KLIKPOSITIF – Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, melalui Dinas Pertanian mulai mengembangkan budidaya bawang putih seluas 10 hektare yang melibatkan 37 kelompok tani di tujuh kecamatan. Program yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Bantuan Pemerintah (E-Banper) Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian tersebut diarahkan untuk mendukung kemandirian benih sebagai langkah menuju swasembada bawang putih nasional pada 2029.
Kepala Bidang Hortikultura Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar, Novlin Mininda, mengatakan hasil produksi dari penanaman tahun 2026 ini tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi, tetapi dipersiapkan menjadi benih untuk pengembangan budidaya pada tahun berikutnya.
“Hasil produksi bawang putih dari program tahun ini ditargetkan untuk dijadikan benih pada tahun 2027 mendatang, sebagai langkah awal dari program swasembada berkelanjutan yang direncanakan berjalan hingga tahun 2029,” ujar Novlin saat diwawancarai di ruang kerjanya di Batusangkar, Jumat (6/11/2026).
Menurut dia, bantuan tersebut mencakup total lahan seluas 10 hektare yang dialokasikan kepada 37 kelompok tani. Kelompok penerima tersebar di tujuh kecamatan, yakni Batipuah, Pariangan, Sungai Tarab, Salimpaung, Tanjung Baru, Lintau Buo Utara, Batipuh Selatan dan X Koto.
Novlin menjelaskan, penentuan kelompok tani penerima bantuan dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan petani dan kesesuaian kondisi agroklimat lahan. Salah satu persyaratan mendasar adalah petani telah terbiasa membudidayakan tanaman bawang, setidaknya bawang merah, serta memiliki lahan dengan ketinggian sekitar 1.000 meter di atas permukaan laut (mdpl).
“Petani yang menjadi penerima bantuan harus terbiasa menanam bawang, minimal bawang merah, dan lokasi lahannya berada pada ketinggian sekitar 1.000 mdpl,” jelas Novlin.
Dalam pelaksanaannya, setiap kelompok tani mendapatkan alokasi lahan sesuai kemampuan dan pengalaman masing-masing. Sebagian besar kelompok memulai budidaya dengan luasan seperempat hektare sebagai tahap awal pengembangan. Namun, terdapat kelompok tani yang telah berpengalaman membudidayakan bawang putih sejak 2019 dan mampu mengelola lahan hingga satu hektare.
Dari sisi pendanaan, Novlin menyebutkan program tersebut bersumber dari APBN. Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar berperan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan di daerah, termasuk mengusulkan kelompok tani yang memenuhi persyaratan dan memiliki kelayakan agroklimat untuk pengembangan bawang putih.
Ia menambahkan, program pengembangan bawang putih ini juga menjadi bagian dari upaya percepatan pemulihan ekonomi masyarakat setelah bencana yang melanda Kabupaten Tanah Datar.
Menurut Novlin, seluruh 14 kecamatan di Tanah Datar telah ditetapkan sebagai wilayah terdampak bencana melalui keputusan bupati. Karena itu, pengembangan sektor pertanian menjadi salah satu upaya untuk menggerakkan kembali aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya petani.
Terkait perkembangan di lapangan, saat ini kelompok tani telah memasuki tahapan persiapan lahan, mulai dari pembersihan atau land clearing. Proses tersebut berjalan beriringan dengan pengadaan barang dan penyaluran bantuan dari pemerintah pusat.
Sementara itu, salah satu lokasi pelaksanaan program berada di Kelompok Tani Mata Air, Nagari Koto Baru, Kecamatan Sungai Tarab. Kelompok yang dipimpin Anis Chaniago dengan 20 anggota tersebut telah menyelesaikan pengolahan lahan seluas satu hektare.
Pengembangan bawang putih di kawasan dataran tinggi ini didukung kondisi agroklimat dengan ketinggian lebih dari 1.000 mdpl dan suhu relatif dingin. Namun, kondisi lahan berbukit dan memiliki kemiringan tertentu juga menuntut penerapan teknik pengolahan serta konservasi tanah untuk mencegah erosi.
Melalui bantuan E-Banper, petani memperoleh dukungan benih bawang putih, pupuk, mulsa, serta sarana produksi pertanian lainnya. Adapun pengolahan lahan dan proses penanaman dilakukan secara swadaya oleh kelompok tani.
Nilai bantuan budidaya bawang putih yang dialokasikan pemerintah untuk kelompok tani di Kabupaten Tanah Datar berkisar Rp75 juta hingga Rp120 juta per hektare, dengan komponen bantuan menyesuaikan kebutuhan masing-masing lahan.
Program ini turut melibatkan koordinasi Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Barat dan Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar, sementara pengawalan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) mendukung koordinasi pemulihan infrastruktur pertanian, termasuk jaringan irigasi yang terdampak bencana.
Dengan menjadikan hasil panen 2026 sebagai sumber benih mandiri pada 2027, pengembangan bawang putih di Tanah Datar diharapkan menjadi fondasi perluasan areal tanam dan peningkatan kapasitas kelompok tani. Langkah tersebut sekaligus diarahkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan benih dari luar daerah serta mendukung target swasembada bawang putih nasional pada 2029.
Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera sekaligus Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, mengatakan menjadikan sektor pertanian sebagai prioritas utama dalam pemulihan wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Tito menegaskan, sektor pertanian akan dikawal ketat agar pemulihannya berjalan cepat karena menyangkut hajat hidup masyarakat.
“Saya juga meminta seluruh Kepala Dinas Pertanian di kabupaten/kota yang terdampak bencana untuk segera memanfaatkan anggaran dan mempercepat eksekusi program rehabilitasi,” ujar Tito.
Selain itu, Satgas juga turut membantu penyelesaian sengketa tanah serta pengurusan sertifikat lahan pertanian yang hilang akibat bencana agar para petani mendapat kepastian hukum dan rasa aman untuk kembali menggarap lahan.
Berdasarkan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP) Sumatera, pemulihan infrastruktur irigasi diarahkan untuk menjamin keberlanjutan produksi pertanian dan rehabilitasi ekonomi masyarakat perdesaan pascabencana.
Di antaranya dengan melaksanakan rehabilitasi bendung dan jaringan irigasi primer dan sekunder yang terdampak bencana guna menjamin keberlangsungan musim tanam. Juga menyesuaikan sistem irigasi dengan perubahan kondisi fisik lahan, alur sungai, dan ketersediaan sumber air pascabencana.(*)
