu 137 ruas. Jadi kita melihat bahwa skalanya luas sekali dan dampak kerusakannya sangat tinggi sekali,” kata Tito dalam konferensi pers seusai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Terkait dengan infrastruktur jalan dan jembatan terdampak bencana, jalan nasional di Aceh, Sumut dan Sumbar 100% sudah fungsional atau bisa dilalui. Jalan daerah masih 94% di Aceh, jadi ada 6% yang belum diperbaiki. Sumut 98% sudah diperbaiki, masih sisa 20%. Sumbar ada 83% dan ada 17% yang perlu diselesaikan agar bisa dilalui.
“Untuk jembatan daerah baru 30% yang diperbaiki. Sumut ada 93% lebih, Sumut, Sumbar 38% jalan daerah yang terkena banjir dan longsor perlu perbaikan. Sedangkan jembatan yang sudah fungsional itu totalnya ada 43. Kemudian jembatan daerah itu totalnya sudah fungsional 604, jadi cukup banyak,” ujar Tito.
Upaya tersebut sejalan dengan arah Rencana Induk (Renduk) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, terutama pemulihan infrastruktur dasar dan mata pencaharian masyarakat. Karena itu, Tito juga meminta percepatan pemulihan sungai, tanggul, jembatan, bendungan dan irigasi karena berkaitan langsung dengan sawah, permukiman, serta risiko banjir susulan menjelang musim hujan.
Melalui Renduk PRRP Sumatera, pembangunan kembali infrastruktur permanen menjadi bagian dari agenda pemulihan pascabencana dengan prinsip build back better, safer and sustainable atau membangun kembali dengan lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan.
Renduk PRRP adalah dokumen kebijakan nasional yang disahkan melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2026. Dokumen ini berfungsi untuk memandu pemulihan wilayah terdampak bencana hidrometeorologi di Sumatera. (*)







