KLIKPOSITIF – Penanganan sungai pascabencana di Provinsi Sumatera Barat menyasar 58 lokasi yang tersebar di 10 kabupaten dan kota. Berdasarkan laporan kemajuan fisik Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) per 19 Oktober 2026, sebanyak 12 lokasi telah selesai ditangani, sementara 46 lokasi lainnya masih dalam proses pengerjaan.
Dari total tersebut, penanganan di bawah kewenangan pemerintah pusat mencakup 47 lokasi. Sebanyak 12 lokasi di antaranya telah selesai, sedangkan 35 lokasi masih dikerjakan. Sementara itu, penanganan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah mencakup 11 lokasi dan seluruhnya masih dalam proses pengerjaan.
Kabupaten Tanah Datar menjadi daerah dengan jumlah sasaran penanganan sungai terbanyak, yakni 19 lokasi. Dari jumlah itu, tujuh lokasi yang ditangani pemerintah pusat telah selesai, sedangkan 12 lokasi lainnya masih dalam pengerjaan.
Kabupaten Agam berada di urutan berikutnya dengan 14 lokasi. Sebanyak 12 lokasi menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan masih dalam proses, sementara dua lokasi lainnya ditangani pemerintah daerah dan juga masih dikerjakan.
Selanjutnya, Kabupaten Pesisir Selatan memiliki delapan lokasi sasaran. Seluruhnya merupakan penanganan kewenangan pemerintah daerah dan masih dalam proses pengerjaan. Kabupaten Solok mencatat tujuh lokasi, yang seluruhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan masih dalam tahap pengerjaan.
Di Kabupaten Padang Pariaman, terdapat tiga lokasi penanganan sungai. Dua lokasi yang menjadi kewenangan pemerintah pusat telah selesai, sementara satu lokasi lainnya masih dalam proses. Kabupaten Dharmasraya memiliki dua lokasi sasaran, keduanya ditangani pemerintah pusat dan masih dalam pengerjaan.
Untuk wilayah perkotaan, Kota Padang mencatat dua lokasi penanganan sungai. Keduanya merupakan kewenangan pemerintah pusat dan telah selesai. Sementara itu, Kota Pariaman memiliki satu lokasi yang juga telah rampung ditangani pemerintah pusat.
Adapun Kabupaten Pasaman memiliki satu lokasi penanganan sungai yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan masih dalam proses. Kabupaten Pasaman Barat juga mencatat satu lokasi, dengan penanganan di bawah kewenangan pemerintah pusat yang masih berlangsung.
Data tersebut memperlihatkan bahwa penanganan sungai pascabencana di Sumatera Barat masih didominasi pekerjaan yang berada dalam tahap pelaksanaan. Dengan 46 dari 58 lokasi masih dikerjakan, percepatan penyelesaian menjadi bagian penting dalam upaya memulihkan fungsi sungai sekaligus mengurangi risiko bencana di daerah terdampak.
Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera sekaligus Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian mengatakan, sebanyak 29 dari 33 kementerian dan lembaga (K/L) telah mengajukan anggaran untuk mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon) pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari pengajuan tersebut, anggaran yang telah dialokasikan pada 2026 mencapai hampir Rp30 triliun.
“Sementara itu, empat K/L lainnya tidak mengajukan anggaran. Pendanaan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat pemulihan di tiga provinsi terdampak bencana,” ujar Tito.
Selain alokasi melalui kementerian dan lembaga, pemerintah juga telah menyalurkan dukungan anggaran melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) serta tambahan Transfer ke Daerah (TKD) dalam dua tahap atas arahan Presiden Republik Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) turut diundang untuk memaparkan penggunaan anggaran sekitar Rp21 triliun bagi tiga provinsi.
“Anggaran itu diperuntukkan bagi perbaikan jalan dan jembatan, pembangunan serta pemulihan sarana dan prasarana, fasilitas umum, normalisasi sungai, irigasi, dan berbagai infrastruktur lain yang menjadi tanggung jawab Kementerian PU,” jelas Tito.
Upaya tersebut sejalan dengan arah Rencana Induk (Renduk) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, terutama pemulihan infrastruktur dasar dan mata pencaharian masyarakat. Karena itu, Tito juga meminta percepatan pemulihan sungai, tanggul, jembatan, bendungan dan irigasi karena berkaitan langsung dengan sawah, permukiman, serta risiko banjir susulan menjelang musim hujan.
Melalui Renduk PRRP Sumatera, pembangunan kembali infrastruktur permanen menjadi bagian dari agenda pemulihan pascabencana dengan prinsip Build Back Better, Safer, and Sustainable.
Renduk PRRP adalah dokumen kebijakan nasional yang disahkan melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2026. Dokumen ini berfungsi untuk memandu pemulihan wilayah terdampak bencana hidrometeorologi di Sumatera. (*)







