KLIKPOSITIF – Pemerintah Kabupaten Tanah Datar melalui Dinas Kesehatan mengalokasikan anggaran Rp1 miliar untuk pengadaan empat unit ambulans nagari pada 2026. Pengadaan tersebut memanfaatkan dana Transfer ke Daerah (TKD) Tambahan sebagai upaya meningkatkan akses dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Program bertajuk Pengadaan 4 Unit Ambulans Nagari itu diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh transportasi kesehatan, terutama ketika menghadapi kondisi darurat yang membutuhkan penanganan medis segera.
Kehadiran ambulans nagari juga dinilai penting untuk meringankan beban masyarakat, baik dari sisi kecepatan penanganan maupun biaya transportasi menuju rumah sakit atau fasilitas kesehatan terdekat.
Salah seorang warga Jorong Kalumpang Padang Lua, Nagari Tigo Koto, Nenengsih, mengatakan, masyarakat sangat mengharapkan adanya ambulans yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pelayanan kesehatan di nagari.
“Sebelum memiliki ambulans sendiri, warga yang membutuhkan pertolongan darurat harus terlebih dahulu melapor kepada pemerintah nagari agar dicarikan kendaraan ambulans yang tersedia. Jika ambulans yang digunakan bukan merupakan aset nagari, biaya transportasinya biasanya dibantu sebagian oleh pemerintah nagari,” kata Nenengsih saat diwawancarai di Kantor Nagari Tigo Koto, Rabu (4/11/2026).
Menurut dia, jarak dari Nagari Tigo Koto menuju pusat pelayanan kesehatan atau instalasi gawat darurat (IGD) rumah sakit mencapai belasan kilometer. Kondisi tersebut membuat keberadaan ambulans nagari sangat dinantikan masyarakat.
“Ambulans sangat dibutuhkan untuk mempercepat penanganan kesehatan dalam kondisi darurat. Selain itu, keberadaannya juga dapat meringankan beban masyarakat, terutama dari segi biaya transportasi,” ujar Nenengsih.
Ia berharap pengadaan ambulans tersebut dapat memudahkan masyarakat mendapatkan akses transportasi kesehatan, baik ketika mengalami kecelakaan, sakit, maupun dalam situasi berduka.
“Hal ini dapat memperkuat pelayanan kesehatan di tingkat nagari serta membantu mempercepat akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan,” pungkas Nenengsih.
Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera sekaligus Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, mengakui pemulihan permanen di sejumlah wilayah terdampak banjir dan longsor masih membutuhkan waktu, saking luas dan masifnya bencana yang tejadi pada akhir 2025 itu.
“Yang mengungsi 2,1 juta orang lebih. Kemudian rumah yang rusak itu 184 ribu lebih, rusak berat 45.000 lebih. Kemudian ada fasilitas pendidikan sekolah, TK, SD, SMP, SMA 4.922 fasilitas, kesehatan 954, fasilitas ibadah yang rusak 1.563, jembatan 1.193 yang terdampak. Kemudian jalan 2.485 titik dengan sungai bahkan ada yang berubah aliran, itu 137 ruas. Jadi kita melihat bahwa skalanya luas sekali dan dampak kerusakannya sangat tinggi sekali,” kata Tito dalam konferensi pers seusai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Khusus untuk layanan kesehatan, Tito mengatakan ada 87 rumah sakit yang terdampak dan semuanya sudah beroperasi kembali. Demikian pula dengan 867 Puskesmas yang semuanya juga sudah beroperasi semua.
“Sedangkan untuk puskesmas pembantu yang ada di desa-desa, di Aceh sudah 100% berjalan, sebanyak 2.522. Kemudian di Sumut ada 953, masih ada enam lagi yang belum karena jalannya terisolir akibat longsor,” jelas Tito.
Menurut Tito, penyelesaian masalah ini sedang diupayakan Kementerian Kesehatan didukung TNI-Polri dan Menteri Pekerjaan Umum supaya jalannya bisa dibuka, untuk kemudian segera mengoperasikan puskesmas pembantu yang terisolir. Sementara di Sumatera Barat semua puskesmas pembantu sudah beroperasi.
Upaya tersebut sejalan dengan arah Rencana Induk (Renduk) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, khususnya di bidang Kesehatan. Prioritas pemulihan sosial setelah terjadinya bencana besar di wilayah Sumatera neliputi pembangunan fasilitas seperti membangun kembali puskesmas permanen maupun modular di lokasi permukiman baru yang aman dari bencana.
Demikian pula dengan penyediaan sarana dan alat medis, seperti pengadaan unit ambulans dan peralatan medis guna memulihkan fungsi RSUD hingga puskesmas pembantu. Selanjutnya dukungan sosial dan gizi, dengan memperluas pemantauan kesehatan serta dukungan psikososial bagi kelompok rentan yang terdampak bencana.
Renduk PRRP adalah dokumen kebijakan nasional yang disahkan melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2026. Dokumen ini berfungsi untuk memandu pemulihan wilayah terdampak bencana hidrometeorologi di Sumatera. (*)







